Lanjut ke konten

Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK

Oktober 26, 2009

Oleh : Bambang Tri Darmawan, SE Ak (Reg. Neg. D-25.446)

Saat ini seluruh Pemerintah Daerah sedang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya Masing-masing. Sebagian Pemerintah daerah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang paham dengan Akuntansi masih dibantu oleh Tim Supervisi dari BPKP dengan adannya MOU Kerjasama, sebagian lagi telah menarik Auditor dari BPKP untuk ditugaskan menjadi pegawai Daerah, dan sebagian lagi mencoba menyusun laporan keuangan dengan SDM yang ada dan terbatas kemampuannya.

Untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Tim Audit BPK memang cukup sulit sekali. Hampir semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah selalu mendapatkan opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) dari BPK RI. Hal ini biasanya disebabkan antara lain:

  1. Sistem Pengendalian Inten Pemerintah (SPIP) Daerah yang masih lemah atas pengelolaan keuangan daerah.
  2. Pengelolaan atas Cash flow yang tidak dikontrol dengan baik.
  3. Pengelolaan atas Aset daerah yang tidak dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

Dari ketiga point tersebut sudah sewajarnya Pemerintah Daerah sebaiknya berusaha memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Daerahnya.

Agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) dari BPK RI minimal Pemerintah Daerah harus memperhatikan:

Lingkup Pengendalian:

Dalam lingkup pengendalian ini Pemerintah Daerah harus memperhatikan:

Integritas yakni Pemahaman para pejabat pengelola keuangan daerah dalam menjalankan TUPOKSI nya dan Nilai Etika dari Para Pejabatnya, aspek yang perlu menjadi perhatian adalah: uraian tugas, pengetahuan, keahlian, pengendalian dan kopetensi aparatur atas pengelolaan daerah.

Gaya operasi dan filosofi dari Para Pejabat Pemerinta Daerah:

Gaya operasi dan filosofi ini meliputi : selalu menganalisa dan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan keuangan daerah, penyusunan laporan keuangan daerah sebaiknya menggunakan aparatu daerah sendiri yang lebih memahami kondisi daerah tersebut, pengolahan data keuangan telah menggunakan system aplikasi computer yang handal dan akurat, adanya koordinasi dan pengendalian atas siklus keuangan antar PPKD dan SKPD, sudah ditetapkannya pejabat yang mengelola keuangan daerah sesuai SK kepala Daerah.

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah: hal ini perlu diperhatikan apakah Badan atau Dinas yang mengelola keuangan daerah telah terbentuk (sesuai PP 41 Th 2007).dan Bendahara Umum Daerah telah diangkat menggunakan SK Kepala Daerah.

Tanggungjawab dan Wewenang: dalam hal ini tanggungjawab dan wewenang dari para pejabat pengelola keuangan telah dibuat secara tertulis dan dirinci dengan jelas.

Kebijakan dan Praktek SDM : dalam hal ini apakah pengangkatan pejabat pengelola keuangan dan kegiatan telah didasarkan peraturan, kemampuan, keahlian dan kopetensi.

Kegiatan Pengawasan Daerah: dalam hal ini apakah program kerja pengawasan tahunan (PKPT) telah dilaksanakan serta tindak lanjut atas temuan BPK dan temuan Aparat Pengawas Intern pemerintah (Irjen, BPKP, Inspektorat propinsi, kabupaten, kota) telah dilakukan.

II. Penilaian Resiko:

- apakah telah dilakukan antisipasi atas transaksi keuangan yang memerlukan system dan prosedur akuntansi yang baru dan signifikan;

- apakah pemantauan terhadap system akuntansi dan penyusunan laporan keuangan yang mengikuti setiap peraturan baru atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan.

III. Aktivitas Pengendalian

  1. Pengendalian dan Sitem Informasi :

- Apakah laporan keuangan yang merupakan output dari data yang akurat dan handal telah menggunakan aplikasi system computer akuntansi.

- Apakah Proses input data selesai pada tanggal 10 bulan berikutnya pada akhir periode akuntansi

- Apakah proses Rekonsiliasi Bank antara PPKD/BUD dengan Bank BPD telah dilaksanakan.

- Apakah rekonsiliasi penerimaan, pengeluaran kas antara PPKD/BUD dengan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD telah dilakukan setiap bulan.

- Apakah rekonsiliasi barang inventaris/asset daerah telah dilakukan antara Bagian Aset daerah dengan Bendahara Barang dari masing-masing SKPD.

- Apakah penyimpanan Arsip/dokumen administrasi keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan baik.

  1. Pemisahan Fungsi: dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa Fungsi yang menerbitkan SPD, Fungsi yang memverifikasi dokumen SPM dari SKPD, Fungsi yang membuat dokumen SP2D, fungsi akuntansi penerimaan kas dan fungsi akuntansi pengeluaran kas/belanja daearah, fungsi asset, fungsi akuntansi selain kas, fungsi yang mencatat/mengimput data tarnsaksi keuangan, fungsi yang membuat laporan keuangan telah dipisahkan.

IV. Informasi dan Komunikasi:

Hal ini meliputi semua peraturan daerah dan kepala daerah yang harus dibuat antara lain:

  1. Peraturan Daerah tentang: APBD, tentang Perubahan APBD, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Pembentukan Dana Cadangan, tentang tatacara tuntutan ganti rugi daerah.
  2. Peraturan Kepala Daerah tentang: tentang RKPD, tentang Penjabaran APBD, tentang tatacara pergesaeran APBD, tentang Sistem dap Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, tentang kebijakan akuntansi Pemerintah daerah, tentang pengenaan ganti kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara, tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan, tentang pemberian subsidi kepada perusahaan/lembaga yang melayani masyarakat umum.
  3. Surat Keputusan Kepala Daerah: tentang standar satuan harga, tentang pedoman pelaksanaan APBD, tentang pedoman pengelolaan barang daerah, tentang pengangkatan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, tentang pengangkatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD, tentang pejabat yang bertugas memungut penerimaan daerah, tentang pejabat yang bertugas mengelola utang dan piutang daerah, tentang pejabat yang bertugas mengelola barang daerah, tentang pejabat yang bertugas menguji atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD, tentang pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada Pejabat Pengguna anggara, tentang pelimpahan kekuasaan Kepala Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah kepada Sekretaris Daerah, tentang penetapan Bank yang ditunjuk sebagai Kas Umum Daerah.

Memang tidak mudah untuk melaksanakan semua hal tersebut diatas, tapi setidaknya Pemerintah Daerah dapat melakukannya secara bertahap, harapan kita bersama semoga semua Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada akhirnya dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sumber: Tarakan Internal Akuntan.

About these ads
3 Komentar leave one →
  1. Rama permalink
    Januari 23, 2010 8:30 pm

    Pak Syukri Yth,
    Terima kasih atas artikelnya yang mencerahkan. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih sebenarnya kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu instansi pemerintah agar dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian? apakah informasi tersebut bisa di rujuk dalam peraturan tertentu atau guidelines tertentu yang dikeluarkan oleh BPK misalnya? terima kasih

  2. Juni 20, 2011 10:04 pm

    opini wajar tanpa pengecualian itu apa ada celah untuk menghindar dari kesalahan auditor atau departemen yang diperiksa pak??

  3. bimboelek permalink
    Juni 21, 2011 10:45 am

    opini wajar sama denhgan N B ya pak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: