Skip to content

Disclaimer

September 12, 2009

Oleh I Dewa Putu Gandita Rai Anom

Pendahuluan

Senin, Pon, 29 Juni 2009. Mentari pagi bersinar cerah. Burung gelatik tanah bercanda riang mengepakkan sayapnya di sisi kiri dan kanan Gedung DPD Bali. Puluhan kuntum bunga Angsoka, kemerakan dan lainnya mengembang memancarkan pesona warna berbeda. Tawon-tawon pun beterbangan menghisap sari sang bunga. Di tengah pagi yang cerah itu Sidang Paripurna DPRD Bali digelar dengan agenda tunggal mendengar laporan Ketua BPK Bali tentang hasil audit terhadap APBD Bali Tahun Anggaran 2008.

Seperti diduga sebelumnya, suasana sidang hari ini berbeda. Wartawan yang biasanya ‘alergi’ meliput persidangan, kali ini mendadak sumringah, sehat bersemangat. Maklum, jauh hari sebelum acara resmi hari ini, telah berhembus opini, pengelolaan keuangan daerah Pemprov Bali mendapat opini disclaimer, dan kebenaran kabar burung itu dibuktikan hari ini. Jika kabar itu benar, keesokan harinya media massa pasti memuat opini BPK itu sebagai berita utama sajiannya. Jika tidak benar, maka besar kemungkinan koran-koran tak tertarik memuat. Apalagi jika tidak di advertorialkan.

Jika pada Selasa, 30 Juni 2009 seluruh koran dan media massa siaran memuat opini BPK sebagai berita utama, itulah bukti tak terbantahkan: untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun Pemprov Bali mendapat opini disclaimer (tanpa pendapat). Opini disclaimer ini adalah penilaian terendah yang pernah diperoleh Pemprov Bali meski bukan berarti benar-benar parah sebagaimana diberitakan Radar Bali edisi 30 Juni 2009. Penilaian terendah menurut kriteria BPK adalah adverse yang berarti tidak wajar alias tidak sesuai ketentuan, tidak efektif dan tidak efisien, dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maupun – Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebelumnya, opini untuk Bali selalu baik : wajar dengan pengecualian sebagaimana dipersembahkan BPK untuk Kota Denpasar.

Pertanyaan kemudian adalah, mengapa BPK memberikan opini disclaimer? Apakah data, fakta, gambar dan informasi yang diberikan benar-benar tidak dapat diyakini kewajarannya? Atau tidakkah hal itu justeru hanya karena masalah komunikasi?

Dampak Opini

Paling tidak ada tiga dampak dari opini BPK ini. Pertama, dampak terhadap opini media terlihat dari diangkatnya opini BPK ini sebagai berita utama (head line news). Dampak lanjutnya adalah, akan terbentuk opini publik yang sangat beragam bergantung kemampuan dan pengetahuan wartawan dan redaktur masing-masing media menafsirkan opini disclaimer. Jika saja wartawan dan redaktur paham makna opini BPK itu, sudah pasti tidak ada masalah. Namun masalahnya adalah, tidak semua wartawan dan redaktur memahami sebagaimana Radar Bali. Koran ini terbitan 30 Juni 2009 menulis bahwa disclaimer adalah kondisi yang benar-benar parah. Padahal, arti semestinya tidak demikian. Benar-benar parah itu adalah makna opini adverse.

Kedua, dampak opini di masyarakat sebagai akibat lanjutan berita koran. Berbagai studi membuktikan, sering kali masyarakat mempercayai begitu saja isi berita koran. Asumsi mereka apa pun sajian koran adalah kebenaran. Akibat psikologis kondisi ini, masyarakat cenderung akan beropini dan bereaksi ke arah opini yang dibentuk media massa dalam artian ikut menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemprov Bali benar-benar parah atau amburadul.

Jika demikian adanya, mudah ditebak, legitimasi Pemprov Bali menjadi pertaruhan antara positif dan negatif. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau, siap tidak siap, dan bisa tidak bisa, seluruh SKPD utamanya Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali harus bekerja ekstra keras membangun kembali pengertian opini disclaimer itu. Humas dituntut mampu menghilangkan kecurigaan, menghapus apriori dan sikap melawan, serta terjungkalnya legitimasi misalnya dalam bentuk pemuatan siaran pers. Persoalannya kemudian, akankah massa masa mau memuat rilis itu? Radar Bali bahkan tidak memuat sedikitpun klarifikasi yang disampaikan pemerintah.

Ketiga, dampak memancing aparat hukum untuk bertindak. Dampak ini sedikit berbeda dengan dua sebelumnya karena baru terjadi apabila dampak pertama dan kedua tidak mampu diatasi dalam batas waktu perbaikan sebagaimana direkomendasikan BPK yakni dua bulan. Apabila Pemprov mampu melakukan perbaikan, maka dampak ini sangat kecil kemungkinannya terjadi. Walaupun kerugian akibat terlanjur terbentuknya legitimasi negatif di masyarakat akibat pemberitaan pers yang tendensius tidak mungkin terhapuskan begitu saja.

Pengertian Disclaimer

Didalam memeriksa Laporan Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan (LPPK) Pemerintah, BPK memiliki empat opini yang didasarkan pada empat kriteria. Keempat opini itu adalah (1) wajar tanpa pengecualian, (2) wajar dengan pengecualian, (3) disclaimer atau tidak memberi pendapat, dan (6) adverse atau tidak wajar. Dari keempat opini, opini adverse yang paling buruk disebabkan para auditor BPK menemukan bukti dan fakta bahwa LPPK tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan peratuan pengelolaan keuangan yang berlaku. Jika opini BPK adalah adverse, maka patut diduga bahwa telah terjadi bukan saja penyimpangan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, namun telah mengarah pada penyelewengan bahkan tindak pidana korupsi. Dalam bahasa vulgar pers, opini inilah yang semestinya diartikan sebagai kondisi benar-benar parah. BP Migas dan sejumlah pernah mendapat opini adverse ini.

Apabila opini BPK adalah disclaimer, hal itu berarti bahwa LPPK belum dapat diyakini kewajarannya. Dibandingkan dengan adverse, opini masih lebih baik, meskipun belum masuk katagori qualified.

Dua opini lainnya, yakni wajar dengan pengecualian atau wajar dengan catatan dan wajar tanpa pengecualian atau wajar tanpa catatan adalah opini yang baik.

Respon Gubernur

Respon positif yang disampaikan Gubernur Made Mangku Pastika hanya berselang sehari setelah penyampaian hasil audit BPK kepada DPRD Bali, sebagaimana dimuat sejumlah koran terbitan 1 Juli 2009, patut dihargai. Dalam berita itu Mangku Pastika memerintahkan Sekda Bali I Nyoman Yasa melakukan tindak lanjut dan perbaikan sesuai batas waktu yang direkomendasikan BPK. Gubernur bereaksi cepat karena visi dan misi Bali Mandara sejalan dengan tujuan pemeriksaan BPK yaitu mewujudkan cita-cita penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih.

Mengutip berita koran tanggal 1 Juli 2009, terungkap jelas, bahwa kecuali penggelapan pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT – AP) yang berindikasi korupsi, semua temuan BPK dapat dijelaskan dengan baik. Dalam temuan penentuan status badan hukum RPH Gianyar misalnya, Pemprov Bali telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri karena investasi dilakukan bersama Pemerintah Pusat dan Pemkab Gianyar. Oleh karenanya, status badan hukum RPH Gianyar harus diproses bersama ketiga instansi. Demikian halnya dengan kontribusi RPH itu ke kas daerah yang disebutkan oleh BPK mengakibatkan berkurangnya penerimaan daerah sebesar Rp6 juta lebih. Padahal, sesuai fakta dan bukti, kontribusi telah disetorkan ke Kas Daerah per 22 Juni 2009 dengan nilai jauh lebih besar, yakni Rp 8,3 juta lebih.

Dalam hal aset alat musik juga telah disampaikan penjelasan yang lengkap, bahwa hanya Berita Acara Serah (BAS) terima gong di KBRI Moskow yang belum selesai. BAS lainnya sudah tidak masalah. Jika fakta dan data yang sudah sedemikian jelasnya tidak mampu meyakinkan BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian kepada LPPK APBD Bali 2008, lantas penjelasan yang bagaimana yang bisa meyakinkan BPK kalau LPPK itu wajar?

Penulis cenderung setuju pada pendapat pakar yang menyebutkan bahwa opini BPK — khususnya yang disclaimer — harus dibaca hati-hati. Selain disebabkan ada kemungkinan standar penilaian BPK dengan aturan yang digunakan Pemda tidak sejalan – karena kondisi masing-masing daerah berbeda–, sering kali aspek komunikasi ikut andil dalam menentukan opini penilaian. Adanya pergantian tampuk pimpinan yang disertai seni berkomunikasi dan fokus kegiatan yang berbeda, bisa jadi, merupakan pangkal munculnya aspek komunikasi itu. Berita koran yang berisi penjelasan mengenai upaya-upaya yang ditempuh Pemprov Bali semakin menegaskan kesan ini. Dengan adanya berita koran itu muncul kesan, Gubernur Mangku Pastika tidak puas atas opini disclaimer BPK. Melalui kekuatan media massa dan kemampuan aparat Humasnya, Mangku Pastika menyampaikan penerangan kepada masyarakatnya bahwa ia tidak tinggal diam. Jika kemudian BPK memberikan opini disclaimer, maka opini itu merupakan sebuah wujud bahwa BPK tidak menggubris upaya Pemprov.

Tidak adanya respon BPK atas pemberitaan Radar Bali yang menulis bahwa disclaimer diartikan sebagai kondisi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang benar-benar parah, serta tidak adanya bantahan ataupun penjelasan atas pemberitaan media massa mengenai upaya Pemprov Bali menjadi sebuah pembenar bahwa apa yang dilakukan Pemprov Bali dapat dipandang sebagai kebenaran.

Penutup

Bertolak hal tersebut, penulis berpendapat, munculnya opini disclaimer lebih disebabkan masalah komunikasi dan fokus perhatian yang berbeda. Kedua belah pihak belum berhasil membangun komunikasi imbal balik sehingga gagal membangun keyakinan. Satu dengan lainnya sama-sama yakin akan tindakannya sudah didasarkan kebenaran sehingga masing-masing fokus pada bidang pekerjaannya. Karena komunikasi tak terjalin dan masing-masing sibuk dan fokus pada bidang pekerjaannya, Gubernur menjadi kurang respek akan kehadiran BPK demikian sebaliknya BPK tidak hirau pada Gubernur yang tengah fokus mengupayakan implementasi visi dan misi Bali Mandara dalam berbagai sektor pembangunan Bali karena baru beberapa bulan dipilih rakyat Bali.

Karena masing-masing peduli pada bidang pekerjaannya, ya masing-masing jalan sendiri, benar sendiri dan memutuskan sendiri. Terjadilah opini disclaimer BPK itu. Jika saja komunikasi keduanya cair, tidak akan muncul opini disclaimer karena yang berindikasi korupsi telah ditangani sesuai prosedur hukum, dan yang tidak berindikasi korupsi telah melakukan tindaklanjut dan perbaikan.

Agar tidak disclaimer lagi, ke depan, komunikasi menjadi penting dilakukan. Melempar opini bahwa munculnya penilaian BPK tersebut sebagai bagian dari masa lalu yang masih melekat akan menjadi tidak bijak dan kekanak-kanakan karena sesungguhnya tidak ada masa sekarang tanpa masa lalu. Pun tidak akan ada masa yang akan datang jika tidak ada masa kini dan masa lalu. Atita, nagata dan wartamana.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Mandala permalink
    September 15, 2009 9:32 am

    Saya sepakat dengan yg pak syukriy sampaikan. Seringkali arogansi merusak komunikasi. Kadangkala karena merasa dirinya Kepala Daerah jadi menganggap sepele tim BPK yg datang karena mereka hanya para staf. Sebaliknya jg begitu terkadang tim BPK merasa superior. Menurut saya selain perbedaan standar penilaian dan komunikasi, disini jg ada masalah etika. Secara manusiawi bila seseorang merasa dilecehkan tentu sedikit banyak akan mempengaruhi penilaiannya. Jadi gak perlu merasa lebih tinggi dari yg lain, saling menghormati kunci keharmonisan komunikasi.

Trackbacks

  1. HBY: Dana Rp 6 Miliar tak Jelas Pengelolanya – Konkret News

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: