Skip to content

Miyabi, “Miyabi”, Pejabat Daerah, dan APBD

Oktober 26, 2009

Apa hubungan Miyabi dengan APBD? Hmmm…. sekilas memang… tidak ada! Namun, belakangan ini (entah kenapa) saya mencoba berpikir keras untuk menghubungkannya. Ternyata… ada “benang merah” yang bisa ditelusuri lebih jauh.Berdasarkan bacaan yang saya peroleh di koran, majalah, dan internet, saya menyimpulkan beberapa hal tentang Miyabi dan kaitannya dengan APBD. Simpulan yang saya buat adalah sebagai berikut:

  1. Komersialisasi APBD. Kehadiran Miyabi di Indonesia tidak terlepas dari kepentingan bisnis ala kapitalis. Yang dikejar adalah keuntungan semata, yakni memperbesar aliran kas masuk (cash inflows) ke kocek pengusaha yang mendatangkannya ke Indonesia. Dalam praktik di daerah sekarang ini, banyak Pemda yang “mengkomersialkan APBD” dengan cara melakukan kerja sama (outsourcing) pelaksanaan APBD secara tidak cermat dengan tanpa memperhitungkan costs-benefits-nya bagi masyarakat. Lihatlah betapa untuk mengejar PAD, usaha-usaha waralaba ritel yang mematikan usaha kecil-menengah dibiarkan masuk tanpa terkendali. Padahal, untuk mengurus perizinan bagi usaha kecil dan rumah tangga, kadangkala justru dipersulit.
  2. Kalau Miyabi atau “Miyabi” datang? Kalau bisa bertemu Miyabi, pasti akan ada pejabat yang dengan senang berfoto bersamanya. Banyak pejabat publik yang penasaran dengan “Miyabi” ini. Tak dipungkiri jika banyak pejabat memiliki “Sephia” di Jakarta, Surabaya, atau kota besar lainnya. Oleh karena poligami adalah “masalah rumit” bagi pejabat, maka “memelihara tanpa perikatan” merupakan cara terbaik. Ada alokasi dalam non-budgeter yang akan membayarinya, meskipun sebenarnya berinduk pada APBD. Jika produk lokal (“Sephia”) sudah dinikmati, maka bagaimanakah “rasanya” produk asing (“Miyabi”)?
  3. Kebijakan untuk menghibur masyarakat. Sudah menjadi kebiasaan pejabat kita untuk menghibur rakyat dengan acara-acara yang berhubungan dengan artis atau selebritis. Saat kampanye ada dangdutan, setelah terpilih jadi pejabat senang berkunjung ke diskotik, dan dalam pameran (tentang hasil) pembangunan daerah hampir selalu ada acara musik. Artis-artis terkenal diundang ke daerah dan dibayar pakai uang APBD. Rakyat senang meskipun sesungguhnya kemanfaatan penggunaan dana APBD ini tidak berdasarkan indikator yang jelas. Bagaimana kalau Miyabi diundang ke daerah untuk mempromosikan film “Menculik Miyabi”? Kalau didatangkan oleh calon kepala daerah menjelang Pilkada, bisa menang tuh!?
  4. Alokasi anggaran belanja. Sesungguhnya APBD memuat sangat banyak kamuflase. Besarnya SILPA setiap akhir tahun menggambarkan betapa buruknya perencanaan anggaran di daerah. Belanja perilaku pejabat merupakan salah satu komponen yang “terasakan ada, terkatakan tidak!” dalam APBD. Biaya entertainment pejabat daerah memang sangat besar, termasuk digunakan untuk “memperbaiki” penampilan, biaya restoran dan cafe, hiburan ke lokasi-lokasi khusus, menjamu tamu istimewa, dan membayari sewa apartemen untuk “orang tertentu”. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan i>mark-up</i> atau penggelembungan anggaran belanja yang sistematis, yang diawali dengan standar harga barang dan jasa (melalu SK Kepala Daerah) yang tidak wajar. Yang menarik, hal seperti ini tidak pernah menjadi catatan yang muncul di LHP BPK.
  5. Popularitas. Saat ini banyak pejabat daerah yang mencari popularitas melalui pemanfaatan anggaran, terlepas dari benar atau salah secara normatif. Miyabi yang cantik dan seksi menjadi populer karena “gelar” yang dimilikinya: bintang film porno. Banyak kebijakan yang dibuat Pemda pada dasarnya untuk meningkatkan poplaritas kepala daerah, bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Popularitas yang diperoleh kepala daerah, anggota DPRD, dan pejabat daerah lainnya akab “bermanfaat” untuk: memenangi Pilkada/Pemilu berikutnya, “mengantarkan” anak, istri, atau menantu agar lebih dikenal masyarakat banyak sehingga bisa menjadi politisi (akhirnya menjadi anggota DPRD), dan “membangun benteng” pertahanan dari kemungkinan diperiksa, diselidiki, dan disidik aparat hukum karena opini dan persepsi positif sudah terbentuk di masyarakat dan aparat hukum.

Saya sendiri ragu apakah tulisan ini relevan untuk didiskusikan lebih jauh. Saya hanya ingin menulis tentang kerisauan saya akan banyaknya kebijakan daerah, yang diakomodasi dalam APBD, yang sebenarnya hanyalah “sampah” yang tidak memiliki makna apa-apa bagi masyarakat.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Andi Arto permalink
    November 20, 2009 2:51 pm

    sepertinya pemikiran anda sejalan dengan apa yang sy pikirkan slma ini, terkait tentang miyabi pejabat daerah.
    banyak hal yang anda ungkapkan benar-benar terjadi di daerah Propinsi dan Kabupaten.
    sepertinya hal ini perlu kajian dan diskusi yang panjang untuk mencari solusi demi mencapai Good Governance yang selalu didengung-dengungkan oleh pusat dan daerah.

  2. capung permalink
    Januari 10, 2010 1:10 pm

    itu masih mending bung,, ada prilaku yang lebih bejat dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan para pejabat,, mereka mengondisikan stafnya dengan berbagai cara untuk menjadi sephianya,, para staf wanita tak bisa berbuat apa2, takut akan perintah atasan saya menemukan dibeberapa unit kerja di kabupaten tempat saya bekerja,, dengan berbagai akal dan upaya mereka berusaha mendapatkan kepuasan dari bawahannya,,,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: