Skip to content

PAAS Beranjak Dari Anggaran

November 12, 2009

Kapal boleh baru tapi nahkoda partai politik lokal ini bukanlah sosok asing di ring perpolitikan. Ghazali Abbas Adan, sang inisiator sekaligus ketua umum, merupakan mantan anggota MPR RI. Ghazali juga pernah bertarung dalam perebutan kursi gubernur pada Pilkada Aceh 2006 lalu. Sayangnya, keberhasilan belum berpihak.

Meski begitu, Ghazali tak patah arang. Dia kembali menghiasi dunia percaturan politik Aceh di bawah bendera PAAS, Partai Aceh Aman Seujahtera. PAAS adalah partai politik lokal yang dideklarasikan di Banda Aceh pada 7 Juni 2007. Lalu, bagaimana gambaran PAAS tentang ekonomi Aceh? Dalam platform yang diterima AER, terdapat sebelas poin yang menjadi program ekonomi partai berlambang peta Aceh ini.

Pertama, mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang akuntabel, efektif, efisien, transparan dan terukur. PAAS menilai, APBA selama ini belum memenuhi lima hal tersebut. ”Selama ini, keterlibatan publik sangat-sangat terbatas untuk mengetahui pembahasan anggaran. Jumlah dan peruntukan anggaran juga tidak ada publikasi rinci pada masyarakat,” terang Said.

Di sisi lain, banyak kebutuhan tidak disebut secara jelas jumlahnya. Volume kebutuhan SKPA masih dihitung dalam bentuk paket. Menurut PAAS, ini tidak tepat. ”Tidak terlalu susah menghitung kebutuhan rill SKPA, apalagi itu sudah ditekuni bertahun-tahun,” katanya.

Proses penyusunan anggaran pun, sering terjadi distorsi antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, hasil Musrenbang dari berbagai tingkatan hanya untuk legitimasi belaka. ”Selama ini alokasi anggaran juga tidak punya prioritas sehingga proses recovery tidak pernah tuntas. Dan menurut laporan BPK, Aceh nomor dua terburuk dalam pengelolaan keuangan,” cecar Said.

Konsentrasi PASS tertuju pada kepentingan pembangunan ekonomi kaum petani dan nelayan. Pijakannya, petani dan nelayan merupakan dunia gelutan mayoritas masyarakat Aceh. PAAS turut menyitir penyelesaian anggaran yang tepat waktu. Ini penting agar pembangunan tidak terhambat, dana-dana yang dialokasikan untuk masyarakat kecil bisa dinikmati tepat waktu dan daya serap anggaran maksimal. PAAS mengatakan, SILPA hanya akan merugikan rakyat. Sementara aparat pemerintah tetap terima gaji walau anggaran tidak terserap.

Perbedaan indikator orang miskin di Aceh antara berbagai instansi/lembaga, juga dipandang PAAS sebagai pemicu sulitnya upaya pengentasan kemiskinan. Dari itu, PAAS menawarkan upaya penyeragaman indikator masyarakat miskin. Sektor pertanahan dan pemanfaatan lahan produktif juga urung lepas dari sorotan. Dua hal ini masuk di entri lima dan enam.

PAAS menilai, kebijakan agar semua tanah rakyat dilengkapi dokumen yang bankable perlu didorong. Lahan-lahan produktif masyarakat tidak boleh terbengkalai. Untuk pengolahannya, pemerintah mesti memfasilitasi. Pembinaan secara kontinyu untuk kelompok rentan juga jadi bahasan. Orang-orang cacat, wanita janda, dan lansia yang tidak memiliki keluarga masuk dalam kelompok binaan ini.

Pembangunan infrastruktur hadir di poin delapan. Prioritas pembangunan lebih besar porsinya di zona ekonomi, atau daerah yang memiliki hasil produksi masyarakat. Zona ini, jelas Said, seperti kopi dan holtikultura di Aceh Tengah dan sekitarnya. Sawit, karet dan coklat di pedalaman Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Tamiang, Meulaboh, Simeulu dan Singkil. Padi di Pidie, Aceh Besar dan Bireuen. Hasil laut di wilayah Banda Aceh, pelabuhan Idi, Pidie, Meulaboh, Simueulu, Labuhan Haji, dan Tapak Tuan. ”Selama ini, zona ekonomi yang ada tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai sehingga hasil produksi menurun, cost produksi meningkat dan ketika booming harga jatuh. Penyediaan fasilitas guna mengantisipasi masalah ini menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Said.

Database yang rapi tentang pontensi SDA yang ada di Aceh juga menjadi uraian PAAS. Database SDA yang rapi ditawarkan pada investor agar dieksplorasi. Di sini PAAS mensyaratkan, tenaga kerja lokal tetap didahulukan dan kepemilikan saham mesti didominasi oleh Pemerintah Aceh.

Berikutnya, pendampingan masyarakat ekonomi lemah berbasis program mikrokredit syari’ah tertuang di urutan sepuluh. Pola Grameen Bank, Baitul Mal, dan Dompet Dhu’afa yang menjadi patron. [Riza Rahmi]

Sumber: Aceh Economic Review.

Iklan
One Comment leave one →
  1. syukriy permalink*
    November 12, 2009 7:14 pm

    Setiap partai politik memiliki setidaknya satu isu utama untuk “dijual” kepada publik. Namun, jika tidak memahami mekanisme dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan isu dimaksud, “kampanye” yang dibuat hanyalah pempesan kosong belaka.

    Anggaran merupakan bagian dari politik. Alokasi anggaran diperebutkan oleh banyak orang di parlemen, sembari “bertempur” dengan pemerintah daerah (eksekutif). Kalau PAAS tidak memiliki orang di DPRA/K, apa yang bisa diperjuangkan untuk rakyat melalui anggaran? Jikapun ada anggota DPRA/K dari PAAS, apakah akan “mewarnai” APBA/K?

    Hampir semua orang tahu bahwa anggaran adalah “nyawa” pelayanan publik. Apapun janji kampanye Caleg dan parpolnya, jika tidak bisa “mewarnai” anggaran, maka janji itu sama saja dengan mimpi di siang bolong.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: