Skip to content

Kriminalisasi

November 3, 2009

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak mengerti istilah ‘kriminalisasi’. Istilah ini belakangan sering muncul dalam pemberitaan media massa, khususnya terkait sinyalemen yang menyudutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, Presiden meminta agar semua pihak berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut. ”Hati-hati menggunakan istilah kriminalisasi KPK. Yang saya tahu adalah kriminalisasi pers,” kata SBY dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/10).

Istilah ini biasanya memang ditujukan kepada media massa, terkait pemberitaan yang dianggap keliru atau merugikan pihak tertentu. Terhadap masalah itu, pers mempersilakan pihak-pihak yang merasa dirugikan menggunakan hak jawab, somasi, dan sebagainya. Bukan langsung membawa persoalan ke pengadilan.

Terkait masalah ini, sejumlah pihak kemarin ramai-ramai mengecam penahanan terhadap Bibit Samad Riyanto dan Candra Hamzah oleh Mabes Polri. Penahanan ini dianggap sebagai kriminalisasi terhadap KPK.

Kedua orang tersebut adalah pimpinan KPK nonaktif. Mereka bukan hanya dianggap mewakili institusi pemberantasan korupsi, tetapi juga mewakili masyarakat dalam pemberantasan korupsi seperti amanat reformasi 1998.

Masyarakat tentu tidak ingin KPK sebagai garda depan pemberantasan korupsi harus mati suri. Masyarakat keburu kecewa, karena baik Polri maupun Kejaksaan Agung tak lagi dapat diandalkan untuk menjadi penegak hukum, khususnya dalam kasus korupsi.

Sulit untuk bisa menunjukkan prestasi kedua lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi sejak era reformasi ini. Dan salah satu tujuan dibentuknya KPK justru untuk menutupi kelemahan kepolisian dan kejaksaan.

Apalagi dalam kasus Bibit dan Chandra ini, belakangan muncul rekaman yang diduga melibatkan petinggi Polri dan Kejaksaan Agung. Transkrip rekaman itu sudah beredar dan masyarakat bertanya-tanya, ternyata ada petinggi kedua lembaga itu yang diduga bertemu buronan KPK. Sehingga, dalam kasus ini, polisi dianggap menggunakan kekuasaannya dengan alasan yang tidak kuat.

Kita khawatir kalau penahanan kedua pimpinan KPK itu juga dalam rangka melumpuhkan KPK. Karena itu, semua pihak harus mampu memilah antara pejabat KPK dan lembaga KPK itu sendiri. Dalam kasus lain, seperti kasus mantan ketua KPK, Antasari Azhar, masyarakat sudah bisa membedakannya. Dan tidak mengaitkan kasus itu sebagai kriminalisasi terhadap KPK.

Kami berpandangan, kalau memang Bibit dan Chandra bersalah, silakan ditangani secara hukum dengan bukti-bukti fakta dan data. Dan bukan dengan rekayasa untuk memberangusnya. Kita tidak sedang menyelamatkan Bibit dan Chandra, tapi peduli pada pemberantasan korupsi.

Dan masyarakat sudah memberikan perlawanan terhadap lembaga penegak hukum apabila melakukan rekayasa yang bertentangan dengan semangat keadilan. Termasuk kalau ada upaya kriminalisasi terhadap KPK, yang artinya berniat membubarkan KPK.

Pemberantasan korupsi harus jalah terus. Ada atau tidak ada kasus yang diduga melibatkan personel KPK. Bahkan, pemberantasan korupsi harus mendapatkan prioritas utama, karena negeri ini dipandang sebagai negara bobrok. Tempat bersemayamnya para penyamun.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: