Skip to content

Kemitraan Eksekutif-Legislatif

Oktober 1, 2009

Makmur Ibrahim, S.H., M.Hum

DPR Aceh dilantik hari ini (30/09/2009). Ini legalitas awal untuk melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan, terutama penyusunan kebijakan daerah. Lembaga legilatif menjadi mitra eksikutif dengan fungsi dan tugasnya berbeda. Eksekutif/kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) melaksanakan kebijakan daerah. Legislatif (DPRA/DPRK) mengawasi kebijakan daerah. Maka Pemda harus efektif dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Legislatif memberikan dukungan kepada kepala daerah yang efektif, mengingat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekarang bahwa secara de jure menganut sistem presidensil, namun secara de facto cenderung menganut sistem parlementer.

Dalam penyelenggaraan otonomi (khusus) daerah, suka tidak atau tidak, legislatif harus mendukung untuk kestabilan dan menjadi mitra yang baik untuk melaksanakan pembangunan. Harus saling membutuhkan, mendengar, menghargai dan saling percaya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkait kemitraan, ternyata menimbulkan multiinterpretasi. Maka sering terjadi; pertama, adanya anggapan kepala daerah bertanggungjawab kepada legislatif, sehingga tak perlu bermitra dan kedudukan kepala daerah berada di bawah legislatif.

Kedua, kemitraan yang sejajar ini menyebabkan harus sama rezeki dan fasilitas yang diterima antara eksekutif dan legislatif. Ketiga, adanya anggapan bahwa legislatif jika bermitra harus menyetujui kebijakan eksekutif daerah, sedangkan kalau eksekutif dikontrol dianggap bukan bermitra. Keempat, pengalaman masa lalu jika eksekutif dipandang kuat sekali, maka sekarang muncul anggapan legislatif harus kuat dan cenderung ekstrem berupaya ke arah itu.

Dalam konteks adanya perbedaan persepsi yang membuat kemitraan menjadi retak, bahkan cenderung menimbulkan konflik itu, maka perlu adanya pemahaman yang sama. Dalam prinsip demokrasi, adanya pemerintahan karena adanya rakyat yang memberi kepercayaan (mandat) melalui pemilu untuk memilih pemimpin dan/atau wakil-wakilnya guna memimpin penyelenggara pemerintahan.

Terbentuknya pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan nasional, bertujuan untuk, pertama, politik sebagai medium pendidikan politik demi terwujudnya masyarakat madani untuk mengembangkan demokrasi, memberi peluang luas, prakarsa, peranserta, dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kedua, tujuan administratif sebagai penyedia pelayanan umum bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraannya dalam bentuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan (fungsi pelayanan dan pengaturan, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan). Ada dua variabel efektif akan tercipta dengan adanya kemitraan (legislatif dan eksikutif).

Pertama, kepala daerah beserta perangkatnya mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya secara terencana dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dan menciptakan kestabilan di daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dikatakan suatu pemerintahan efektif jika; mampu melaksanakan fungsi pemerintahan secara baik dalam pelayanan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function), dan fungsi perlindungan (protective function); mampu membangun dan mengembangkan demokrasi dengan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah; terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN); terciptanya kestabilan dengan kebijakan yang mendapat dukungan penuh dari perangkat daerah dan masyarakat; mampu melaksanakan fungsi tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Kecuali itu, kepala daerah beserta perangkatnya mampu memberi pelayanan masyarakat yang baik dengan efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semua ini harus didukung legislatif. Implementasi bentuk hubungan eksekutif dan legislatif daerah yang dibatasi pada dua variabel tersebut, dapat dibuat pada suatu model dengan kemungkinan empat macam bentuk hubungan yang digambarkan dalam empat kuadran berikut.

Pertama, Pemda efektif dengan mendapat dukungan DPRA/DPRK (hubungan ideal dan sinergis). Indikatornya, antara lain adanya visi, misi, dan persepsi yang sama antara eksikutif dan legislatif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah.

Kedua, Pemda tidak efektif, namun mendapat dukungan legislatif (hubungan kurang baik). Kondisi seperti ini akan lebih banyak merugikan masyarakat, karena kebijakan dalam hal tertentu tidak sesuai aspirasi masyarakat, walaupun mendapat dukungan legislatif. Maka kemungkinan besar seorang kepala daerah tidak dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya. Indikatornya, antara lain, kebijakan itu tidak sesuai kebutuhan rakyat, mengingat umumnya kepala daerah dipilih dari calon dan atau berasal dari partai yang sama dengan mayoritas anggota DPRA/DPRD. Pemda juga dinilai tidak serius mewujudkan clean government dan good governance.

Pemda juga tidak mampu menciptakan kestabilan karena kebijakan kepala daerah membongkar pasang pimpinan dan staf unit kerja daerah lantaran lemahnya SDM pemda dan sesuai dengan selera tanpa mengindahkan pola karier. Kepala daerah hanya menguntungkan sebagian anggota legislatif daerah dengan memberikan tambahan insentif/honor atau keuntungan lain dengan mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, Pemda efektif, tapi tidak mendapat dukungan legislatif (hubungan tidak baik). Pemda berjalan tersendat-sendat. Kondisi ini karena kepala daerah yang terpilih bukan dari partai yang menguasai mayoritas anggota legislatif derah dan/atau kepala daerah terpilih atas dukungan legislatif periode masa jabatan sebelumnya. Pemda pada awalnya mampu menjalankan tugas pokok dengan efektif dalam mencapai sasaran yang direncanakan, namun di tengah jalan karena tidak ada standar efektivitas yang jelas dari legislatif, akhirnya menimbulkan konflik, karena tidak ada dukungan legislatif. Eksikutif dan legislati cenderung saling klaim karena measa yang paling benar.

Keempat, Pemda tidak efektif dan tidak mendapat dukungan legislatif (hubungan yang buruk). Indikatornyaa adalah kebalikan dari indikator kinerja pada kuadran pertama. Keadaan seperti ini membuat kepala daerah cenderung tak mampu menyelesaikan masa tugasnya sampai akhir masa jabatan (lima tahun) dan akan terseok-seok di tengah jalan karena LKPJ tahunannya terus-menerus direkomendasi negatif oleh legislatif. Semoga uraian singkat itu menjadi perhatian semoga roda pemerinthan Aceh ke depan lebih efektif dan efesien dan langsung menyentu kebutuhan masyarakat Aceh.

* Penulis adalah Kabag Hukum dan Humas Sekretariat DPR Aceh.

Sumber: Serambi Indonesia (30 September 2009)

Iklan
One Comment leave one →
  1. Oktober 1, 2009 2:25 am

    Kemitraan adalah adalah istilah yang seharusnya dipraktikkan oleh eksekutif dan legislatif, namun pada kenyataannya sangat sulit dicapai. Karena kepala daerah dan anggota DPRD adalah politisi, maka kemitraan yang terjalinpun cenderung bersifat politis. Sesuatu yang politis tidak akan langgeng jika tidak didasari keinginan yang sama: mensejahterakan rakyat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: