Skip to content

Dibatalkan, Perda Antiinvestasi

November 26, 2009

Sejak tahun 2001 hingga Juli 2009, total perda yang dievaluasi pemerintah pusat mencapai 9.182 aturan terkait pajak dan retribusi daerah. Sebanyak 1.063 perda di antaranya direvisi dan dibatalkan karena membebani iklim investasi atau antiinvestasi.

”Pembatalan masih terus dilakukan. Setelah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, upaya kami semakin jelas karena nanti akan menganut sistem close list (sistem yang hanya memperkenankan pajak dan retribusi sesuai dengan daftar dalam UU PDRD). UU itu akan menjadi saringan kami. Kalau tidak sesuai langsung kami batalkan,” ungkap Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo di Jakarta, Rabu (12/8).

Menurut Mardiasmo, sebanyak 246 perda dari 1.063 perda itu baru saja direkomendasikan untuk dibatalkan tahun 2009.

Dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2010 disebutkan, selain perda yang dievaluasi dan dibatalkan, pemerintah (Depkeu dan Departemen Dalam Negeri) juga mengevaluasi 2.535 rancangan peraturan daerah soal pajak dan retribusi daerah.

Sebanyak 1.710 rancangan perda atau 67,46 persen dari total rancangan perda yang direkomendasikan untuk dibatalkan atau direvisi. Ini menandakan maraknya upaya pemerintah daerah untuk tetap menciptakan pungutan yang membebani iklim investasi.

Tercatat 477 perda bermasalah itu ada di sektor perhubungan, 434 perda di sektor perindustrian dan perdagangan, 351 di sektor pertanian, 311 di kehutanan, serta 309 perda di sektor budaya dan pariwisata. Pungutan daerah yang berlebihan pada sektor-sektor tersebut akan langsung membebani masyarakat yang berusaha di bidang itu.

Pungutan bermasalah itu tersebar di semua daerah. Urutan terbesar kabupaten atau kota yang menerbitkan perda bermasalah dan telah direkomendasikan dibatalkan adalah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur dengan 272 perda, Sumatera Utara 247 perda, Jawa Tengah 202 perda, Jawa Barat 174 perda, dan Kalimantan Timur 168 perda.

Kecenderungan daerah menciptakan pajak dan retribusi baru disebabkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi daerah menerbitkan berbagai jenis pajak dan retribusi.

Ruang ini dimanfaatkan hampir semua daerah tanpa memerhatikan kriterianya. Kecenderungan ini diredam oleh Rancangan UU PDRD yang akan disahkan 18 Agustus 2009 dalam Sidang Paripurna DPR.

Sumber: Kompas (13 Agustus 2009)

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: