Skip to content

Desentralisasi Asimetris di NAD, Papua dan DIY

November 3, 2009

Dua pertanyaan harus diajukan. Adakah otoritas baru yang dimiliki Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan DI Yogyakarta (DIY) pasca pergulatan status otonomi khusus, dan status istimewa di era reformasi, telah mendorong kemajuan masyarakat? Bagaimanakah implementasi perjalanan kebangsaan dari sentralisasi ke desentralisasi; adakah tetap menguatkan harapan kehidupan berbangsa, atau justru sebaliknya?

Otoritas yang diberikan pusat, atau terpaksa ”dituntut” oleh ketiga daerah memang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang dan kepentingan. Namun, menolong ketiga provinsi memperkuat otoritasnya, merupakan indikator desentralisasi mulai bergulir.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki azas politik yang berbeda dengan penganut faham federasi seperti Amerika Serikat (AS). AS sebagai negara, memberi keleluasaan dan kewenangan besar kepada seluruh negara federal menyelenggarakan pemerintahan.

Tiap negara bagian, bahkan bisa membentuk lembaga keamanan lokal, atau pengadilan lokal yang bisa berbeda sartu sama lain.

Sejak awal, Indonesia dan Orde Baru menggunakan lagu nasional ”Dari Sabang Sampai Merauke” sebagai propaganda untuk memantabkan konsepsi negara kesatuan itu.

Dalam negara kesatuan tetap dikenal penyimpangan yang ditolerir, artinya boleh saja berloncatan ke sana ke mari, tetapi tak boleh lepas dari ”rumah besar” negara kesatuan.

Pakar politik menyebutnya desentralisasi asimetris (asymmetrical decentralization) yaitu desentralisasi luas. Yaitu desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Konsep tersebut sebenarnya sudah mulai dijalankan, yaitu dengan adanya beberapa daerah berotonomi khusus seperti Papua dan NAD. Dua provinsi ini secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara sejak tahun 2001 ketika mereka memperoleh Undang-Undang Otonomi Khusus.

Berbagai aspek bisa dijadikan pembenar bagi daerah yang menuntut desentralisasi asimetris misalnya pembiayaan, pelayanan publik, regulasi, historis, budaya, dan lain sebagainya.

Soal besar untuk legalitas formal sampai akhir tahun 2008, menyangkut DIY. Provinsi yang sejak tahun 1950 sudah punya UU keistimewaan (UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan DIY). Bandingkan perundangan yang mengatur Aceh, dan Papua.

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak mengatur secara rinci keistimewaan DIY. Ini berbeda dengan Provinsi NAD, Provinsi Papua, serta Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Pada Bab XIV Ketentuan Lain-lain, Pasal 225 UU No 32 Tahun 2004 menyatakan, ”Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan UU ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam UU lain”.

Pasal 226 Ayat (1) ketentuan dalam UU ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, NAD, Papua, dan DIY sepanjang tidak diatur secara khusus dalam UU tersendiri. Yang dimaksud dengan UU tersendiri adalah UU No. 34 Tahun 1999 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, jo UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD, UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Pasal 226 Ayat (2) Keistimewaan untuk Provinsi DIY sebagaimana dimaksud dalam UU No 22 Tahun 1999 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY didasarkan pada UU ini. (UU No. 34 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah).

Jadi ketika DKI Jakarta, Aceh, dan Papua sejak tahun 1999 sudah mendapat pengakuan legal formal melalui UU Otonomi Khusus (desentralisasi asimetris), status DIY hingga 2008 bergeming. Tidak berubah.

Pada orasi budaya di Keraton Yogyakarta, 7 April 2007, HB X menyelipkan pernyataan politik yang menyentak: Sultan tak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur DIY periode 2008-2013 karena sudah periode menjabat.

Jabatan Gubernur DIY akhirnya diperpanjang selama 3 tahun dengan dikeluarkannya Keppres No 86/P/2008 mulai 9 Oktober 2008.

Ketika DIY sibuk dengan upaya pembuatan UU otonomi, NAD dan Papua justru sudah mendapatkannya. Tulisan ini tidak membahas secara detil Provinsi DKI Jakarta, karena fokusnya politik lokal di daerah.

Aceh dan Papua

Tujuh tahun setelah diberlakukannya UU Otonomi Khusus NAD, kemiskinan dan ketertinggalan pembangunan antardaerah menjadi masalah utama.

Aliansi Pemuda dan Pelajar Pantai Barat-Selatan, meminta pemerintah Irwandi Yusuf tidak membedakan proses pembangunan ketiga daeerah itu.

Papua kini tetap menghadapi masalah sama: tidak ada kemajuan sesudah otonomi khusus, sejak tujuh setengah tahun lalu.

Setidaknya ini versi 40-an mahasiswa asal Papua saat menggelar aksi di Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat, Makassar, awal November 2008. ”Otsus tidak memberi manfaat bagi orang asli Papua di pedalaman. Pemekaran tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak ada perbaikan yang terjadi setelah suatu kabupaten dimekarkan,” kata Damianus Urip, koordinator aksi, Senin (3/11).

Menurut BPS Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua tak banyak beranjak, kalau tak bisa disebut stagnan. Tahun 2002 tercatat 62,1, dan tahun 2007 (63,41). Padahal, menurut Wapres Jusuf Kalla, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana otsus Rp 20 triliun ke Provinsi Papua, dan Rp 8 triliun ke Provinsi Papua Barat.

Sayang juga, enam tahun pertama pelaksanaan otsus, energi semua orang tersedot dalam kontroversi percepatan pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah. Status otsus, celakanya, tak juga meredam aspirasi ”Papua Merdeka”.

Dalam suasana ”tahun pemilu” 2009 nanti, masalahnya jelas akan lebih intens dan kompleks. Sedangkan kekecewaan rakyat akan kian serius dari hari ke hari.

Sumber: Kompas (4 Desember 2008)

Iklan
4 Komentar leave one →
  1. Maret 22, 2011 2:10 pm

    nice .. pak saya kutip nama bapak di artikel saya ya, trmksh

  2. Mei 3, 2013 1:39 pm

    I really took some unique information from this.
    I cherish you setting aside the time and energy to put
    this material up. I just as before discover myself personally devoting way too much time either reading
    and/or commenting. Oh well, it was still worthwhile.

Trackbacks

  1. Decentralization Policy in Indonesia | Faizahusnayeni's Blog
  2. Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam UU Keistimewaan DIY, UU Pemerintahan Aceh, dan Otonomi Khusus Provinsi Papua di Indonesia | boeyberusahasabar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: