Skip to content

Dewan Baru Perlu Terobosan

September 28, 2009

Jakarta, Kompas – Ekspektasi publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 relatif tinggi dibandingkan dengan DPR periode sebelumnya. Untuk itu, Dewan baru diharapkan membuat terobosan kebijakan agar tidak mengulang kesalahan dan memperbaiki reputasi yang jelek.

Demikian rangkuman pendapat berbagai kalangan yang dihimpun Kompas, Jumat, Sabtu, dan Minggu (25-27/9), tentang evaluasi DPR periode 2004-2009 dan harapan DPR baru. DPR baru yang beranggotakan 560 orang itu akan dilantik pada 1 Oktober 2009.

Mereka yang dimintai pendapat adalah Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, peneliti senior Formappi TA Legowo, Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri, Deputi Direktur Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi, peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, dan Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia Yudi Latif.

Hasil jajak pendapat Kompas menunjukkan, tingkat keyakinan publik terhadap DPR baru memang lebih baik dibandingkan dengan DPR lama. Sebagai contoh, keyakinan publik terhadap DPR baru mampu mengemban aspirasi masyarakat sebesar 48,1 persen, sedangkan terhadap DPR lama 33,7 persen (lihat Grafik).

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia tentang evaluasi publik terhadap DPR 9-15 September lalu juga menunjukkan, ekspektasi terhadap kualitas DPR baru 47,5 persen lebih baik dibandingkan dengan DPR lama.

Oleh karena itu, Burhanuddin Muhtadi meminta publik dan anggota DPR baru mendorong agar DPR ke depan lebih baik karena DPR adalah pilar penting demokrasi. ”Kalau DPR terpuruk, kita membunuh secara pelan-pelan demokrasi karena publik tidak percaya kepada DPR sebagai pilar demokrasi,” kata Burhanuddin.

Syamsuddin Haris juga berpendapat, utang yang paling krusial untuk diselesaikan oleh anggota DPR baru adalah memperbaiki reputasi lembaga itu, yang kini terpuruk di mata publik. ”DPR kita dihasilkan oleh pemilu secara demokratis, tetapi belum mampu secara maksimal memenuhi harapan publik,” kata Syamsuddin.

Fungsi legislasi

Di bidang legislasi, Ketua DPR Agung Laksono sebelumnya mengklaim, sekalipun kemungkinan hanya bisa merampungkan 180-190 rancangan undang-undang hingga akhir masa bakti 30 September, pencapaian tersebut sudah pasti lebih banyak ketimbang periode 1999-2004 yang hanya 175 undang-undang.

Namun, baik Sebastian Salang maupun Ronald Rofiandri menyatakan, sekalipun yang telah dirampungkan mencapai 183 RUU dari 284 RUU rencana Program Legislasi Nasional 2005-2009, sekitar separuhnya adalah pengaturan soal pembentukan daerah otonom baru, ratifikasi perjanjian internasional, pengesahan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan soal anggaran pendapatan dan belanja negara.

IPC antara lain menyoroti kualitas UU yang dihasilkan DPR, tetapi kemudian mendapat protes masyarakat sehingga diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mengutip data Mahkamah Konstitusi, IPC mencatat sudah 15 UU yang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. ”Hal itu menunjukkan undang-undang tersebut tidak banyak melibatkan partisipasi masyarakat yang berkepentingan,” kata Sulastio.

Pengawasan dan anggaran

Di bidang fungsi pengawasan, lanjut Sebastian Salang, DPR pun terkesan alpa mengawasi pelaksanaan undang-undang. Produksi undang-undang tereduksi maknanya ketika tidak ada pengawasan apakah produk itu dilaksanakan dengan efektif atau belum. ”Usul DPR mengenai penggunaan hak interpelasi ataupun angket memang relatif banyak, tetapi eksekusi akhirnya tidak seperti yang diharapkan,” kata Sebastian.

Pusat Informasi Kompas (PIK) mencatat, dari delapan hak angket, hanya dua yang tuntas, yaitu hak angket kasus penjualan tanker Pertamina dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sisanya belum tuntas atau gagal. Masih menurut PIK, ada sembilan hak interpelasi yang diajukan, tetapi hanya empat yang tuntas, di antaranya kasus Lapindo, busung lapar, persetujuan pemerintah atas resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747, dan kasus harga bahan pokok.

Sementara untuk fungsi anggaran, hak dan kewenangan DPR untuk ikut mengontrol anggaran sampai ke satuan tiga justru dalam praktiknya banyak dimanfaatkan untuk ”transaksi”. Ujungnya, sejumlah anggota DPR tersangkut perkara korupsi.

TA Legowo mengemukakan, berbagai skandal di DPR, seperti korupsi yang dapat diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi, telah merusak citra DPR. PIK mencatat ada sembilan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Jumlah anggota DPR yang terjerat sembilan kasus hukum tersebut sebanyak 12 orang.

Terobosan

Oleh karena itu, Sebastian Salang mengharapkan ada terobosan baru yang dilakukan DPR mendatang. Rendahnya kinerja DPR bukan melulu pada kualitas anggotanya. Partai politik mesti ikut mengontrol anggotanya untuk bekerja optimal di parlemen. ” Posisi Badan Kehormatan mesti diperkuat,” katanya.

Untuk menunjang kinerjanya, DPR membutuhkan sistem pendukung yang memadai. Jika selama ini staf sekretariat jenderal lebih banyak memberikan dukungan administratif, kata Sebastian, ke depan dukungan substansi yang terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPR perlu diperkuat.

Yudi Latif mengusulkan, untuk memperbaiki kinerja, khususnya di bidang legislasi, dan meningkatkan kredibilitas lembaga itu, DPR perlu mengumumkan prioritas RUU yang akan dibahas pada setiap awal tahun. ”Selain efektif untuk mencegah permainan di bawah tangan, juga memperbesar peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan,” papar Yudi.

Sumber: Kompas (Senin, 28 September 2009)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: