Skip to content

DPRA 2009-2014, Sebuah Kesempatan

Oktober 1, 2009

Saifuddin Bantasyam

HASIL jajak pendapat tentang kinerja DPR-RI periode 2004-2009, Kompas (edisi Senin 28/9), menyebutkan, 37,3 persen responden menjawab “baik””, 43,0 persen menjawab “buruk” dan 19,7 persen mengaku “tidak tahu”.” Pada September 2009, sebanyak 29,8 persen responden menjawab “baik”, 64,0 persen “buruk”, dan sebanyak 6,2 persen menjawab “tidak tahu.” Kesimpulan dari hasil mayoritas responden menjawab “buruk”.

Jajak pendapat juga dilakukan Harian Sindo (adisi Senin 28/9), mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja DPR periode 2004-2009, sebanyak 49 persen menyatakan belum puas. Sedangkan mengenai fungsi legislasi, 56 persen responden menyatakan “tidak puas”. Terhadap fungsi pengawasan, sebanyak 49 persen responden menyatakan tidak puas. Harian Kompas juga melakukan jajak pendapat mengenai tingkat keyakinan publik terhadap anggota DPR periode 2009-2014. Hasilnya, responden yang yakin (48,1%). Sedangkan Harian Sindo, mengemukan harapan masyarakat terhadap kinerja anggota DPR yang akan datang. Hasilnya, responden berharap anggota DPR bersih dan tidak korupsi (37 persen) dan mengatakan dekat dengan rakyat (14 persen), serta berharap lebih baik dari yang sebelumnya, 12 persen berharap profesional dibidangnya, 10 persen berharap memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, 9 persen berharap anggota DPR bersikap kritis dan memiliki rekam jejak yang baik, dan 2 persen berharap jujur dan amanah.

Sorotan DPRA
DPRA periode 2004-2009, hari ini Rabu (30/9), akan mengakhiri masa tugas mereka. Bagaimana kinerjanya? Baikkah, atau buruk? Sudahkah memuaskan rakyat yang telah memilih mereka pada Pemilu 2004 lalu? Tidak ada semacam penelitian atau jajak pendapat yang terpublikasi luas. Maka sulit untuk memberikan penilaian, sebagaimana dinukilkan dalam harian Kompas atau Sindo.

Yang pasti selama periode 2004-2009, gedung DPR Aceh itu beberapa kali menjadi sasaran demo dari berbagai elemen masyarakat. Melalui media para anggota DPRA juga kerap mendapat kritik. Misal, soal lemahnya kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap eksekutif, molornya pembahasan rancangan APBA, tidak berfungsinya Dewan Kehormatan DPRA, banyaknya studi banding di dalam dan ke luar negeri yang tidak jelas hasilnya di mata publik, dan juga keterlambatan pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).

Dana operasional komisi dan fraksi harus dipertanggungjawabkan, namun ada fraksi yang disebut belum melakukan pertanggungjawaban itu. Ada sumber yang menyebut adanya anggota dewan yang tidak melampirkan dokumen dalam penggunaan dana kelancaran tugas, sikap malas dalam menghadiri rapat komisi dan panitia musyawarah, atau pertemuan-pertemuan dengan mitra. Ketertutupan dalam pembahasan R-APBA juga menjadi catatan tersendiri terhadap kinerja DPRA periode 2004-2009. Menurut ketentuan, APBA disahkan dalam bentuk qanun, yang dengan demikian terikat kepada keharusan partisipasi publik, akses publik terhadap pembahasan, atau bahkan publikasi secara luas hasil tersebut seperti dilakukan terhadap beberapa rancangan qanun lain. Qanun 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun mensyaratkan beberapa hal tersebut dalam (proses) pembahasan atau pembuatan qanun. Namun, ini jarang menjadi perhatian DPRA dalam pembahasan Qanun APBA, bahkan eksekutif pun juga demikian, membahas rancangan anggaran secara tertutup, yang berarti bertentangan dengan prinsip yang disebut dalam Qanun 3/2007.

Hal lain yang juga mendapat sorotan luas adalah pencantuman dana aspirasi pada APBA 2009, yang pada tingkat teknisnya memungkinkan setiap anggota DPRA memberi bantuan sekitar Rp 5 miliar. Masuknya anggaran ini dinilai sarat dengan tujuan politik untuk menyambut pemilu legislatif pada April 2009 lalu itu. Namun kemudian diketahui bahwa peruntukan dana itu ada yang tidak tepat, atau bersilemak dengan kepentingan-kepentingan pribadi dan kelompok, jauh dari prinsip akuntabilitas, yang merupakan prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara. Untung saja, setelah dilakukan verifikasi, beberapa perubahan dilakukan dan kritik pun kemudian menghilang di ranah publik.

Kesempatan
Hari ini, Rabu (30/9), diadakan pelantikan terhadap 69 calon anggota DPRA hasil Pemilu 2009 yang lalu. Mereka juga ada orang lama yang terpilih kembali. Maka saya ingin mengemukakan satu kisah yang pernah saya baca. Pada suatu pagi seorang pedagang melihat seorang pemuda yang bermalas-malasan di tengah pasar yang demikian ramai dengan berbagai aktivitas jual beli, antaran dan angkutan barang dan lain-lain, yang mendatangkan uang untuk kebutuhan hidup. Pedagang mendekati pemuda itu, dan berkata “Anak muda, pagi begitu indah, semua sibuk bekerja. Tapi mengapa engkau hanya tidur-tiduran di sini?” Dengan respon seadanya, si pemuda menjawab “Aku sedang menunggu kesempatan.”

Pedagang heran mendengar jawaban itu, “Apakah kau tahu seperti apa bentuk kesempaan yang kamu tunggu itu?” tanya dia. Si pemuda menggeleng kepala. “Kata orang, aku harus menunggu kesempatan datang, baru kemudian nasibku berubah baik, kaya, sukses, memiliki apa saja yang saya inginkan. Karena itu, aku dengan sabar menunggu kesempatan itu datang di sini,” jawab si pemuda. Sang pedagang semakin heran, dan berkata “Bentuknya saja kamu tidak tahu, buat apa kamu tunggu? Lebih baik ikut membantu saya melakukan hal-hal berguna, kelak nasibmu akan berubah.” Tetapi si pemuda menolak, “Pergi saja kau dengan omong kosongmu,” dia menghardik si pedagang yang kemudian memilih pergi.

Sesaat kemudian, seorang kakek tua datang menghampiri si pemuda. “Hak anak muda. Aku perhatikan kamu sudah lama tidur-tiduran menunggu kesempatan itu. Apakah kau sudah mendapatkannya?” Tanya dia pada si pemalas. Dengan sikap ogah, si pemuda menggeleng. “Lho, bukankah kesempatan itu baru saja menghampirimu? Mengapa tak kau tangkap, malah kau usir? Orang tadi adalah pedagang besar yang kaya raya, yang memerlukan seorang asisten, mengapa tak kau terima ajakannya?” tanya sang kakek. Mendengar itu semua, si pemuda seolah baru tersadar dari mimpinya, dan bergegas bangkit, berteriak memanggil si pedagang yang telah dia usir. Namun sayang, pedagang itu tak tampak lagi, namun dia tetap memanggil-manggilnya. “Percuma berteriak, kesempatan itu sudah berlalu!” kata sang kakek.

Pesan terpenting dari kisah tersebut, agaknya perlu juga dicamkan oleh anggota dewan yang akan dilantik. Seklarag mereka kesempatan telah menghampiri mereka dalam bentuk kepercayaan oleh rakyat dalam pemilu April lalu. Tak semua orang bisa mendapatkannya, meskipun telah menghabiskan uang ratusan juta rupiah, bahkan ada yang kemudian harus dirawat di rumah sakit gila. Nah, bagi anggota dewan sudah terpilih, impian itu sudah nyata terwujud. Rumah dinas yang mewah pun sudah tersedia, dan bulan-bulan berikutnya, semua kebutuhan anggota DPRA akan ditanggung oleh rakyat, dalam bentuk gaji yang lebih dari cukup, uang presentasi, uang perjalanan, studi banding, kunjungan kerja, uang bensin dan air, biaya komunikasi, dan sebagainya. Gelar anggota dewan yang terhormat pun akan terus melekat selama masa bakti.

Ingat, semua kesempatan untuk memperoleh kemewahan itu datang karena rakyat, bukan karena yang lain-lain. Maka mesti tampil sebagaimana diinginkan oleh rakyat. Keinginan rakyat itu sendiri tentu sangat banyak, karena itu setiap anggota DPRA sebaiknya kembali kepada fungsi fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, di samping kepada tugas dan wewenang serta kewajiban-kewajiban sebagaimana sudah diatur dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir dari rahim MoU Helsinki.

Dalam UUPA diatur bahwa DPRA antara lain wajib memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi rakyat dan memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. Anggota dewan juga wajib menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRA, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA sebagai wujud tanggungjawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya, dan menjaga norma dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait. Jangan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Sebab kesempatan adalah satu rahasia hidup. Karenanya manfaatkanlah dan berjuang untuk kepentingan rakyat. Ingat semua aktivitas anda pasti akan direvisi oleh rakyat.

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Unsyiah.

Sumber: Serambi Indonesia (30 September 2009)

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Oktober 4, 2009 12:15 am

    Sudah saya pasang link-nya di ruang hati.com

  2. Oktober 4, 2009 5:40 pm

    Assalamu’alaikum,
    Semoga anggota dewan yang baru, bisa lebih baik dalam menjalankan tugasnya agar tidak mengecewakan rakyat lagi, amin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: