Skip to content

Dana Hibah Tidak Sesuai Kebutuhan Masyarakat

November 12, 2009

Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai dana hibah untuk instansi vertikal yang dialokasikan APBD di Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Dana hibah beberapa instansi Kabupaten/kota itu kami nilai belum tepat sasaran, sehingga akan menimbulkan pembengkakan pada APBK,” kata Pjs. Koordinator GeRak Aceh, Askalani di Banda Aceh.

Penyusunan anggaran belanja hibah dalam APBK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.32/2008 tentang “Pedoman Penyusunan Anggaran APBD tahun anggaran 2009″.

Dana hibah tersebut diperuntukkan kepada beberapa instansi vertikal yaitu TNI, Polri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan Intelijen. “Ini berpeluang menggerogoti APBD dan terkesan tidak tepat sasaran yang ingin capai,” kata Askalani usai menunjukkan hasil temuan makin meningkatnya anggaran belanja untuk dana hibah.

Beberapa LSM seperti GeRAK Aceh, Kontras Aceh dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh menemukan pada 2008, lebih Rp 21 miliar APBD dana hibah diperuntukkan bagi instansi vertikal.

Dalam investigasi yang dilakukan tahun anggaran 2009 dana hibah untuk instansi vertikal masih banyak ditemukan. Investigasi ini dilakukan di sembilan Kabupaten/Kota di Aceh.

Kabupaten yang diinvestigasi itu adalah Bener Meriah, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Besar, Kota Sabang, Pidie, Kota Banda Aceh, Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe.

Seharusnya pengajuan anggaran belanja yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota setempat berdasarkan kajian sosial kemasyarakatan bukan pertimbangan politis, katanya.

“Kita tidak melihat pengajuan anggaran ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi kita melihatnya lebih cenderung pada aspek politisnya,” kata Askalani.

Sementara Kepala Divisi Investigasi KontraS Aceh, Ferri Kusuma berpendapat , pengalokasian dana hibah tersebut sudah menyalahi aturan. Seharusnya anggaran belanja dana hibah itu diajukan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Merujuk pada data investigasi yang ditemukan, pos-pos yang menerima dana hibah itu tidaklah tepat dan sudah menyalahi aturan perundang-undangan,” kata Ferri Kusuma. Hal senada juga disampaikan kepala divisi hak sipil dan politik LBH Banda Aceh, Hospinovizal Sabri.

Dia mengatakan, anggaran belanja yang dikucurkan untuk beberapa instansi vertikal justru anggaran yang sudah diatur dan dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jika kita melihat perundang-undangan, instansi yang menerima dana hibah ini menyalahi aturan. Instansi tersebut sudah mendapat alokasi dana anggaran APBN pusat,” kata Hospi.

Sumber: Aceh Economic Review.

Iklan
One Comment leave one →
  1. syukriy permalink*
    November 23, 2009 5:58 am

    Dana hibah merupakan isu menarik dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam Permendagri No.59/2007 tentang perubahan Permendagri 13/2006 dinyatakan bahwa pemberian hibah haruslah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    NPHD dibuat sedemikian rupa sehingga bisa melindungi kepentingan pemerintah daerah dan publik, yang secara tidak langsung menerima faedah dari hibah tersebut. Secara politis, hibah dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah (baik yang berasal dari parpol maupun independen) selaku incumbent dalam Pilkada.

    Secara konseptual, manfaat hibah memang tidak secara otomatis langsung dirasakan oleh measyarakat. Per definisi, tujuan pemberian hibah adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintahan, yang “disepakati” oleh Kepala Daerah dan Lembaga Perwakilan (DPRD) dalam Perda tentang APBD.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: