Skip to content

Peran Strategis Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Membangun Karakter Insan Koperasi Guna Meningkatkan Kinerja Usaha Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Bangsa

November 23, 2009

Topik yang dipilih untuk seminar hari ini adalah “Peran Strategis Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Membangun Karakter Insan Koperasi Guna Meningkatkan Kinerja Usaha Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian Bangsa.”
Dari topik tersebut jelas bahwa tujuannya membuat telaah tentang peran perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mengembangkan koperasi.

Namun saya akan mengemukakan aspek yang lain sama sekali dari perkembangan koperasi sampai hari ini, agar dengan demikian bisa diperoleh gambaran tentang medan yang akan digeluti oleh perguruan tinggi dan dunia usaha, dan apakah itu masih mungkin serta ada gunanya ?

KEDUDUKAN KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN GBHN

Di atas kertas koperasi mempunyai kedudukan yang maha penting dalam kehidupan perekonomian kita. Koperasi memperoleh kedudukan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam GBHN ketika kita masih memilikinya.

Kalau kita mempelajari dokumen-dokumen tersebut dan mendalami pikiran-pikiran Bung Hatta, akan menjadi jelas bahwa baik founding fathers republik kita maupun para penentu kebijakan ekonomi setelah Indonesia merdeka sampai sekarang, dalam lubuk hati sanubarinya mereka masih ingin mencanangkan koperasi sebagai satu-satunya badan hukum yang mawadahi aparat produksi, distribusi dan jasa, karena hanya koperasi yang menurut keyakinannya dapat diterima oleh nilai-nilai keadilan dari bangsa kita. Persepsi ini nyata sekali dari penjelasan pasal 33 UUD 1945. Di sana antara lain dikatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Kemudian lalu dikatakan dengan jelas, bahwa bangun yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Kalau kita membacanya sampai di sini saja, jelas sekali bahwa seluruh perekonomian yang tidak perlu dikuasai oleh negara harus dijelmakan dalam bentuk koperasi, karena koperasi yang paling sesuai dengan prinsip usaha bersama dan azas kekeluargaaan.

Tetapi setelah lima baris dari kata-kata tersebut termuat kalimat yang mengatakan bahwa “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.” Tidak jelas apakah bentuk organisasi dari pemilikan oleh orang-seorang itu haruslah koperasi atau tidak.

Kalaupun tidak dapat dikatakan bahwa bab 14 dari “Penjelasan tentang UUD negara” ambivalen, paling sedikit tidak jelas. Kejelasannya justru kita peroleh dari GBHN. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa koperasi hanya “salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 45”, yang cocok sekali untuk dipakai “dalam rangka memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat, karena adanya selapisan kecil masyarakat dengan kedudukan ekonomi yang sangat kuat dan menguasai sebagian terbesar kehidupan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak bagian terbesar dari masyarakat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah dan belum pernah dapat menjalankan peranannya yang besar dalam kegiatan perekonomian nasional.”

Dalam butir ke 30 dari bab 4 D, koperasi juga disebutkan sebagai salah satu saja dari landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.

Jadi pasal 33 UUD 1945 sendiri hanya mengatakan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Penjelasan tentang pasal 33 ini mengatakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan prinsip usaha bersama dan azas kekeluargaan adalah koperasi. Kemudian di dalam penjelasan ini pula dikatakan bahwa “perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.” Tidak dijelaskan, apakah bentuk dan bangun dari pemilikan ini koperasi atau tidak.

Dalam GBHN, koperasi disebutkan sebagai hanya salah satu saja dari badan usaha yang sesuai dengan ketentuan UUD 45.

Demikianlah sementara tentang kedudukan koperasi dalam UUD 45, penjelasannya dan GBHN.

KEDUDUKAN KOPERASI MENURUT DR. MOHAMMAD HATTA

Sulit berbicara mengenai kedudukan koperasi dalam tata ekonomi Indonesia tanpa berpaling pada pikiran-pikiran Dr. Mohammad Hatta. Dalam pidato radionya untuk memperingati Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli 1951, garis merahnya cukup jelas mengatakan bahwa koperasi memang wadah aparat produksi satu-satunya sebagai jawaban positif terhadap penolakan kita terhadap kapitalisme liberalisme dan penolakan kita terhadap Marxisme dan komunisme. Bahwa Indonesia masih mengizinkan beroperasinya para kapitalis dan bahkan mengundang dan memperbolehkan beroperasinya modal asing disebabkan oleh kenyataan pada saat itu, bahwa koperasi sebagai pengorganisasian unit-unit produksi rakyat memang masih belum mempunyai kekuatan dan belum mampu untuk menggantikan peranan mereka. Garis merah dari pidatonya jelas menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya memang koperasi yang harus merupakan satu-satunya wadah aparat produksi.

Marilah sekarang kita kutip beberapa pokok pikiran dari pidato Bung Hatta tersebut sebagai berikut :

• Ideal kita itu terpancang dalam Undang-Undang Dasar : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Azas kekeluargaan itu ialah koperasi !

• Suatu perekonomian nasional yang berdasar azas koperasi, inilah ideal kita. Tetapi bagaimana realita? Dunia yang lahir berlainan daripada alam cita-cita. Tetapi kita harus mempunyai cita-cita, karena cita-cita itulah yang menjadi pegangan bagi kita untuk merintis jalan ke gerbang kemakmuran rakyat yang kita ciptakan itu. Lebih penting daripada cita-cita kita tentang kesejahteraan hidup rakyat di masa datang dengan dasar kekeluargaan, ialah desakan rakyat untuk mendapat perbaikan hidup sekarang juga.

• Oleh karena itu, politik kemakmuran yang realis harus dapat memisahkan politik perekonomian dalam jangka panjang dan politik perekonomian dalam jangka pendek. Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi.

• Di sebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang ini, perlu ada politik kemakmuran berjangka pendek, yang realisasinya bersandar kepada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan mengecilkan kekurangan kemakmuran kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan. Dilakukan oleh mereka yang sanggup menjalankannya.

• Jalan yang kita rintis memang sukar dan sulit. Sungguhpun begitu, kita jangan gusar apabila di sebelah koperasi yang menjadi ideal kita, terdapat bangunan-bangunan perusahaan yang berpedoman pada keuntungan dan berdasarkan initiatif-partikulir, diawasi atau tidak oleh negara. Adanya usaha-usaha partikulir itu adalah sesuai dengan keadaan masa, berkenaan dengan tujuan kemakmuran dalam jangka pendek. Selama negara dan koperasi belum lagi mempunyai alat untuk memimpin ekonomi nasional, inisiatif partikulir itu memenuhi tugasnya dalam masyarakat untuk menghidupkan ekonomi dan membuka mata pencaharian bagi beribu-ribu rakyat yang masuk golongan tak punya.

Kiranya jelas dari kutipan pidato Bung Hatta tadi bahwa beliau memang mendambakan Koperasi sebagai satu-satunya bentuk badan usaha dalam jangka panjangnya. Dalam jangka pendeknya, beliau menghadapi kenyataan masih didominasinya dunia usaha oleh perusahaan-perusahaan swasta yang harus diterimanya, karena “inisiatif partikulir itu memenuhi tugasnya dalam masyarakat untuk menghidupkan ekonomi dan membuka mata pencaharian bagi beribu-ribu rakyat yang masuk golongan tak punya.”

Dari keseluruhan pidatonya dapat kita baca pikiran-pikiran Bung Hatta yang jernih, konsisten dan realistis di tahun 1951. Apakah pikiran-pikirannya masih realistis di tahun 2009 dan dalam tahun-tahun yang akan datang adalah hal yang perlu kita kaji lebih dalam, agar kita dapat menghindarkan diri dari berslogan terus sepanjang masa.

POSISI KOPERASI PADA SAAT INI

Para hadirin yang terhormat,

Pada hari ini, 58 tahun setelah diucapkannya pidato radio Bung Hatta dalam memperingati hari koperasi, tata ekonomi negara kita merupakan tata ekonomi yang sangat kapitalistis dan liberal. Proses terjadinya sejak bulan November tahun 1967 diuraikan dalam buku kecil berjudul “Indonesia Menggugat Jilid II ? Menjabarkan Pidato Proklamasi Dr. Boediono sebagai Calon Wakil Presiden RI untuk periode 2009 – 2014.”

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah dan DPR tidak pernah menganggap koperasi tidak penting. Dalam perkembangannya, bahkan dilembagakan dalam kementerian dengan Menteri sebagai pemimpinnya dan memperoleh anggaran dari APBN.

Dalam bentuknya yang sekarang, Usaha Menengah Kecil (UKM) dan Koperasi disatukan dalam satu kementerian, yaitu Kementerian Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Mari kita tengok angka-angka resmi yang tercantum dalam web site Departemen Koperasi dan UKM sebagai berikut.

Per tahun 2007, jumlah UKM sebanyak 49.840.469 buah perusahaan. Jumlah perusahaan besar sebanyak 4.527 perusahaan. Dalam persentase jumlah UKM 99,99 % dan jumlah perusahaan besar hanya 0,01 %. Tetapi dalam sumbangannya pada PDB, perusahaan besar yang hanya 0,01 % itu menyumbang 46 % dalam pembentukan PDB, sedangkan UKM yang sebanyak 99,99 % perannya dalam pembentukan PDB hanya 54 %.

Kalau kita rata-ratakan, setiap perusahaan besar menyumbang pada PDB sebesar Rp. 406 milyar per tahun, sedangkan setiap perusahaan UKM sumbangannya hanya sebesar Rp. 43 juta per tahun. Ini berarti bahwa sumbangan setiap perusahaan besar pada PDB sebesar 9.400 kali lipat dari sumbangan oleh perusahaan berskala UKM.

Di mana kedudukan Koperasi ? Jumlah Koperasi yang aktif sebanyak 108.966 dan yang tidak aktif sebanyak 46.355. Kalau semuanya kita ambil menjadi 155.301 buah saja atau dalam persen dari UKM hanya 0,31 %.

ANALISIS

Jelas sekali bahwa kedudukan Koperasi dan UKM sangat tertinggal sehingga menjadi tidak ada artinya sama sekali, walaupun memberikan sumbangan sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Peran Koperasi dan UKM hanyalah sebagai pelengkap yang menderita dengan pendapatan pas-pasan dibandingkan dengan para kapitalis besar, baik yang domestik maupun yang asing. Mereka adalah para produsen gurem yang memenuhi kebutuhan kaum miskin dengan nilai tambah yang sangat marjinal. Namun kemampuannya menyerap tenaga kerja sangat besar, karena mereka mampu menghidupi dirinya sendiri beserta para pegawainya. Dengan demikian UKM dan koperasi berfungsi sebagai katup pengaman yang gratis buat para kapitalis besar terhadap kemungkinan terjadinya revolusi sosial, karena UKM dan koperasi yang 99,99 % itu puas dengan tingkat kehidupan yang marginal.

Bagaimana bisa berkembang menjadi seperti ini, sedangkan kita berhasil diyakinkan bahwa PDB Indonesia tumbuh sebesar rata-rata 7 % untuk jangka waktu 32 tahun yang dipuji oleh para pemimpin dunia Barat ? Bacalah buku tulisan saya yang tadi telah saya sebut dan dibagikan kepada para peserta seminar hari ini.

Apa yang salah sehingga terjadi kesenjangan yang luar biasa besarnya antara angan-angan dan kenyataan dalam perkembangan koperasi kita ? Apakah tata ekonomi seperti yang kita hadapi sekarang ini, 58 tahun setelah Bung Hatta mengemukakan pikiran-pikirannya seperti tersebut di atas, tidak membawa kita pada pertanyaan, apakah koperasi masih mempunyai peluang untuk menjadi bentuk badan usaha satu-satunya di dalam perekonomian kita ? Kalau tidak, apakah perkembangan yang demikian harus menyedihkan kita ?

Betapapun saling bertolak belakang kedengarannya, Bung Hatta sendiri memberikan titik tolak analisa yang akan bisa membantah prediksi jangka panjangnya sendiri mengenai kedudukan koperasi di dalam perekonomian kita. Dalam kutipan di atas, Bung Hatta sendiri yang mengatakan bahwa walaupun pemerintah dari suatu negara yang merdeka dan berkuasa mempunyai kekuasaan untuk merubah dasar pembagian kekuasaan, tetapi luasnya kekuasaan itu ditentukan oleh hukum ekonomi.

Yang diartikan olehnya bukan hukum dalam arti undang-undang dan kekuasaan pemerintah yang dapat menciptakan dan mengatur segala organisasi ekonomi seperti perbandingan antara sektor swasta, negara dan koperasi, tetapi hukum dalam arti wetmatigheden seperti “hukum Archimedes”, “the law of diminishing return” dan sebagainya. Inilah yang diartikan dengan hukum ekonomi oleh Bung Hatta. Hukum ekonomi atau mungkin lebih tepat, hukum perilaku bisnis ini ternyata semakin lama semakin membuahkan struktur perekonomian kita yang sangat berbeda dengan yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 45, oleh Bung Hatta dan oleh Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian.
Marilah kita telusuri lebih lanjut hukum perilaku organisasi dalam arti tersebut tadi beserta seluruh kekuatannya yang relevan bagi topik kita hari ini.

Para hadirin yang terhormat,

Kita bayangkan adanya 200 peternak sapi perah di suatu desa tertentu yang bekerja sendiri-sendiri tanpa organisasi koperasi.

Di kota tetangganya ada 25 pengusaha yang masing-masing mengeluarkan modal Rp. 5 milyar secara merata. Dengan modal Rp. 125 milyar ini mereka mendirikan pabrik pengolahan susu segar untuk membuat susu bubuk dan susu segar yang siap untuk diminum. Lalu mereka juga membeli armada angkutan untuk pengumpulan susu segar dari peternak sapi di desa sekitar pabriknya. Apakah organisasi ini sebuah koperasi ? Menurut undang-undang no. 12 tahun l967, ini adalah koperasi, karena jumlah pemegang sahamnya lebih dari 20 orang, dan pemilikan saham oleh setiap anggotanya sama besarnya. Apakah ditinjau dari sudut jiwanya, usaha ini sebuah koperasi ? Jelas tidak, karena usaha ini sebagai usaha bersama dari para pemodal besar, yang bahkan langsung berhadapan dengan para peternak sapi yang tercecer dan secara sendiri-sendiri berhadapan dengan mereka.

Para peternak lalu bergabung mendirikan koperasi dengan lingkup pekerjaan yang terbatas pada pembinaan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesehatan sapi, pengumpulan dan penjualan susu segar. Koperasi ini sebagai wadah tunggal lalu berhadapan dengan usaha pabrik tadi. Karena para petani sudah melakukan pengumpulan susu dari para anggotanya dan berhasil mengusahakan transportasinya sendiri, usaha para pemodal besar membubarkan armada angkutannya. Mereka lalu hanya menunggu saja sampai koperasi peternak susu mengantarkan susu segarnya untuk dibeli dan diproses.

Dengan demikian ada dua buah organisasi, yang satu koperasi para peternak sampai pada pembinaan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesehatan sapi, pengumpulan dan penjualan susu segar. Yang lain adalah kelompok 25 pemodal besar yang mendirikan pabrik pengolahan susu, dan bentuknya adalah juga koperasi, dengan pemilikan modal merata, masing-masing Rp. 5 milyar.

Pertanyaannya adalah apakah pabrik pengolahan susu ini koperasi menurut UUD 1945 dan GBHN ? Kalau ini koperasi agak aneh, karena merupakan kerjasama antar para pemodal besar, dan bukan merupakan penggabungan kekuatan dari grassroots para peternak sapi perah. Kalau bukan koperasi, mengapa tidak ? Apakah koperasi tidak boleh merupakan usaha besar ? Kalau tidak boleh, bagaimana kalau koperasi dari para peternak sapi perah itu nanti berkembang menjadi sangat raksasa seperti susu cap Bendera di negeri Belanda ? Bukankah ini yang kita harapkan, supaya koperasi itu nantinya menjadi unit-unit raksasa ? Apakah kalau sudah mencapai volume yang demikian besarnya, lalu bukan koperasi lagi menurut UUD 1945 dan GBHN ?

Mungkin jawabnya adalah bahwa unit usaha para pemodal besar itu bukan koperasi karena tidak bergerak pada tahap yang paling awal. Mereka bukan grassroots para petani sapi perah. Kalau ini jawabannya, bagaimana kalau di desa yang sama muncul 50 pemilik mobil angkutan barang yang lalu bergabung menjadi satu mendirikan koperasi angkutan ? Apakah ini koperasi menurut UUD 45 dan GBHN ? Apalagi kalau koperasi petani tadi rela membubarkan unit transportasinya, karena merasa solider dengan rekan-rekan dari koperasi angkutan dari desanya sendiri ini. Sekarang sudah ada 3 macam organisasi yang masing-masing merasa dirinya koperasi, karena semuanya merasa bahwa kepemilikan adalah sama rata sama rasa, one share one vote yang juga one man one vote.

Koperasi petani sapi perah tadi berkembang, memupuk modal terus menerus, sehingga mampu membeli pabrik pengolahan milik 25 pemodal besar tadi. Koperasi peternak ini lalu memaksa membeli pabrik pengolahan dengan ancaman akan mendirikan pabrik sendiri, dan pabrik pengolahan tadi tidak akan mendapatkan susu segar lagi. Koperasi pengolahan susu bertekuk lutut dan menjual seluruh pabriknya kepada koperasi para peternak susu perah. Koperasi peternak susu perah, yang mulanya jelas-jelas koperasi, baik dalam bentuk maupun dalam jiwanya, sekarang sudah bergaya pemodal besar, memaksa dan memakan pabrik milik pemodal besar. Koperasi peternak sapi perah sudah menjadi lebih besar lagi daripada unit produksi pabrik pengolahan dari para pemodal yang bermodalkan Rp. 5 milyar seorang. Apakah koperasi peternak sapi perah ini sekarang masih merupakan koperasi ? Lebih parah lagi, sekarang koperasi ini juga sudah tidak rela lagi membagi bisnisnya dengan koperasi angkutan dari sesama warga desanya tadi. Armada angkutan inipun dipaksa untuk dibelinya. Faktor keserekahan sudah mulai masuk ke dalam manajemen koperasi. Manajemen ini sudah profesional, rasional dan sangat efisien, seperti yang kita semuanya mengharapkan, supaya koperasi menjadi besar, kaya dan kuat menggaji para manajer yang profesional, rasional dan efisien.

Karena hebatnya manajemen, yang sudah terdiri dari tenaga-tenaga bukan pemilik, dan sektornya memang sektor yang berpotensi raksasa, koperasi ini berkembang terus. Cakupan geografisnya sudah sangat luas, dan jumlah anggotanya sudah sangat besar. Mereka lalu mendirikan asosiasi asuransi jiwa sendiri, yang berkembang menjadi koperasi asuransi jiwa yang besar seperti halnya dengan Bumi Putera 1912. Langkah selanjutnya adalah membentuk asosiasi tabungan berbentuk koperasi, yang juga berkembang menjadi raksasa semacam Raffeisenbank dan Boerenleenbank, yang lalu bergabung menjadi Rabobank yang raksasa dan multinasional. Bank yang berbentuk koperasi ini mulai membentuk konglomerat perusahaan-perusahaan.

Sekarang siklusnya sudah lengkap untuk mempertanyakan sekali lagi : Apakah keseluruhan koperasi peternak sapi perah, pabrik pengolahan, perusahaan transportasi, bank dan perusahaan asuransi ini masih koperasi, baik dalam bentuk maupun dalam jiwanya menurut UUD 45 dan GBHN ? Besarnya, manajemen-nya dan perilakunya sudah tidak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan raksasa lainnya. Tetapi para pemiliknya masih sekelompok orang yang sama rata. Jumlah pemiliknya sudah berkembang menjadi puluhan ribu orang.

Mari sekarang kita bandingkan koperasi ini dengan organisasi sebagai berikut. Seorang wiraswasta tangguh mulai usahanya dari nol dalam bidang elektronik. Usahanya yang swasta dan berbentuk perusahaan perorangan berkembang terus. Dia meninggal, dan keseluruhan usahanya diwariskan kepada anak-anaknya. Menjadilah perusahaan keluarga yang sudah sangat besar. Perusahaan berkembang terus. Semua fasilitas kredit yang tersedia sudah terpakai habis. Dia tidak dapat memperoleh kredit lagi untuk perluasan usahanya, karena kekurangan modal sendiri atau equity capital. Lalu dia go public, menjual saham-sahamnya kepada siapa saja di pasar modal. Perkembangan ini berjalan terus, sampai pada suatu ketika seluruh keluarganya hanya memiliki 6%, dan publik yang terdiri dari 100 ribu orang memiliki 94%. Perkembangannya mirip dengan Philips dan perusahaan-perusahaan raksasa publik lainnya. Perusahaan ini dimulai dari milik satu orang dan satu keluarga dan berkembang secara sangat kapitalistis dengan memanfaatkan segala instrumen-instrumen dalam sistem kapitalisme seperti bank, pasar modal dan sebagainya. Akhirnya 94% dimiliki oleh l00 ribu orang, yang terdiri dari ibu rumah tangga sampai sopir taxi, profesor, mahasiswa, kaum buruh sampai direktur-direktur perusahaan besar yang membeli sahamnya melalui bursa efek. Koperasi yang kita gambarkan tadi juga konglomerat raksasa, dan dimiliki oleh l0.000 anggota koperasi. Perusahaan elektronik ini sebesar 94%-nya dimiliki oleh 100.000 orang. Susunan kepemilikannya hampir sama rata, tetapi jumlah pemiliknya termasuk keluarga pendirinya lebih dari 100.000 orang, sedangkan koperasi konglomerat yang berasal dari para peternak sapi tadi dimiliki hanya oleh 10.000 orang. Apakah perusahaan semacam ini koperasi dalam jiwanya ? Kalau bentuknya jelas bukan koperasi. Sejak semula sudah sebuah P.T. yang berkembang secara kapitalistik, dan akhirnya jatuh di tangan 100.000 orang, yang susunan kepemilikannya setiap saat berubah-ubah sesuai dengan transaksi jual beli saham sehari-harinya di Bursa Efek.

BERLAKUNYA HUKUM-HUKUM EKONOMI

Dengan berbagai skenario yang baru saya gambarkan ingin saya kemukakan, bahwa di dalam masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan yang dengan caranya masing-masing ingin berproduksi untuk memenuhi kebutuhan para anggota masyarakatnya akan barang dan jasa. Kekuatan-kekuatan itu bekerja dengan aturan mainnya sendiri secara natural, atau dengan hukum-hukum ekonominya sendiri. Hukum ekonomi ini juga dikenali oleh Bung Hatta secara tajam, seperti yang tadi telah saya kemukakan. Walaupun masih dalam batasan-batasan hukum dalam arti perundang-undangan negara, kekuatan dan hukum ekonomi telah dan akan dapat membuahkan aneka ragam bentuk de facto dari unit-unit usaha dengan perilakunya masing-masing. Di samping banyak koperasi spesialistik yang kecil-kecil, kekuatan dan hukum ekonomi ternyata telah dan akan dapat menciptakan dan mengembangkan berbagai macam bentuk usaha. Salah satu bentuk atau bangun usaha ini adalah koperasi. Dan bangun koperasi ini, walaupun masih dalam batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, ternyata dapat merupakan koperasi raksasa, multinasional, konglomerat, yang di dalam perilakunya, kepemilikan maupun pembagian labanya sangat mirip dengan perusahaan berbentuk perseroan terbatas yang bersifat publik, raksasa, dan multinasional.

Absenteisme

Untuk memperkuat dalil ini, izinkanlah saya menguraikan faktor penting dari hukum perilaku bisnis, yakni yang dikenal dengan istilah absenteisme. Ini adalah suatu gejala bahwa begitu pemilik sebuah organisasi bisnis adalah publik, dan oleh karena itu manajemen harus ada di tangan para manajer profesional yang bukan pemilik, segera timbul gejala bahwa para pemegang saham tidak lagi merasa sebagai anggota dari rapat para pemegang saham, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Mereka cenderung hanya memperhatikan manfaat atau keuntungan langsung yang dapat diperolehnya dalam bentuk dividen, bahkan dari spekulasi atas dasar harga saham yang berfluktuasi. Tetapi justru dividen ini lalu menjadi alat kebijakan oleh manajemen non pemilik, yang dipakai untuk mengatur kurs saham, agar pintu bursa efek selalu terbuka bagi emisi saham oleh perusahaannya. Yang terpenting bukan lagi kepentingan para pemilik perusahaan publik yang bersangkutan, melainkan kontinuitas dan reputasi para manajer gajiannya. Mereka lalu menjadi maha kuasa, dan para pemegang sahamnya memang tidak mempunyai minat lain kecuali menganggap perpaduan antara kurs saham dan dividen yang diperolehnya sebagai bunga deposito. Apalagi karena mereka sebagai pemegang saham perusahaan publik bisa menjual dan membeli setiap saat.

Gejala absenteisme seperti ini bekerja dan berlaku di setiap organisasi bisnis yang kepemilikannya publik dan oleh karenanya manajemennya profesional oleh tenaga-tenaga gajian non pemilik. Tidak peduli apakah perusahaan ini swasta atau koperasi, dan tidak peduli pula bagaimana asal mulanya perusahaan, apakah perusahaan tumbuh dari seorang kapitalis tulen, ataukah perusahaan tumbuh dari koperasi tulen yang kecil, yang grassroots. Maka ditinjau dari sudut hukum perilaku bisnis yang dapat disaksikan dan dibuktikan di mana-mana, koperasi yang menjadi besar dan perusahaan swasta kapitalistik yang menjadi publik tidak ada bedanya, baik dalam gaya manajemen, dalam strategi perusahaan, dalam oportunisme, dalam keserakahan. Menarik sekali melakukan penelitian untuk membuktikan kebenaran dalil absenteisme ini, apakah benar bahwa orang-orang yang di-asuransikan oleh perusahaan asuransi Bumiputera 1912 merasakan dan menyadari bahwa mereka sebagai anggota-anggota Koperasi Perasuransian Bumiputera 1912 adalah pemiliknya yang mempunyai kekuasaan tertinggi ?

Tiga faktor penting dalam menentukan karakteristik koperasi perlu kita bahas sebelum kita dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang relevan. Faktor-faktor ini adalah :

• keterlibatan para anggota atau pemilik koperasi secara fisik dalam proses produksi,
• keterlibatan para anggota atau pemilik koperasi dalam manajemen, dan
• faktor kepemilikan.

KETERLIBATAN FISIK DALAM PROSES PRODUKSI

Hukum perilaku bisnis juga mengajarkan kepada kita, bahwa unit usaha yang berhasil, apapun bentuknya, berarti pula bahwa perusahaannya akan membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat, volume perusahaannya sudah tidak mengizinkannya lagi untuk secara fisik sendirian terlibat langsung di dalam proses produksi. Dalam waktu singkat dia akan membutuhkan tenaga-tenaga pegawai gajian. Dalam hal koperasi seperti yang saya gambarkan tadi, koperasi peternak sapi perah yang berhasil sampai bisa memiliki pabrik pengolahan susu akan sangat membutuhkan tenaga-tenaga gajian profesional untuk mengelola pabriknya. Para anggotanya masih tetap terlibat di dalam peternakan sapi perah, memelihara sapi dan memerah susunya. Maka dengan dilepaskannya manajemen pabrik pengolahan susu kepada kelompok manajer profesional, dan dengan kepemilikan yang bersifat publik, gejala absenteisme akan berlaku. Para manajer profesional akan menerapkan prinsip-prinsip strategi dan manajemen bisnis, lengkap dengan diversifikasi dan konglomerasinya. Jadi kalau koperasi tidak mau secara a priori sudah ditakdirkan hanya boleh bergerak dalam skala bisnis yang sangat terbatas, keterlibatan fisik para anggotanya ke dalam proses produksi tidak dapat kita jadikan ukuran karakteristik dari koperasi.

MANAJEMEN

Mengenai susunan manajemen sebagai ukuran untuk menentukan apakah sebuah organisasi tertentu itu koperasi atau tidak, kita tidak perlu berpanjang lebar. Dalam kelompok koperasi yang cukup kecilpun dan primer sifatnya, manajemen tidak mungkin dilakukan oleh seluruh anggota koperasi secara bersama-sama. Dalam skala yang betapapun kecilnya, kalau volume dari koperasi itu ingin ada artinya, skalanya toh akan sedemikian besarnya, sehingga keterlibatan manajemen secara full time dalam waktu singkat tidak akan dapat dihindarkan. Sistem sirkulasi manajemen sehingga secara berkala setiap anggota koperasi akan menduduki manajemen tidak dapat dibenarkan oleh hukum-hukum manajemen perusahaan yang sehat ditinjau dari sudut kontinuitas, kemampuan profesional, gaya manajemen, dan faktor-faktor lain lagi yang menentukan sukses atau tidaknya suatu manajemen. Ditinjau dari sudut jumlah anggotanya saja sudah membuat mustahil bahwa seluruh anggota dilibatkan dalam manajemen, walaupun secara bergiliran.

KEPEMILIKAN

Semakin banyak dan merata yang memiliki perusahaan, dirasakan semakin adil dan semakin mirip dengan koperasi, paling tidak dalam jiwanya. Renungan ini membawa kita pada BUMN. Kalau soal kepemilikan yang dianggap penting untuk keadilan ekonomi, BUMN sudah dimiliki oleh negara, yang identik dengan rakyat seluruhnya.

Toh saya melihat adanya perbedaan antara pemilikan unit usaha partikelir secara merata oleh anggota-anggota masyarakat dan BUMN. Memang BUMN milik negara dan negara milik rakyat. Tetapi kenikmatan yang diperoleh dari kepemilikan ini tidak diperoleh segera dan langsung, melainkan haruslah melalui APBN, lengkap dengan prosedurnya yang cukup panjang. Setelah APBN memasuki tahapan pembelanjaan, merupakan pertanyaan besar apakah setiap individu akan menikmatinya secara adil ?

Dengan demikian, absenteisme tidak hanya karena berlakunya hukum ekonomi, tetapi juga perundang-undangan membuat jarak yang sangat jauh antara harta yang dimilikinya dan para pemiliknya. Karena dalam APBN sifatnya harta sebagai harta kolektif seluruh bangsa, kenikmatan yang diperoleh dari harta ini juga berbentuk kenikmatan kolektif seperti jalan-jalan raya, taman-taman hiburan, transportasi umum dan sebagainya.

Saya sangat dapat merasakan adanya kebutuhan setiap manusia untuk memperoleh jaminan kemakmuran hidupnya yang tidak didasarkan atas tenaga kerjanya semata-mata, melainkan juga didasarkan atas pemilikan kekayaan yang menghasilkan bunga atau dividen, yang dapat dinikmati sebagai penghasilan ekstra atau sebagai penghasilan dalam hal dia secara fisik sudah tidak dapat bekerja lagi, baik karena usia lanjut, maupun karena kecelakaan, cacat fisik dan sebagainya. Saya sangat dapat membayangkan betapa was-wasnya manajer tingkat atas akan apa yang akan terjadi dengan gaya dan tingkat hidupnya sekarang yang serba mewah, kelas satu dan gemerlapan, bilamana dia sekonyong-konyong harus kehilangan pekerjaannya karena alasan apapun. Saya lebih dapat merasakan lagi, betapa nikmatnya golongan rakyat berpenghasilan rendah, apabila kepada mereka dapat diberikan jaminan akan kelangsungan dan standar minimum hidupnya secara layak, sekalipun mereka sudah tidak mampu bekerja lagi.

Tetapi jaminan ini tidak dapat diberikan dalam bentuk pemilikan saham dari unit-unit usaha, apapun bentuknya, termasuk pemilikan unit produksi dengan bentuk koperasi. Mengapa demikian ?

Pertama adalah bahwa pemilikan perusahaan yang demikian di samping mempunyai kemungkinan menikmati laba, juga mengandung resiko menderita kerugian. Tidak jarang kita membaca dan mendengar pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh ekonomi dan tokoh-tokoh pemikir yang menurut pendapat saya didasarkan atas persepsi yang keliru. Pendapat ini adalah bahwa seolah-olah manusia itu hanya dapat hidup berbahagia dengan tingkat kemakmuran yang memadai apabila dia adalah pemilik dari aparat produksi. Tidak terbayang olehnya bahwa bagian terbesar dari manusia bukanlah manusia entrepreneur. Mereka ini lebih berbahagia mendapatkan nafkahnya dari pekerjaan dengan pendapatan yang tetap dan langgeng. Mereka nampaknya juga lupa bahwa manusia-manusia di dalam dunia seni, dunia pemikiran, dunia pendidikan dan dunia intelektual pada umumnya justru adalah manusia-manusia yang paling tinggi nilainya.

Manusia entrepreneur biasanya tidak mempunyai waktu untuk merenung, yang sangat diperlukan untuk membuat dirinya sendiri menjadi manusia yang berbudi luhur seutuhnya. Untuk menjadi milyarder dibutuhkan waktu 10 tahun, bahkan hanya beberapa hari kalau sedang berkuasa dan mengkomersialkan jabatannya, tetapi dibutuhkan waktu seumur hidupnya untuk berupaya menjadi manusia yang berbudi luhur.

Kedua adalah bahwa Tuhan Yang Maha Tahu membentuk manusia dengan bakat, gaya hidup dan ambisi yang sangat berbeda-beda. Keadilan sosial tidak dapat diperoleh dengan memaksa mereka untuk berperilaku secara uniform dan monotoon. Apalagi memaksanya untuk berkarya dalam satu bentuk organisasi saja atau koperasi. Dalam perspektif inilah ambivalensi dan ketidak jelasan dari pasal 33 UUD 45, penjelasannya dan GBHN dapat dimengerti, dan bahkan harus kita hargai sebagai kepekaan tinggi terhadap realita yang ada.

JALAN BUNTU BAGI KOPERASI SEBAGAI SATU-SATUNYA BENTUK BADAN USAHA

Saya telah mencoba mengenali dan mengemukakan dilema dan jalan buntu apa yang akan kita jumpai apabila kita mutlak-mutlakan harus hanya menerima koperasi sebagai satu-satunya bentuk buat aparat produksi negara kita.

Juga telah saya kemukakan bahwa walaupun Bung Hatta dengan segala argumentasinya telah mencanangkan koperasi sebagai bentuk badan usaha satu-satunya dalam politik perekonomian jangka panjang, 58 tahun setelah pendapat-pendapatnya itu, justru kebalikannya yang kita hadapi.

Kalau kita percaya dengan pandangan Peter Drucker seperti yang diuraikannya dalam tulisannya yang berjudul “The changed world economy”, lebih pudar lagilah logika dan harapan bahwa koperasi akan bisa menjadi satu-satunya bentuk unit usaha tanpa memelaratkan kita semua.

Ada satu kekuatan dari hukum ekonomi yang tidak boleh kita lupakan, terutama pada waktu ini, ketika kita dihadapkan pada persaingan dengan produsen dari barang sejenis dari seluruh dunia. Di antaranya sangat banyak yang datang dari negara-negara dengan industri skala dunia, yang tidak mungkin semuanya harus berbentuk koperasi. Produk-produk ini hanya dapat kita saingi dengan produk-produk yang juga dihasilkan dengan unit-unit produksi berskala sangat besar pula, yang tidak mungkin secara mutlak hanya boleh berbentuk koperasi saja.

Sayang sekali bahwa Bung Hatta tidak sempat melihat bentuk-bentuk serta kekuatan bekerjanya hukum-hukum ekonomi di dalam dunia yang sudah menjadi mengecil dengan batas-batas yang memudar. Arus lalu lintas barang, jasa dan uang berlangsung sangat cepat, bahkan hanya sekejap saja dalam hal lalu lintas modal, yang asal usul dan tujuannya ke negara mana saja dengan sistem ekonomi yang seperti apa saja.

Hukum-hukum ekonomi beserta proses-prosesnya yang sedang kita saksikan dalam globalisasi ini yang akan membuat kita sengsara apabila kita secara dogmatis berpegang teguh pada koperasi sebagai satu-satunya bentuk badan usaha.

Dengan pikirannya yang jernih dan tajam, serta dengan patriotisme yang tidak dapat diragukan oleh siapapun, Bung Hatta telah memberikan kepada bangsa kita inspirasi-inspirasi besar. Tetapi tidaklah fair mengharapkan dari Bung Hatta bahwa beliau di tahun 1951 harus sudah dapat melihat betapa pesatnya kemajuan teknologi yang membuat perubahan-perubahan besar dan cepat terhadap berlakunya hukum-hukum ekonomi yang olehnya sendiri telah dikenali dengan begitu tajam dan realistis sebagai yang berlaku pada waktu itu.

KESIMPULAN

Para hadirin yang terhormat,

Apakah kita harus menerima semua akibat dari bekerjanya demikian banyaknya bentuk-bentuk unit usaha, dari koperasi sampai pedagang kaki lima, dari perusahaan swasta warungan sampai konglomerat multinasional, dan dari Pertamina, bank-bank negara sampai BUMN-BUMN dalam segala bidang ?

Akibat dari ada dan bekerjanya unit-unit usaha tersebut bersifat dua:

Pertama, produksi barang dan jasa berlangsung secara optimal, karena produksi dilakukan oleh kelompok unit-unit produksi yang bentuk-bentuknya disesuaikan dengan bakatnya, gayanya dan ambisinya masing-masing. Kita hanya bisa bersorak dan bergembira atas hasil-hasil produksi dari proses dan bentuk yang optimal.

Kedua adalah ketidak adilan yang diakibatkan olehnya, karena para pemilik unit-unit produksi besar dan raksasa mempunyai komando langsung pada hasil-hasilnya, yang kalau tanpa intervensi pemerintah dapat dipakai semaunya sendiri. Di sinilah pemerintah dengan segala kekuasaan perundang-undangannya harus berperan besar. Kalau hukum perilaku bisnis menentukan arah, bentuk-bentuk badan usaha dan proses produksi yang optimal, sistem hukum negara dalam bentuk perundang-undangan yang menentukan bagaimana membagi hasil-hasil dan kenikmatan-kenikmatan dari produksi ini secara adil. UUD 1945 merumuskan bahwa modal besar milik orang per orang harus berfungsi sosial.

Instrumen untuk menjamin pembagian yang adil dari hasil-hasil produksi yang sudah optimal ini sangat banyak, dan banyak pula contohnya di negara-negara lain, seperti pembentukan dewan perusahaan, di mana kepentingan karyawan dan buruh diwakili, diharuskannya majikan membayar premi untuk sistem asuransi jaminan sosial, diharuskannya mengangkat anggota dewan komisaris sebagai wakil buruh, dan masih banyak lagi. Yang terpenting dari segala-galanya adalah instrumen perpajakan dan sistem asuransi jaminan sosial.

Dengan sistem tersebut akan berlaku prinsip bahwa semua bagian dari rakyat yang berpendapatan karena bekerja, baik buruh maupun majikan, memberikan sebagian dari pendapatannya, yang digunakan oleh bagian lain dari rakyat yang kebetulan membutuhkannya berupa pensiun, tunjangan janda, tunjangan pengangguran, tunjangan yatim piatu, tunjangan invalid dan sebagainya. Hanya dengan demikian perasaan takut akan terputusnya kelangsungan mempertahankan standar hidup yang layak dapat ditiadakan. Bahwa ini bukan utopi atau impian yang indah-indah belaka telah dibuktikan oleh banyak negara yang dinamakan welfare states.

Dengan demikian berbagai bentuk badan hukum untuk mewadahi berbagai kegiatan ekonomi dapat difungsikan sebagai pencipta kemakmuran dan keadilan.

Apakah sistem yang indah ini akan benar-benar dapat menjelma menjadi kenyataan di negara kita, sangat tergantung pada dua hal :

1. Apakah kekuatan-kekuatan politik akan dapat menghasilkan gagasan-gagasan praktis dan konkret yang dapat diterima oleh tata nilai dan kebudayaan bangsa kita. Inilah antara lain salah satu tugas terpenting dari partai politik, yakni menjabarkan perasaan keadilan sosial rakyat ke dalam kebijakan yang konkret.

2. Sampai di mana kita akan dapat membenahi aparat-aparat negara sampai menjadi aparat yang bersih, berwibawa, efisien dan efektif.

Last but not least, apakah koperasi masih mempunyai tempat yang berarti di tengah-tengah bentuk-bentuk badan-badan usaha lainnya ?

Bagian terbesar dari rakyat kita masih hidup dari pertanian, peternakan dan sebagai nelayan di perdesaan. Sektor ini adalah sektor yang sangat besar volume-nya dan sektor yang subur untuk pengembangan koperasi. Apabila mereka memang menyadari manfaat dari koperasi, dan mereka sendiri mampu bergabung dan berorganisasi, peran koperasi-koperasi primer ini dan sumbangannya kepada pembangunan ekonomi akan menjadi sangat besar. Hakikat dari perekonomian kita masih seperti yang dikenali oleh Prof. Boeke dalam pidato pengkukuhannya sebagai guru besar di tahun 1930, yang berjudul: “Dualistische Economie.” Dalam pidatonya Prof. Boeke mengemukakan pengenalan tentang ekonomi kolonial di Hindia Belanda.

Intinya adalah tajamnya pembagian ekonomi kita ke dalam sektor tradisional dan sektor modern, yang kini kira-kira sama dengan sektor pertanian/peternakan dan sektor industri. Dua sektor ini hidup bersamaan tanpa mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya. Maka teori trickle down effect, bahwa yang besar akan mengangkat yang kecil sama sekali tidak berlaku. Sebaliknya, yang besar akan mengeksploitasi yang kecil, yang oleh Bung Karno diistilahkan dengan eploitation d’lhomme par l’homme.

Walaupun beberapa minggu lagi kita akan memasuki tahun ke 64 kemerdekaan kita, kondisi yang dikenali oleh Prof. Boeke di tahun 1930 masih berlaku sepenuhnya. Oleh karena itu, biarkanlah sektor modern berhadapan dengan pasar dunia dengan bentuk-bentuk dan cara usaha yang memadai pesaing-pesaing lainnya di pasar internasional. Sektor tradisional kita kembangkan melalui koperasi. Dalam perspektif ini, koperasi masih akan tetap merupakan porsi terbesar dari seluruh kegiatan produksi bangsa kita.

Terima kasih.

Kwik Kian Gie

Seminar di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), 29 Juli 2009.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: