Skip to content

“Kegentingan yang Memaksa” yang Seperti Kehilangan Makna

September 24, 2009

Kompas (24 September 2009)

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa mengartikan kata kegentingan sebagai keadaan yang genting (tegang, berbahaya); krisis; kemelut (halaman 441). Kegentingan tentu saja terkait dengan kedaruratan, yang di dalam kamus itu diartikan sebagai keadaan yang membutuhkan penanganan segera (halaman 296).

Dalam menjalankan pemerintahan, kondisi genting atau darurat itu bisa saja terjadi. Padahal, acapkali peraturan, termasuk undang-undang (UU), tak bisa mengatur seluruh hidup masyarakat. Ada saja ketertinggalan dari aturan. Kondisi ini sudah diantisipasi pendiri negeri ini dalam UUD 1945.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Ayat (2) dan (3) pasal ini memastikan perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika tak disetujui Dewan, perppu itu harus dicabut.

Ketika Polri menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka, Selasa (15/9), keduanya harus diberhentikan sementara dari jabatannya, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kondisi menjadi ”genting” bagi KPK sebab tinggal dua dari lima unsur pimpinan komisi itu yang seharusnya. Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar juga dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman, Rabu (23/9) di Jakarta, menyebutkan, salah satu syarat penting dari ”kegentingan yang memaksa” adalah terjadinya suatu peristiwa luar biasa yang tata cara penyelesaiannya tidak diantisipasi dalam UU. Saat ini tidak ada situasi ”kegentingan yang memaksa” itu, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan kepemimpinan KPK.

Namun, tampaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat sisi lain. Dengan hanya ada dua unsur pimpinan KPK, ada ”kegentingan yang memaksa” dalam pemberantasan korupsi. Dengan hanya dua unsur pimpinan yang tersisa, Haryono Umar dan M Jasin, tak mungkin mereka dapat mengambil keputusan. UU KPK pun tak memberikan solusi, jika tinggal dua unsur pimpinan KPK yang aktif. Perppu jadi jalan keluar.

Saat sehari setelah penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, Rabu (16/9), Presiden mewacanakan penerbitan perppu untuk mengisi kekosongan tiga unsur pimpinan KPK, meski disambut pro-kontra, tetapi bisa dipahami niatan baik itu. UU No 30/2002 tak mengatur tata cara penggantian pimpinan KPK jika hanya tersisa dua orang yang aktif.

Namun, dinanti-nanti, perppu itu tak juga terbit. Baru sepekan kemudian, perppu itu keluar dengan isi hanya dua pasal, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK dan penunjukan itu dengan menggunakan keputusan presiden (keppres). Logika ”kedaruratan” yang membuat perppu itu keluar seharusnya segera diikuti dengan keppres pengangkatan tiga atau seorang pimpinan KPK. Jika pimpinan KPK lebih dari dua orang, mereka bisa mengambil keputusan pemberantasan korupsi, yang dikhawatirkan mandek.

Namun, yang ditunggu-tunggu tak muncul. Justru Presiden menetapkan lima orang, tergabung dalam tim, yang membantunya ”memilih” siapa yang layak menjadi pejabat sementara pimpinan KPK. Tim diberi waktu seminggu sebab Presiden harus berangkat ke Amerika.

Presiden terbukti mendengar keberatan dari berbagai kalangan sehingga ia tidak segera menetapkan tiga pejabat sementara pimpinan KPK. Presiden aspiratif. Tetapi di sisi lain, langkah itu justru memunculkan pertanyaan, kalau masih bisa ditunda, di mana letak ”kegentingan yang memaksa” yang memang mengharuskan Presiden mengeluarkan perppu. Kondisi darurat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK seperti kehilangan makna.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Silestinus mengingatkan, ”kegentingan yang memaksa” yang menjadi prasyarat penerbitan perppu harus dibuktikan, tak bisa diduga-duga atau direkayasa. Dalam konteks kepemimpinan KPK, Presiden harus bisa membuktikan dengan hanya dua unsur pimpinan KPK, pemberantasan korupsi di negeri ini lumpuh sehingga harus ada penanganan segera.

Namun, dengan tertundanya penunjukan pejabat sementara pimpinan KPK, dapat diartikan pula penerbitan perppu pun sebenarnya bisa ditunda. Seleksi pimpinan KPK baru, kalau memang diperlukan, biarlah mengikuti mekanisme yang disediakan UU No 30/2002.

Ahli komunikasi politik Tjipta Lesmana pun lebih setuju jika KPK dibiarkan saja berjalan dengan dua pimpinan yang ada. Penerbitan perppu justru menunjukkan SBY tak suka dengan pimpinan KPK saat ini. Namun, ia juga aspiratif pada kritikan publik sehingga tak segera menetapkan pejabat sementara pimpinan KPK.

Jadi, sebenarnya perlu segera atau tidak sih? (dewi indriastuti/tri agung kristanto)

Iklan
One Comment leave one →
  1. topekazhari permalink
    Oktober 18, 2009 5:17 pm

    bagus boss!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: