Lanjut ke konten

Manifest, Mengungkap Indikasi Perjalanan Dinas Fiktif 22,45 Milyar

Oktober 26, 2009

(Sebuah Cerita dari Pengungkapan Perjalanan Dinas Berindikasi Fiktif di Gorontalo)

Joni Agung Priyanto

Pemeriksaan Belanja Daerah Pemerintah Kota GTO TA 2007 dan 2008 yang dilaksanakan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo pada semester II tahun 2008, berhasil mengungkap perjalanan dinas berindikasi fiktif di 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota GTO, sebesar Rp7,5milyar (termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Kota GTO No 16/LHP-PDTT/XIX.GOR/II/2008, dapat diakses di http://www.bpk.go.id di bagian Hasil Pemeriksaan Semesteran). Berdasarkan temuan tersebut, maka pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2008 di lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di seluruh Pemerintah Daerah di Gorontalo dijadikan harapan penugasan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai salah satu sasaran pemeriksaan yang mesti diseriusi.

Dan ternyata memang benar, dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2008 di 7 entitas Pemda, BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo kembali berhasil mengungkap perjalanan dinas berindikasi fiktif yang terjadi di ketujuh entitas pemda tersebut. Keberhasilan pengungkapan perjalanan dinas berindikasi fiktif tersebut cukup dengan langkah audit yang sederhana yaitu dengan menggunakan manisfest penerbangan sebagai dokumen yang digunakan sebagai verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang disampaikan Pemerintah Daerah.

MANIFEST PENERBANGAN
Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan dan nomor seri/kode tiket. Umumnya manifes penerbangan ditandatangani pilot dan petugas bandara lima menit sebelum pesawat lepas landas.

Dokumen manifest ini menjadi dokumen rujukan resmi dari instansi yang berwenang untuk kepentingan berbagai hal, seperti dasar pembayaran dan klaim asuransi, data penumpang yang valid dalam satu alat pengangkutan baik laut maupun udara jika terjadi musibah kecelakaan dan juga untuk kepentingan suatu pembuktian dalam kasus yang menyangkut suatu tindak pidana serta tentunya dapat juga digunakan oleh auditor BPK RI dalam rangka verifikasi surat pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif atau tidak.

Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 1989 tentang penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 01/Ins/Ix/2005 tentang penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sipil serta pengawasan orang yang melakukan kegiatan di bandara udara DIKTUM KETIGA huruf a yang antara lain menyatakan bahwa penertiban penumpang, barang dan kargo yang diangkut pesawat udara sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA huruf a, harus dilaksanakan antara lain dengan mencocokan nama yang tertera pada tiket angkutan udara dengan identitas diri calon penumpang pesawat udara saat pelaporan diri keberangkatan (check-in) dan waktu akan masuk ke ruang tunggu keberangkatan, kecuali anak-anak dan bayi.

Dengan demikian, manifset sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku memang dapat dinyatakan sebagai bukti yang valid dan relevan untuk dapat dijadikan dokumen verifikasi pada saat vouching/pencocokan suatu perjalanan dinas dilaksanakan atau tidak sesuai dengan surat perintah perjalanan dinasnya. Dengan menggunakan manifest penerbangan dalam prosedur audit akan di peroleh informasi yang dapat dipertanggungjawaban atas suatu pelaksanakan perjalanan dinas. Beberapa modus operandi penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas dapat diungkap dengan manifest penerbangan ini, diantaranya: (1) perjalanan dinas fiktif, (2) perjalanan dinas tumpang tindih, (3) perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan, dll.

BENTUK PENYIMPANGAN PERJALANAN DINAS
Dari hasil pemeriksaan BPK RI terkait dengan biaya perjalanan dinas, rupanya juga berpengaruh terhadap perkembangan modus operandi dari aparat pemerintah dalam mengantisipasi temuan-temuan BPK. Beberapa modus penyimpangan perjalanan dinas antara lain: perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas ganda/dibiayai dari dua sumber APBN dan APBD, perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan, perjalanan dinas yang digunakan sebagai sumber pembentukan dana taktis/yang tidak dianggarkan, perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak dan perjalanan dinas fiktif.

Dahulu, temuan hasil pemeriksaan BPK atas biaya perjalanan dinas lebih banyak didominasi oleh perjalanan dinas tumpang tindih/ganda, yaitu seseorang mendapatkan biaya perjalanan dinas pada waktu yang sama dengan tempat tugas/tujuan yang berbeda, pada akhir-akhir ini hal tersebut jarang dijumpai/ditemukan lagi dalam pemeriksaan. Aparat pemerintah semakin pintar dalam mengantisipasi temuan pemeriksaan tersebut, yaitu dalam membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas, dengan cara membuat sebuah jadwal setiap orang yang ditugaskan dengan surat tugas dan dokumen perjalanan dinas, sehingga atas nama orang yang sama tidak terdapat dalam satu/beberapa tanggal yang sama dengan tujuan/tempat tugas yang berbeda. Walaupun kadang-kadang akan menjadi aneh karena orang tersebut ditugaskan terus menerus keluar daerah sehingga praktis orang tersebut tidak pernah ada di kantor di daerahnya selama setahun, ataupun jika ada di daerah justru pada hari libur kantor, yaitu hari sabtu dan minggu. Bahkan pernah ditemukan juga perjalanan dinas yang dilaksanakan tepat pada hari raya.

Ada beberapa modus operandi penyimpangan perjalanan dinas, yang telah dapat diidentifikasi antara lain : (1) perjalanan dinas fiktif, (2) perjalanan dinas tumpang tindih, (3) perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan, (4) pembentukan “dana taktis”/non budgeter dengan SPJ perjalanan dinas, (5) perjalanan dinas sebagai sumber tambahan penghasilan yang tidak sah, (6) perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak, (7) Sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih sumber pendanaan, (8) mark up biaya perjalanan dinas, dll.

Sebagaimana telah menjadi rahasia umum bahwa dokumen-dokumen perjalanan dinas seperti tiket, boarding pas dan bahkan airport tax bandara dapat diperoleh dengan biaya tertentu dari oknum-oknum travel perjalanan atau dari pihak lainnya. Sedangkan dokumen pendukung SPJ lainnya, antara lain dokumen SPPD yang harus ditandatangani dan di stempel oleh pihak pejabat instansi yang dikunjungi dan harus dilampirkan dalam SPJ perjalanan dinas juga dapat dengan mudah diperoleh dengan berbagai cara, antara lain: misalnya yang ditugaskan itu lebih dari satu orang maka memang dari surat tugas tersebut ada seorang atau beberapa saja yang berangkat dan memintakan tanda tangan dan stempel tersebut untuk seluruh orang yang tercantum dalam surat tugas, walaupun yang tidak semua orang dalam surat tugas melaksanakan perjalanan dinas.

Dokumen-dokumen aspal inilah yang digunakan sebagai dokumen pendukung dikeluarkannya/dicairkannya uang dari kas negara/daerah, sehingga akan muncullah penyimpangan-penyimpangan antara lain perjalanan dinas fiktif, perjalanan dinas tumpang tindih, perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan, pembentukan “dana taktis”/non budgeter dengan SPJ perjalanan dinas, perjalanan dinas sebagai sumber tambahan penghasilan yang tidak sah, perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak, sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih sumber pendanaan, dll.

HASIL PEMERIKSAAN TEKAIT PERJALANAN DINAS
Dengan langkah audit tersebut diatas, BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo berhasil mengungkap adanya penyimpangan perjalanan dinas APBD TA 2008 di seluruh Pemda GTO yang berindikasi fiktif, tumpang tindih, perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu dalam surat tugas dan dibayarkan kepada yang tidak berhak sebesar Rp22,45milyar.

Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo (sebelum menggunakan teknik audit dengan manifest) atas penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas APBD TA 2007 di seluruh Pemda GTO, berupa kelebihan bayar, tumpang tindih dan perjalanan dinas dibayarkan kepada yang tidak berhak, seperti dibayarkan kepada istri-istri anggota DPRD, perjalanan dinas untuk keperluan partai, PKK, Atlet, dan bukan PNS sebesar Rp3,03milyar.

Penyimpangan perjalanan dinas TA 2007 yang dilakukan oleh DPRD dan Eksekutif/SKPD Lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut : kelebihan bayar dan tumpang tindih sebesar Rp1,51milyar; perjalanan dinas dibayarkan kepada istri-istri anggota DPRD sebesar Rp464,67juta; perjalanan dinas untuk keperluan partai sebesar Rp14,1juta dan perjalanan dinas dibayarkan kepada PKK, Atlet, dan bukan PNS sebesar Rp1,04milyar.

Jadi untuk pelaksanaan APBD TA 2007 dan TA 2008, temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan penyimpangan perjalanan dinas adalah sebesar Rp25,48milyar, dan nilai sebesar Rp25,48milyar itu merupakan kerugian daerah, yang harus dikembalikan ke kas daerah.

BEBERAPA ALASAN PENYIMPANGAN PERJALANAN DINAS

Tidak dapat kita pungkiri bahwa baya perjalanan dinas di lingkungan pemerintahan, baik yang telah menerapkan metode ad cost dan apalagi yang masih menggunakan metode lumpsum, menjadi lahan empuk oleh para rent seeking, aparat pemerintah, maupun anggota DPRD dalam menambah penghasilan tidak resminya. Berbagai modus penyimpangan perjalanan dinas digunakan untuk menambah pundi-pundi tambahan penghasilan tidak resmi tersebut.

Namun lepas dari itu semua itu, memang ada beberapa penyebab/alasan terjadinya penyimpangan perjalanan dinas, antara lain: (1) Rendahnya tingkat penghasilan; (2) Adanya tuntutan pembentukan “dana taktis”, untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ada anggarannya; (3) Tuntutan adanya “biaya politis” bagi para anggota DPRD; (4) Kesengajaan pelaku perjalanan dinas untuk melakukan memperoleh tambahan penghasilan dari perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan; (5) Lemahnya Sistem Pengendalian Intern; (6) Political will dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pegawai pemerintah dan DPRD yang rendah; (7) Lemahnya penegakan hukum.

POLITICAL WILL EKSEKUTIF SAJA TIDAK CUKUP

Dengan ditemukannya penyimpangan-penyimpangan perjalanan dinas tersebut, perlu kiranya dilakukan upaya-upaya perbaikan oleh pihak eksekutif, pegawai pemerintah dan juga DPRD, terkait dengan penyebab-penyebab terjadinyanya penyimpangan perjalanan dinas tersebut diatas. Penyebab-penyebab penyimpangan perjalanan dinas tersebut tidak boleh dijadikan alasan melanggar peraturan perundangan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian daerah.

Perbaikan Sistem Pengendalian Intern dan peningkatan komitmen dan political will dari pihak eksekutif, seluruh pegawai pemerintah dan juga terutama para anggota DPRD yang terhormat sangat diperlukan. Rakyat sangat berharap bahwa uang rakyat yang dipercayakan kepada eksekutif dan legislatif untuk dikelola dan diawasi penggunaannya dalam rangka pembangunan dan penciptaan kemakmuran rakyat, jangan sampai malah diselewengkan dan digunakan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, golongan dan kelompoknya saja, atau hanya untuk tujuan tetap mempertahankan kekuasaannya belaka.

Sumber: JAP Blog.

About these ads
5 Komentar leave one →
  1. Arief Hidayatullah permalink
    Oktober 27, 2009 12:35 pm

    Ass.wr.wb.. Pak Syukriy
    Menarik sekali tulisan ini ..
    Sungguh membangkitkan energi positif dalam kegiatan saya di bidang pengawasan (inspektorat kota)
    Kemudian untuk ke depan menurut Bapak, solusi seperti apa yang seharusnya diterapkan untuk rekomendasi perubahan sistem agar tidak terjadi fraud seperti apa yang telah digambarkan dalam tulisan tersebut di atas.
    Terima kasih.
    Wassalam

    Arief Hidayatullah
    Inspektorat Kota Batu

  2. capung permalink
    Januari 10, 2010 1:00 pm

    yang dijelaskan bapak itu cara cara yang halus, misalnya dlam melakukan perjalanan dinas masih ada yang berangkat sampai tujuan, sekarang malah tidak ada yang berangkat, mereka membuat stempel dan meniru tanda tangan para pejabat yg dikunjungi,,, miris liat aparat negara seperti itu,,

  3. fren permalink
    Mei 12, 2010 9:54 pm

    memang sangat menyedihkan perjalanan dinas fiktif tersebut…. Saya sebagai pegawai rendahan yang mengurusi hal-hal tersebut menjadi serba salah dalam menjalankan perintah atasan atasan saya. Atas nama kepentingan urusan daerah maka kami biasanya diperintah untuk mencairkan dana perjalanan dengan perhitungan yang tidak masuk akal. Baru jalan 2 hari dalam 7 hari tugas, eh minta lagi dana untuk 7 hari yang lain. Itu hanya sedikit dari banyaknya cara yang dpakai. Ketika ada temuan pemeriksaan, kamilah yang dituntut untuk mengembalikan dana tersebut, padahal kami tidak ikut menikmati 1 rupiah pun dari dana itu.

  4. Agustus 9, 2010 10:01 am

    Dilematis memang

  5. Raflesya permalink
    Oktober 30, 2010 4:46 am

    Sama sperti fren,,
    Tidak mungkin utk mlawan kebijakan atasan.. :(

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 79 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: