Skip to content

Sakratulmaut Pengadilan Tipikor

September 3, 2009

PENGHARGAAN pembuat undang-undang atas waktu sangat buruk. DPR dan pemerintah, pihak pembuat undang-undang, menonjolkan mentalitas tanpa perencanaan. Semua urusan hendak diselesaikan di saat-saat terakhir masa bakti anggota DPR periode 2004-2009 yang tinggal 27 hari lagi.

Buruknya penghargaan terhadap waktu sangat kentara terlihat dalam pembuatan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pembuatan undang-undang itu adalah perintah Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006. Perintahnya sangat jelas yaitu memberi tenggat tiga tahun untuk membuat UU Pengadilan Tipikor.

Tiga tahun dilewatkan begitu saja. Pemerintah menggodok materi RUU Pengadilan Tipikor selama 20 bulan dan DPR telah membahasnya selama 13 bulan terakhir. Akan tetapi, pembahasan di DPR tak kunjung tuntas karena rapat panitia khusus (pansus) dan panitia kerja (panja) tidak pernah kuorum.

Menjelang tenggat, DPR seakan-akan serius membahas RUU Pengadilan Tipikor. Panja DPR berlagak ngebut membahas RUU itu dari hotel mewah yang satu ke hotel mewah lainnya. Tapi rapat tetap saja tidak kuorum.

Semua kenyataan itu selayaknya memunculkan dugaan bahwa rapat-rapat panja yang dilakukan secara tertutup di luar Gedung DPR itu hanya permufakatan membunuh eksistensi Pengadilan Tipikor. Dugaan itu cukup beralasan.

Jika RUU Pengadilan Tipikor tidak diundangkan hingga akhir bulan ini, bisa dipastikan tamatlah riwayat Pengadilan Tipikor pada 19 Desember mendatang. RUU yang tidak tuntas saat ini tidak bisa diwariskan kepada DPR periode 2009-2014.

Upaya membunuh eksistensi Pengadilan Tipikor itu juga tampak dari kesepakatan panja untuk memasukkan Pengadilan Tipikor hanya menjadi salah satu bagian dalam pengadilan negeri. Panja membelokkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada intinya justru ingin memperkuat keberadaan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang sendiri. Bukan lagi dicantolkan dalam salah satu pasal Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tafsiran suka-suka pembuat undang-undang atas putusan MK itu jelas sebuah upaya melemahkan tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi dan membasmi mafia peradilan.

Adalah benar bahwa ketiadaan Pengadilan Khusus Tipikor tidak membubarkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi jangan pernah lupa, KPK memiliki taring dalam memberantas korupsi dan membongkar mafia peradilan karena seluruh pekerjaan komisi superbodi itu bermuara di Pengadilan Tipikor. KPK bukan apa-apa tanpa Pengadilan Tipikor.

Fakta lain memperlihatkan tidak satu pun koruptor yang lolos hukuman di Pengadilan Tipikor. Sebaliknya, tidak terhitung jumlah koruptor yang bebas dari jeratan hukum di pengadilan negeri.

Sebelum Pengadilan Tipikor beroperasi, kendati negara ini selalu meraih peringkat negara terkorup di dunia, bisa dihitung dengan jari tangan jumlah koruptor yang dijebloskan ke balik jeruji bui. Karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan segala upaya untuk melemahkan posisi apalagi meniadakan eksistensi Pengadilan Tipikor patut diduga sebagai jurus serangan balik koruptor.

Jurus serangan balik itulah yang kini beraroma sangat kental dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor. Tidak ada jalan lain, Pengadilan Tipikor harus diselamatkan. Presiden harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Itulah cara menyelamatkan Pengadilan Tipikor dari sakratulmaut.

Sumber: Editorial Media Indonesia, 2 September 2009.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: