Skip to content

Menghabisi KPK

September 25, 2009

Wahyudi Kumorotomo

Keinginan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengenyahkan korupsi dari tanah air belakangan ini sedang mendapat ujian berat. Kalangan pengamat, akademisi dan masyarakat luas kebanyakan menaruh harapan besar kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang kinerjanya dalam pemberantasan korupsi  cukup kelihatan. Tetapi kini banyak isyarat yang menunjukkan bahwa beberapa pihak justru menginginkan agar kewenangan KPK dihabisi. Yang mengkhawatirkan ialah bahwa isyarat untuk menghabisi KPK itu justru datang dari para perumus kebijakan puncak dan lembaga penegak hukum sendiri.

Dalam 5 tahun terakhir sebenarnya ada banyak alasan optimis bagi pemberantasan korupsi di Indonesia karena beberapa kasus korupsi telah dapat diungkap dan penegakan hukum terhadap para koruptor sudah mulai membuahkan hasil. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2003 di Indonesia sangat rendah dengan angka hanya 1,9. Optimisme bahwa pemerintahan SBY akan serius menangani masalah korupsi membuat perbaikan IPK sehingga pada tahun 2004 sudah naik menjadi 2,0. Pada tahun 2008, angka ini meningkat lagi cukup signifikan menjadi 2,6. Salah satu faktor yang mempengaruhi naiknya IPK di Indonesia adalah mulai terbongkarnya korupsi oleh KPK. Bahwa kini banyak pihak yang ingin menghabisi KPK, tentu publik pantas mempertanyakan motivasi yang ada di belakangnya.

Isyarat untuk mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi pertama kali muncul justru dari pernyataan presiden pada awal bulan Juli lalu. Presiden mengingatkan agar KPK tidak menjadi superbody, bahwa ‘power must not go unchecked’ seperti kutipan asli media dari pernyataan tersebut.

Di lain kesempatan, presiden juga mengingatkan agar KPK tidak lagi melakukan strategi pembongkaran korupsi seperti yang sudah sering dilakukan, yaitu dengan menyadap pembicaraan orang dan menjebak. ”Jangan menjebak”, kata presiden ketika KPK bergerak selain hendak menuntut Aulia Pohan juga mengendus keterlibatan Johny Allen Marbun dalam sebuah kasus korupsi. Presiden juga pernah meminta agar BPK mengaudit KPK terkait dengan pengadaan alat sadap.

Isyarat kedua datang dari para perumus undang-undang di Senayan. Setelah sekian lama amanat MK untuk membentuk undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) terbengkalai, proses yang terjadi di lembaga legislatif ternyata terkesan tertutup dari ruang publik sedangkan RUU yang tengah digodog itu mengebiri kewenangan KPK secara substansial. Dalam pasal-pasal yang baru, komposisi hakim Tipikor dikembalikan ke hakim internal yang diseleksi oleh MA sehingga hakim ad hoc dari masyarakat non-yudisial tidak lagi disertakan.

Semangat untuk melakukan institusionalisasi pengadilan Tipikor barangkali merupakan pertimbangan yang masuk-akal. Tetapi masyarakat juga tahu betapa parahnya mafia peradilan di Indonesia dan bahwa selama ini stok hakim di MA tidak menunjang pengadilan Tipikor yang bersih. Apakah kita akan mempertaruhkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah menampakkan hasil ini dengan memberi kesempatan kepada para hakim di peradilan umum yang juga korup itu? Inilah yang sekarang perlu dijawab.

Di antara para anggota Panja di DPR, juga terdapat keinginan untuk menghabisi kewenangan KPK dalam menyadap, sebuah strategi KPK yang sejauh ini terbukti jitu dalam membongkar korupsi. Terungkapnya suap antara jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dan beberapa transaksi suap yang melibatkan para anggota DPR terjadi karena KPK bisa menyadap pembicaraan mereka. Menurut beleid yang baru yang tengah dibahas di DPR, penyadapan hanya bisa dilakukan jika mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Jika ini diratifikasi, praktis tidak banyak lagi yang bisa dilakukan oleh KPK untuk membongkar korupsi.

Upaya untuk ‘menghabisi’ kredibilitas KPK juga datang dari pihak Kejaksaan Agung. Setelah Ketua KPK Antasari Azhar tersandung perkara karena kemungkinan keterlibatannya dalam pembunuhan Nashrudin Zulkarnain, serbuan aparat penuntut ini kepada KPK datang bertubi-tubi. Dengan upaya pihak Kejaksaan Agung yang terkesan begitu bersemangat untuk menyidik para petinggi di KPK, sulit untuk menepis kecurigaan bahwa ada semacam ‘balas dendam’ dari pihak Kejaksaan Agung yang beberapa waktu belakangan ini tercoreng reputasinya karena kasus Urip Tri Gunawan dan beberapa jaksa lainnya. Kejaksaan Agung juga telah memeriksa empat pimpinan KPK terkait dengan kasus pencekalan Anggoro Widjojo, direktur PT Masaro. Belum lagi tontonan buruk mengenai serang-menyerang antar-lembaga penegak hukum kini juga muncul dengan penyidikan yang dilakukan oleh Polri dan KPK dan kemudian memunculkan wacana ‘cicak melawan buaya’.

Berbagai manuver para tokoh lembaga penegak hukum tersebut mungkin hanya bersifat sementara. Masyarakat tentunya berharap bahwa adu kekuatan dan adu pengaruh di antara para pejabat penegak hukum itu tidak terus berlanjut. Jika itu terus berlanjut, bukan saja akan membuat para koruptor bertepuk-tangan tetapi agenda pemberantasan korupsi secara nasional juga akan terganggu. Sekarang KPK sedang terkepung oleh berbagai kepentingan para elite penegak hukum.

Tentu saja tidak ada masalah dengan upaya penyidikan para tokoh KPK karena betapapun tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Namun bila dengan begitu justru lembaga yang berhasil mengangkat citra Indonesia di mata internasional dalam pemberantasan korupsi ini yang dikorbankan, sungguh sangat disayangkan. Menghabisi KPK bisa diibaratkan dengan ungkapan kill the golden goose, dalam pemberantasan korupsi. Susah-payah semua unsur bangsa melakukan upaya pemberantasan korupsi, tetapi justru lembaga yang menjadi pengawalnya akan dimatikan.

Barangkali Bangsa Indonesia belum sepenuhnya siap untuk mengakui secara tulus kelemahan yang ada pada dirinya. Begitu bersemangatnya para tokoh untuk memberantas korupsi dan dukungan masyarakat juga sangat antusias dengan setiap upaya hukum untuk menyeret para koruptor ke pengadilan. Tetapi, setelah didapati bahwa banyak pihak yang akan terjerat oleh korupsi, justru lembaga yang mengungkap korupsi itu yang kemudian ditiadakan. ”Buruk muka cermin dibelah”. Kita berharap bahwa pepatah lama yang menunjukkan sikap hipokrit kita ini tidak akan berlaku dalam agenda pemberantasan korupsi yang begitu penting bagi kemajuan bangsa.

*Penulis adalah Dosen Jurusan Administrasi Negara, Fisipol UGM

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: