Skip to content

Menuju Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (Surat Terbuka kepada Gubernur)

September 22, 2009

Jabatan Gubernur adalah super power.
Jabatan Gubernur adalah distributor income.
Jabatan Gubernur adalah sangat strategis.

Itulah kira-kira pendapat orang awam yang notabene menjadi masyarakatnya. Lalu apakah Gubernur sebagai Kepala Daerah mau dikatakan demikian ? Mungkin harus mau, tapi mingkin juga tidak. Terserah yang punya wewenang. Tapi yang lebih perlu adalah keberanian menata ulang tugas sebagia seorang Gubernur yang mempunyai jabatan 5 tahun (dalam 1 periode).Nah, jika Pemerintah Daerah dimaknai sebagai penyuplai layanan, maka sudah sewajarnya masyarakat sebagai penerima layanan, mencermati dengan baik irama yang dimainkan oleh sebuah orkestra yang kondakternya adalah seorang Gubernur.

Sebab secara kasat mata atau awam, Gubernur tergolong dalam kategori jabatan “super power”. Artinya kewenangan yang dimiliki memberikan peluang untuk menjadikan dirinya sebagai manusia berpendapatan tinggi, ataupun menjadikan orang lain memperoleh pendapatan tinggi atau sering disebut sebagai “distributor income”. Implikasinya, banyak orang ingin menemuinya dengan harapan yang warna-warni, mirip dengan rasa permen nano-nano.

Ironisnya, ketika harapan dari orang-orang tersebut menjadi sebuah kenyataan positif (ada yang kaya, memperoleh jabatan strategis) dan pada kurun waktu tersebut, Gubernur dihadapkan pada tudingan yang negatif dari sisi anggaran Daerah, apakah kelompok tersebut tetap taat dan patuh terhadap komitmen awal yang dibangun bersama sang Gubernur? Artinya tetap berada pada pihak Gubernur ataukah lari meninggalkan sang penguasa? Jika lari maka benarlah pendapat Muchtar Lubis yang mengatakan, bahwa itu ciri manusia Indonesia “munafik”.

Sejujurnya, tulisan ini dibuat dengan maksud agar Gubernur selaku penguasa umum pengelolaan keuangan Daerah, memiliki agenda kerja yang antara lain meliputi pemberantasan korupsi, penciptaan tata Pemerintahan yang brsih dan berwibawa yang diiwujudkan dalam tindakan menghilangkan hambatan prosedural dalam penanganan kasus korupsi serta melakukan penindakan secara transparan, tegas dan adil kepada aparatur yang menyalahgunakan kewenangan berupa kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) ataupun kolusi, korupsi dan depotisme (KKD).

Oleh karena itu ada beberapa saran yang diyakini dapat menunjang keberhasilan sang Gubernur, antara lain:

  1. Dari sisi manajemen resiko, perlu adanya peraturan Gubernur yang mengatur tentang batasan kewenangan pemberian bantuan dana ke publik oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah baik dari segi nominal maupun plafonisasi. Membagi resiko berarti meminimalkan koflik interest yang bersifat populis diantara sesama pejabat yang dianggap mempunyai peluang untuk bersaing pada periode berikutnya.
  2. Rekrutmen pejabat pada jabatan strategis disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan organisasi, sehingga jauh dari indikasi politisasi birokrasi. Oleh karena itu perlu dibuat kontrak kerja yang berbasis pada konsep “reward and punishment”.
  3. Harmoniskan hubungan dengan dewan dan buat nota kesepahaman bahwa APBD tahun berikutnya harus ditetapkan pada akhir Desember tahun berjalan. Implikasinya, Kabupaten/Kota akan lebih cepat menetapkan APBD sehingga arah pembangunan lebih cepat mencapai kilometer berikutnya.
  4. Pengadaan barang dan jasa hendaknya sesuai dengan sistem dan prosedur, sehingga konsep penunjukan langsung perlu disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Atau hindari penunjukan langsung kepada pengusaha yang bermodalkan uang muka kerja.
  5. Libatkan staf ahli yang bermental Hamba Tuhan, artinya staf ahli yang menganut aliran “ selamat datang rasionalitas” yang sering mengacu dan bergumul dengan tujuan menghalalkan cara. Karena Gubernur yang bijak adalah Gubernur yang mampu menangkap realitas masyarakat. Implikasinya, masyarakat selaku penerima layanan akan berpijak pada kearifan artinya masyarakat mampu menarik garis batas antara kebenaran dan kesalahan esensial dari kepemimpinan sang Gubernur.
  6. Memecahkan persoalan masyarakat dengan pendekatan Community Organizing (pengorganisasian masyarakat) dan pendekatan pengembagan masyarakat (Community Development) dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kedudukan masyarakat menjadi kuat kalau ada ruang dan waktu untuk masyarakat mempersoalkan masalahnya dan memecahkan masalah. Dengan pendekatan ini, maka kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah akan lebih berkualitas karena didasari oleh input yang telah diolah. Dengan demikian maka mekanisme “Check and Balances” dalam konteks ilmu pemerintahan akan terwujut sebelum satu periode masa jabatan berkakhir.

Mudah-mudahan nasib sang Gubernur tidak sama seperti nasib Wanita Tunasusila (WTS) yang berada pada sebuah garis “trade off” artinya selalu laris dikunjungi jika kebijakannya populis, namun jika kebijakannya tidak populis maka akan selalu dicaci maki oleh kelompok caci maki. Itu wajar, karena jika tidak ada kelompok kepentingan atau kelompok penekan, maka Gubernur akan sulit menggunakan “seni” dalam mengelola Pemerintahan Daerah.

Sumber: Blog Gasper Liauw.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. September 22, 2009 6:11 pm

    semoga para gubernur atau pembisiknya membaca postingan ini.

  2. September 23, 2009 5:18 am

    @Signal
    Saya juga berharap bagitu, pak. Keluhan dan teriakan masyarakat bawah seharusnya terdengar oleh para elite pemerintahan, tidak justru menjadi tuli dan asyik dengan diri sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: