Skip to content

Pemerintah Aceh Tidak Akan Rekomendasikan Provinsi ALA-ABAS

September 8, 2009

Pemerintah Aceh tidak akan pernah merekomendasikan adanya pemekaran di provinsi itu, dengan pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS).

Karena, secara yuridis batas Aceh sudah sangat jelas dan tegas disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh adalah sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah barat dan selatan berbatasan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

“Batas-batas tersebut juga sesuai dengan semangat perdamaian yang tertuang dalam butir-butir MoU Helsinki, jadi kami tidak akan pernah merekomedasikan pemekaran dengan pembentukan provinsi baru,” ujar Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Senin (31/8).

Pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), bahwa masyarakat mempertanyakan tindak lanjut tentang pemekaran Provinsi ALA-ABAS. Pemerintah Aceh juga tidak pernah menjanjikan kepada masyarakat untuk pemekaran dimaksud.

Ditambahkannya, Pemerintah Aceh tentunya dengan dukungan anggota dewan senantiasa meningkatkan pembangunan di wilayah Aceh pedalaman dan pesisir barat selatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut antara lain pembangunan infrastruktur jalan kawasan pantai barat selatan, Bireuen-Takengon-Blangkejeren-Kutacautacane, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan pendidikan, kesehatan dan berbagai program kegiatan pembangunan lainnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang meminta pemekaran. “Sepanjang pengetahuan kami dan DPRA sendiri, belum mengeluarkan rekomendasi/persetujuan terhadap usul pemekaran Provinsi ALA dan ABAS tersebut,” tegas Irwandi.

Alergi

Sekretaris Komisi D DPR Aceh, Almanar SH meminta pemerintah dan masyarakat untuk tidak alergi terhadap isu pemekaran Aceh yang makin berhembus kuat belakangan ini. “Sudah waktunya harapan tersebut kita sahuti baik lisan maupun tulisan,” katanya.

Pernyataan ini dikeluarkan Almanar seiring dengan adanya aspirasi pembentukan ABAS dan ALA sebagai provinsi terpisah dari Aceh. Aspirasi pemekaran sempat tak terdengar lagi gaungnya setelah Presiden Yudhoyono mewanti-wanti agar tak ada pemekaran. Isu pemekaran kembali bergaung setelah Presiden Yudhoyono urung mengunjungi Anjungan Kabupaten Aceh Selatan di ajang Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V.

Menurut Almanar, Pansus XIX DPRA sudah menyampaikan aspirasi pemerkaran itu dalam Sidang Paripurna ke-2 Masa Persidangan III Tahun 2009 di gedung dewan setempat.

Menurut Almanar, usulan pemekaran Aceh perlu didukung, apalagi sudah sering disampaikan kepada Pansus-pansus DPRA saat melakukan tugas ke Kabupaten Simeulue, Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya. “Kita tidak boleh menolak hak-hak demokrasi warga pantai barat,” sebut pria kelahiran Aceh Selatan itu.

Kepala Bappeda Aceh, Prof Dr Munirwansyah MSc mengatakan, dari Rp9,7 triliun pagu APBA 2009, wilayah barat-selatan Aceh mendapat alokasi dana pembangunan yang terbesar, mencapai Rp 1,3 triliun, disusul wilayah penghasil minyak dan gas (migas) Aceh Utara Rp911,1 miliar, kemudian wilayah timur-utara sebesar Rp 882,3 miliar. Alokasi itu membuktikan perhatian Pemerintah Aceh terhadap pembangunan di pantai barat-selatan sudah cukup besar.

“Gambaran pembagian belanja pembangunan 2009 tersebut membuktikan perhatian Pemerintah Aceh untuk kabupaten di wilayah barat-selatan, sudah relatif besar dibandingkan perhatian ke ibu kota provinsi,” ujar Munirwansyah menanggapi pernyataan sejumlah bupati di wilayah pantai barat-selatan yang menilai pemerintah provinsi sangat kurang perhatiannya terhadap keberlanjutan pembangunan di wilayah pantai barat-selatan Aceh.

Menurut Munirwansyah, munculnya penilaian miring dari pemerintah kabupaten di wilayah pantai barat-selatan terhadap Pemerintah Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh lebih disebabkan belum selesainya pembangunan jalan Banda Aceh-Meulaboh.

Untuk membangun kembali ruas jalan Banda Aceh-Meulaboh yang telah hancur akibat gempa dan tsunami 26 Desember 2004 itu, ungkap Munirwansyah, pihak Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias telah menyerahkan tanggung jawab kepada JICA Jepang dan USAID, lembaga donor Amerika Serikat. (mhd)

Sumber: Harian Analisa Medan, 1 September 2009.

Situs sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27098:pemerintah-aceh-tidak-akan-rekomendasikan-provinsi-ala-abas-&catid=42:nad&Itemid=112

Iklan
5 Komentar leave one →
  1. Landry permalink
    September 13, 2009 9:09 pm

    UU No 11 Tahun 2006 harus ditegakkan di Aceh apalagi dah sesuai dgn MoU Helsinki.
    Pemekaran daerah cenderung mengakomodir kepentingan politisi lokal tuk tetap berkuasa dan dapat kue lebih besar dari ABPN.
    Apalagi pemekaran tdk cukup memberikan bukti yg cukup signifikan dlm peningkatkan pelayanan publik dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  2. September 14, 2009 6:32 pm

    Pada prinsipnya, segala hal yang berkaitan dengan pemerintahan, DPRA/K, dan pembuatan kebijkan pelayanan publik tidak terlepas dari masalah politik. Irwandi Yusuf sendiri berbicara selaku Gubernur Aceh, selaku politisi yang dipercaya menjadi pemimpin di NAD. Tak berbeda dengan anggota DPRA (termasuk anggota Pansus), berbicara dalam kapasitasnya sebagai politisi. Artinya, politisi adalah wakil rakyat yang mendapat amanah dari rakyat melalui Pemilu untuk “melayani” rakyat, bukan membodohi dan memanfaatkan rakyat untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

    Jika keinginan untuk pemekaran dipandang sebagai keinginan politisi lokal semata, siapa yang bisa membuktikannya? Apakah besaran alokasi APBD untuk wilayah barat-selatan senyatanya menggambarkan “keberpihakan” kepada daerah ini?

    Di lapangan, pelaksanaan proyek yang berasal dari APBA tidak berjalan transparan dan akuntabel. Kebanyakan proyek2 tersebut dilaksanakan oleh “pengusaha yang merupakan mantan kombatan GAM”, bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa seperti diatur dalam Keppres No.80 tahun 2003.

    Seharusnya, penggunaan dana yang bersumber dari APBA diserahkan sepenuhnya kepada Pemkab/Pemkot di wilayah barat-selatan, tanpa ada campur tangan dari pemerintah provinsi NAD. Jika tidak, Pemkab/Pemkot hanyalah objek penderita yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum di provinsi NAD, termasuk orang-orang Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Seharusnya Pemprov Aceh berani jujur, terbuka, dan transparan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di wilayah barat-selatan-tengah. Tak pelu menutup-nutupi apapun jika memang Pemprov ingin membangun Aceh secara berkeadilan dan bebas dari bias kepentingan.

  3. gaezza al-aqsa permalink
    September 16, 2009 10:35 am

    Asss….. Tengku neusaba mantoeng.

  4. November 18, 2009 7:51 pm

    assalam’mualaikum wr,wb
    perdamaian adalah
    untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu
    perkara.
    Sedangkan dasar hukum perdamaian dalam hukum Islam adalah sebagaimana
    firman Allah :
    11
    ٌ‫اًَا انًؤيُىٌ اخىاة لاصهحىابيٍ اخىيكى واحمىااهلل نعهكى حسحًى‬
    12
    ‫وال حجعهىااهلل عسضت اليًاَكى اٌ حبسواوحخمىاوحصهحىا بيٍ انُاض‬
    Dan hadits rasulullah:
    ‫انصهح جائصبيٍ انًسهًيٍ اال صهحا حسو حالال او احم حسا يا و انًسهًىٌ عهً شسوطهى اال شسطا حسو‬
    13
    ‫حالال او احم حسايا‬
    Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami
    perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan
    perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para
    pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sependapat jika hakim
    memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah
    satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.14

  5. Abilrobby permalink
    November 29, 2009 1:02 am

    KaLaU CuMa BeRbIcarA SeMUa OrAnG Bisa TaPi aPa BeNaR PaGu Yg Rp 1,3 Triliun ItU TeReAliSaSi?

    UdaH HaMpiR 5 TaHuN BeNcAnA TsuNaMi PaK GuBeRnuR Yg SaYa HOrMaTi, TaPi JaLaN Yg HaNcUr BeLUm siaP-SIAP! AnDa biSa JaDi GuBeRnUr SeKaRaNg InI GaRa2 BeNcAna TsUnaMi JuGA KaN?JaDi ToLoNg LaH JaDi KsaTrIA PeRkAtaAN SaMa PeRbUaTaN ItU HaRuS SeIrInG SeJaLaN.

    JaNgAn BoDoH-BoDoHiN LaGi MaSyArAkAt AcEh INi,UdaH CuKUp MeNdeRiTa MasYaraKat DeNgaN OmonG KoSoNg KaLiaN.

    JaNgAn Di AtaS KeRtaS SeOLaH2 Rp 1,3 TriLIUN TaPi PaDa KeNyaTaaN NyA NoL bEsAr aLias OmoNg KoSoNg DoAnK!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: