Skip to content

Quo Vadis Kesetaraan DPR-DPD?

September 3, 2009
tags: ,
by

Masih segar dalam ingatan kita, betapa upaya yang dipelopori DPD periode 2004-2009 sekarang ini untuk terselenggaranya Sidang MPR yang akan berujung pada amendemen Kelima UUD-1945 mengalami kegagalan. Amendemen yang agenda utamanya bagi DPD terkait dengan perubahan dan atau penyempurnaan Pasal 22D tersebut pada akhirnya ditarik kembali pengusungnya karena dipastikan tidak akan memenuhi berbagai persyaratan jumlah suara. Dengan demikian sirnalah harapan DPD untuk meningkatkan hak wewenangnya, baik dalam aspek legislasi mulai dari pengajuan sampai dengan pengesahan RUU yang terkait dengan tugas konstitusi DPD, pengawasan pelaksanaan undang-undang untuk bidang-bidang terpilih, dan pengangkatan pejabat negara tertentu.

Padahal, sebagai salah satu buah dari reformasi, berdasarkan pahitnya daerah untuk ikut mengenyam hasil pembangunan sebagai makna dari kemerdekaan, lembaga DPD dilahirkan dengan amendemen (empat kali) terhadap UUD Tahun 1945. Upaya ini bukanlah hal yang mudah, mengingat banyak pihak yang menganggap kehadiran DPD yang merupakan wujud dari sistem bikameral tidak cocok dengan bentuk negara kesatuan yang kita anut. Bikameral disenapaskan dengan bentuk negara federal, dan bangsa kita masih trauma dengan RIS bentukan kolonial Belanda dulu. Singkatnya, bikameral identik dengan negara federal, sehingga negara kesatuan haruslah unikameral sistem parlemennya.

Bagaimana fakta yang sebenarnya di dunia ini? Penelitian dari Institute for Democracy and Electoral Assistance pada tahun 2004 menunjukkan korelasi yang negatif antara sistem bikameral dan negara federal. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 20 di antara 32 negara dengan sistem bikameral adalah negara kesatuan. Bikameral juga merupakan pilihan terbanyak bagi negara-negara dengan sistem demokrasi. Ini terlihat dari jumlah negara yang memilih sistem bikameral yakni sebanyak 32 negara dari 54 negara demokrasi. Hal serupa juga terlihat untuk negara ASEAN. Dari 7 negara ASEAN yang menganut sistem Demokrasi, 5 negara menerapkan sistem bikameral. Jadi tidak ada yang salah dengan posisi yang diambil oleh negara demokrasi dengan bentuk Kesatuan untuk menerapkan suatu sistem bikameral.

Pihak-pihak yang kurang senang dengan kehadiran sistem bikameral juga mempersoalkan legitimasi DPD dengan UUD 1945. Argumen yang dilontarkan adalah tak tercantumnya lembaga DPD dalam naskah asli. Mereka ini kurang paham tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya amendemen I, II, III, dan IV, UUD yang berlaku adalah UUD 1945 sesudah amendemen. Tak perlu dipermasalahkan lagi jika UUD 1945 yang asli tidak mengakomodasikan adanya lembaga DPD. Ini berarti bahwa jika ingin membubarkan DPD haruslah melalui forum MPR yang harus membuat amendemen V UUD 1945. Daripada bersusah payah untuk membuat Amandemen pembubaran DPD, akan lebih banyak maslahatnya jika amendemen V UUD-1945 justru untuk menyempurnakan semua kekurangan, kelemahan, dan kekhilafan yang masih melekat dalam UUD 1945 (pascaamendemen I, II, III, dan IV). Salah satu sasarannya, bukannya penghapusan DPD melainkan sebaliknya yakni pemberdayaan lembaga DPD sesuai dengan sistem bikameral yang hakiki.

Terpasung di MPR
Akhir-akhir ini masyarakat dikejutkan dengan adanya judicial-review yang diajukan DPD kepada Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan salah satu pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Susduk sebelumnya itu ternyata memuat satu Pasal yakni Pasal 14 yang memasung anggota MPR asal DPD berpeluang untuk menduduki posisi ketua MPR. Dengan ketentuan bahwa 1 (satu) orang ketua berasal dari DPR, ketua MPR hanya dipilih forum DPR. Pantasnya jika suatu kelompok memilih pemimpinnya, harusnya semua anggota kelompok tersebut punya hak untuk memberikan pilihannya. Kesetaraan hanya mengatur tentang jumlah wakil ketua MPR, di mana baik DPR maupun DPD mempunyai jatah yang sama yakni 2 (dua) orang. Memang disadari bahwa walaupun jumlah anggota DPR berjumlah 560 orang, hal itu terpecah jadi beberapa fraksi berbasis partai politik. Dengan jumlah anggota DPD yang 132 orang dan terhimpun hanya dalam 1 (satu) Fraksi DPD, merupakan hal yang mau tak mau patut diperhitungkan politisi DPR.

Walaupun secara akal sehat rasanya pemekaran wilayah tidak akan pernah mencapai angka 50 (lima puluh) misalnya, pencantuman Pasal 227 ayat (2) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota DPR terlalu berlebihan. Dengan ketentuan ayat (1) Pasal 227 tersebut yang menyatakan setiap provinsi diwakili oleh 4 (empat) orang anggota DPD dan dengan jumlah anggota DPR yang 560 orang, berarti angka maksimum anggota DPD adalah 184 orang. Dan ini baru terjadi jika jumlah provinsi dimekarkan mencapai angka 46 provinsi.

Kita juga mendengar betapa para ‘senator’ DPD, yang seperti halnya anggota DPR, dipilih langsung oleh rakyat secara langsung, dimintakan untuk meninggalkan ruangan Sidang Komisi DPR, karena DPD hanya berwenang menyampaikan pandangan awal saja dan selanjutnya DPR akan membahasnya dengan mitra pemerintah.

Dan jika sore-sore hari sambil menanti buka puasa Anda ‘ngabuburit’ melintas di depan gedung megah di Senayan, akan terbaca tulisan: Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat. Di mana DPD-nya?

Padahal, pemberdayaan DPD yang menyangkut kewenangan konstitusi yang lebih menggigit dan kesetaraan yang bertanggung jawab dengan mitra parlemennya yakni DPR, membuat eksistensi DPD yang amanah menjadi suatu keniscayaan.

Sudah saatnya ada kesetaraan antara DPR dan DPD dalam proses legislasi, sehingga tercipta posisi check and balance yang pada gilirannya akan berguna bagi kemajuan bersama.

Oleh H Djan Faridz, Anggota DPD Terpilih Periode 2009-2014

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: