Skip to content

Resolusi Konflik Laten DPR-DPD

September 22, 2009

Awal Oktober ini akan dihelat pelantikan anggota legislatif. Sebanyak 560 anggota DPR dan sejumlah 132 anggota DPD akan diambil sumpahnya. Momen pelantikan ini dikabarkan telah dipersiapkan sedemikian rupa, dengan taksiran dana sekitar Rp11 miliar. Dengan dana besar itu, bisa dijamin pelantikan akan terjadi secara mewah dan istimewa, meski banyak pihak menyayangkan besarnya dana itu sebagai sinyalemen pemborosan negara yang dikhawatirkan akan mencederai citra anggota legislatif di awal masa jabatan mereka.

Helat seremonial pelantikan memang patut dirayakan sebagai penanda awal jalannya mekanisme check and balances perjalanan ketatanegaraan melalui legislasi, bujet dan kontrol oleh legislatif kepada eksekutif. Namun, seremonial pelantikan niscaya menjadi titik awal momen apresiasi menyelesaikan tumpukan problem yang hingga kini masih melilit domain makro sistem ketatanegaraan Indonesia yang pada gilirannya berefek langsung kepada tata demokrasi bangsa ini.

Di antara problem primitif yang hingga kini masih melilit tata kelola lembaga perwakilan kita adalah titik singgung antara kewenangan DPR dan DPD. Karena itu, sebagai salah satu agenda besar dalam pelembagaan sistem politik dan tata negara yang niscaya menjadi ‘pekerjaan rumah’ lembaga perwakilan periode 2009-2014 adalah melakukan reposisi perimbangan peran antara DPR dan DPD. Jangan sampai konflik kewenangan dan kesenjangan antarlembaga negara ini terjadi berlarut-larut yang akhirnya akan merugikan rancang-bangun sistem demokrasi yang telah susah payah ditata selama satu dasawarsa ini.

Penyempitan makna

Memang telah banyak analisis yang mengemukakan beragam tawaran, alternatif peran dan terobosan sistemik desain lembaga perwakilan kita. Hadirnya DPD menjadi bentuk dari sistem bikameralisme khas Indonesia. Sebagai wujud institusional lembaga perwakilan Negara dengan sistem dua kamar (dua majelis), logikanya DPD dipilih sebagai representasi ruang (lokalitas) dan DPR dipilih sebagai representasi orang melalui partai politik.

Idealnya, sistem bikameral mencerminkan sistem check and balances bukan hanya antarcabang-cabang kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, maupun yudikatif), melainkan juga di internal legislatif itu sendiri. Sehingga ini akan dapat mencegah terjadinya tirani mayoritas maupun tirani minoritas (Patterson & Mughan, 1999).

Di Indonesia, faktanya tidak demikian. Hingga saat ini, di dalam konteks kewenangan, masih terjadi tirani mayoritas, bukan dalam skala politik golongan, melainkan satu lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya. Di mana DPD yang mestinya mempunyai peran optimal dalam kebijakan khusus, masih tersandera interpretasi politis DPR dalam hal legislasi. Singkat kata, tingginya legitimasi politik DPD yang dipilih langsung bersama DPR di dalam pemilu legislatif tidak berbanding lurus dengan rendahnya kewenangan yang dimiliki.

Polemik kewenangan ini masih terus menjadi api dalam sekam, yang klimaksnya terjadi perang mulut antara perwakilan DPR dan DPD di Fora Internasional Forum Parlemen Asia Pasifik, di Laos, Medio Januari lalu. Di forum tersebut dipertanyakan posisi legislasi DPD di dalam sistem perwakilan Indonesia.

Hemat penulis, untuk memperjelas permasalahan ini, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPD mempunyai kewenangan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kosa kata ‘ikut membahas’ itulah yang menjadi dispute authority sehingga melahirkan interpretasi politis untuk kian mengamputasi peran DPD.

Faktor interpretasi politis ‘ikut membahas’ menjadi sekadar ‘usulan’ dalam kewenangan legislasi khusus menyangkut kepentingan daerah ini telah menjadikan posisi DPD subordinat di bawah DPR. Buktinya, kosakata tersebut diimplementasikan hanya berupa keikutsertaan pada awal pembahasan tingkat pertama. Juga, tidak ada hubungan resiprokal apakah substansi yang berasal dari DPD diperhatikan atau tidak, bahkan sering dianggap jamaknya pendapat masyarakat umum yang melakukan Rapat Dengar Pendapat.

Terdapat usulan bahwa mestinya ada maksimalisasi keikutsertaan DPD dalam pembahasan sebuah RUU sebelum ada persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Hal itu, misalnya, ada mekanisme komite gabungan (joint sitting) dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah dari parlemen. DPD mestinya bisa mengikuti perkembangan pembahasan antara DPR dan pemerintah dalam setiap tingkat pembicaraan. Dalam pembahasan RUU bersama pemerintah, DPD juga diminta pertimbangan/konfirmasi pandangan DPD, demikian juga saat laporan hasil pembicaraan tingkat pertama. DPD mengikuti dan bila perlu menyampaikan pandangan sebelum masuk ke tanggapan pemerintah.

Maksimalisasi kewenangan
Bagaimanapun, hingga awal purnajabatan anggota legislatif (DPR-DPD) sebelumnya dan pengangkatan anggota baru sebagai pengganti, polemik kewenangan dalam sistem bikameralisme masih harus menjadi salah satu prioritas yang dipikirkan. Jika mungkin diusulkan adanya amandemen kelima UUD 1945, agar DPD tidak menjadi legislator setengah hati. Untuk itu, dibutuhkan pemaksimalan kewenangan DPD demi berjalannya sistem demokrasi dan kemapanan tata kelola Negara yang baik. Setidaknya terdapat sedikitnya empat poin untuk pembenahan DPD.

Pertama, DPD menyadari bahwa dalam bidang legislasi kedudukannya tidak perlu sepenuhnya setara dan sama luas dengan DPR, karena ruang lingkup kewenangan DPD spesifik pada masalah daerah yang juga dibatasi UUD 1945. Kedua, kewenangan legislasi DPD dalam hal ‘ikut membahas’ (Pasal 22D ayat 2 UUD 1945) niscaya dimaknai sebagai legislation sharing procedure, bukan pengambilan kewenangan oleh DPR ataupun menyandera fungsi legislasi DPD. Dalam konteks ini, dituntut tanggung jawab dan pemikiran jernih semua pihak yang duduk di lembaga legislatif untuk benar-benar memikul semua tugas-tugas negara secara proporsional, adil, dan prosedural.

Ketiga, kewenangan legislasi DPD dapat dirumuskan dengan berbagai cara, seperti yang telah berlaku di negara-negara lain mulai dari hak menolak (veto), mengembalikan ke DPR atau hanya menunda. Di sinilah aturan yang direpresentasi melalui UU Susduk mesti dikritik sebagai bagian yang kurang merepresentasi pelbagai prosedur ketatanegaraan yang sesuai dengan konsep bikameralisme khas Indonesia.

Keempat, dalam hal kewenangan pengawasan (oversight), DPD niscaya mempunyai kekuasaan dan kewenangan hukum yang sama dengan DPR, agar pengawasan tersebut bisa efektif. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan DPR dapat diatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengawasan antara kedua lembaga tersebut, misalnya DPD lebih terfokus di daerah dan DPR di pusat.

Dari keempat opsi tersebut, diharapkan akan muncul terobosan politik dan hukum terkait kewenangan DPD. Jika harapan kepada UU Susduk sudah pupus, harapan masih ada dari dorongan untuk melakukan amandemen konstitusi kelima. Sebab, tanpa maksimalisasi DPD, desain besar otonomi daerah sebagai mekanisme pemerataan akses dan strategi mencapai cita-cita bersama menuju Indonesia adil dan makmur hanya ada di alam mimpi.

Oleh Sultan Bachtiar Nadjamuddin, Anggota DPD 2009-2014 Dapil Bengkulu.

Sumber: Media Indonesia, 15 September 2009.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: