Skip to content

Ketua BPK, Anwar Nasution: Anggaran Besar Aceh Tidak Digunakan untuk Kesejahteraan Rakyat

Agustus 21, 2009

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan berbagai program pembangunan dengan tujuan akhir adalah untuk kemakmuran di daerah dan mensejahterakan rakyat.

Seperti pada tahun 2007, dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) mencapai Rp4,047 triliun, kemudian APBA 2008 meningkat menjadi Rp8,5 triliun, selanjutnya APBA tahun 2009 bertambah menjadi Rp9,7 triliun. Jumlah itu belum termasuk dana APBN dalam DIPA setiap tahunnya, dan juga dana APBK 23 kabupaten/kota.

Namun, jumlah dana yang begitu besar tersebut hingga kini belum bisa membuat rakyat Aceh sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wagub, Muhammad Nazar.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Anwar Nasution, juga menyayangkan dana besar itu tidak bisa membuat rakyat Aceh bisa lebih sejahtera pasca konflik bersenjata yang berakhir beberapa waktu lalu.

“Sejak beberapa tahun terakhir ini pasca berakhirnya konflik, Aceh mendapatkan uang yang sangat besar untuk pembangunan, jauh lebih besar dari apa yang pernah dituntut pemberontakan di masa lalu seperti DI/TII, Permesta. Hanya saja, yang kita sesalkan, ternyata uang ini tidak dipakai dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Anwar Nasution, kepada wartawan dalam sebuah konferensi pers di sebuah hotel berbintang di Banda Aceh, Minggu (16/8).

Menurutnya, Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota di provinsi itu, ternyata lebih tertarik menempatkan uangnya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di Bank Indonesia (BI) daripada mengalirkan untuk sektor yang produktif untuk membangun ekonomi rakyat.

Menghambat

Bunga hasil penempatan deposito di SBI itu, kemudian dialirkan lagi ke daerah. Fenomena ini dinilai akan menghambat pembangunan di daerah, termasuk di Aceh.

Disebutkan, Aceh saat ini merupakan provinsi yang paling kaya setelah Papua. Namun, Aceh punya keunggulan lain yang tidak dimiliki Papua, yakni sumber daya manusia (SDM). Begitupun, tidak semua kabupaten/kota di Aceh menggunakan SDM yang berkualitas.

Sejalan dengan otonomi daerah, para bupati atau walikota cenderung menggunakan orang yang sedaerah dengannya. Inilah salah satu penyebab banyak daerah di Indonesia yang hasil audit BPK-nya tergolong disclaimer.

Begitupun, Anwar mengaku bangga dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih tiga kabupaten/kota di Aceh, yakni Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe.

“Dengan adanya otonomi, pemerintah kabupaten/kota cenderung menggunakan orang daerah sendiri meski tidak berkualitas. Masalahnya, orang kampung sendiri itu bodoh-bodoh,” ungkapnya.

Ketua BPK RI, Anwar Nasution hadir di Banda Aceh bersama dengan lembaga auditor internasional dari delapan negara, yaitu dari Australia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Prancis, Swedia, dan Uni Eropa, serta dari Arab Saudi yang diwakili oleh the Saudi Fund for Development.

Selama berada di Aceh, lembaga ini memberikan pengalaman bagaimana mengaudit dana tsunami dan cara-cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan dana bantuan bencana.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan para bupati/walikota se-Aceh atau yang mewakili, serta pejabat Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh (BKRA) dan mantan pejabat BRR hadir mengikuti pertemuan itu.

Sumber:  Analisa )

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Agustus 25, 2009 9:49 pm

    Secara normatif, saya setuju juga bila disebut bahwa jumlah dana yang begitu besar pada APBD tersebut hingga kini belum bisa membuat rakyat Aceh sejahtera di bawah kepemimpinan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wagub, Muhammad Nazar.

    Tetapi apakah bisa secepat itu di tengah konteks perekonomian Aceh yang masih seperti sekarang? Bukannya sedang membela Gubernur yg sekarang, tetapi sebaiknya kita lebih cermat dalam menilainya.

    Selain itu, apakah dengan tidak menempatkan dana APBA lalu kesejahteraan Aceh dapat ditingkatkan? Memang bila ternyata pilihan program yg langsung menyentuh sektor riil
    sudah terencana dengan baik tetapi ternyata dananya ditempatkan pada SBI, maka akan sangat sayang sekali.

    Tetapi jika ternyata dengan penempatan dana di SBI dapat semakin meningkatkan kapasitas pemda di masa yang akan datang, maka hal tersebut tidak terlalu merisaukan.

    Maka baiknya harus lebih hati2 aja ya. Indikasi yang diuatarakan untuk mendukung kesimpulannya relatif lemah.

  2. musfadli permalink
    September 4, 2009 6:54 pm

    Secara Umum kepemimpinan Irwandi -Nazar, baru bisa mendatangkan dana yang besar ke Aceh tapi soal peningkatan kesejahteraan rakyat tampaknya belum menyentuh pada rakyat di tingkat bawah. Buktinya untuk urusan rumah saja masih banyak warga yang bernaung dibawah rumah beratap rumbia bolong-bolong dan papan lapuk, tapi anehnya mereka sama sekali luput dari perhatian pemerintah terutama untuk mendapatkan bantuan rumah bagi dhuafa. Di Kabupaten/Kota, hal itu nyaris serupa, seperti di Aceh Tenggara, program lebih banyak diarahkan pada proyek fisik yang menguntungkan kepala daerah, kontraktor dan masyarakat lapisan atas.
    Yang dibutuhkan masyarakat Aceh Tenggara saat ini paska berakhirnya konflik berkepanjngan, banjir bandang dan krisis ekonomi yakni sektor atau pembangunan yang bisa meningkatkantaraf hidup masyarakat. Tapi lagi-lagi puluhan miliar proyek yang masuk ke Aceh Tenggara sebagian besar diarahkan untuk mengaspal jalan yang kondisinya sudah baik, bukan pembukaan jalan untuk melepaskan keterisoliran daerah dan keterbelakangan penduduk. Wajar saja, untuk proyek pengaspalan AMP, alat berat, materialnya dari pejabat teras ditambah uang loby proyek an uang fee proyek, sementara masyarakat kalangan bawah terus meradang , bahkan daya beli masyarakat Agara saat inis emakin melemah, buktinya lihat saja di pasar terpadu kutacane, pasar Inpres maupun beberapa pasar lainnya yang sepi pembeli. Suasana ramai baru terlihat pada saat pemilu legislatif dan pencairan dana BLT. Jadi yang terjadi di Provinsi nyaris sama dengan yang terjadi di daerah, sebagian besar program hanya untuk kepentingan pejabat, bukan rakyat kecil.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: