Skip to content

Aceh dan Wawasan Gender

Agustus 20, 2009

’’Perempuan secara nyata dapat mempengaruhi keputusan dan kebijakan kota,’’ kata Wakil Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Suara itu terdengar lirih, tapi berasa lantangnya.

Illiza dan masyarakat Aceh mempunyai bukti-bukti nyata. Aceh sejak abad ke-16 telah melibatkan perempuan dalam membangun peradaban. Karena itu, ketika Aceh telah lama kehilangan peran perempuan, kali ini Banda Aceh kembali membuka pintu untuk perempuan agar dapat menyalurkan dan mengekspresikan pendapat mereka mengenai kota yang diidamkan.

Sejarah Aceh memiliki banyak sultanah. Ada Ratu Nihrasyiah sebagai ratu terakhir Kerajaaan Pasai, sebelum digabung dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian, ada Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin, Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin, Sri Ratu Kamalat Syah. ”Dan, panglima laut yang cukup disegani, bahkan oleh armada laut Kerajaan Inggris pada masa itu, yaitu Laksamana Malahayati,” ujar perempuan kelahiran 1975 itu.

Malahayati telah diabadikan namanya sebagai nama pelabuhan di Aceh. Malahayati pula yang dipakai nama untuk kapal perang RI.

Tak ketinggalan, ada pula satu nama yang perannya sangat besar dalam pembentukan peraturan kerajaan. Namanya Putroe Phang, permaisuri Sultan Iskandar Muda. Putroe Phang-lah yang berinisiatif perlu dibentuknya Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Majelis ini yang bertanggung jawab atas pembentukan peraturan-peraturan. Anggotanya ada 73 orang, sebanyak 26 di antaranya (35 persen) adalah perempuan.

Sebagai permaisuri, Putroe Phang sekaligus menjadi penasihat Sultan Iskandar Muda. Putroe Phang pula yang berinisiatif membuat peraturan perlindungan perempuan dan anak. Ia menolak hukum waris bahwa anak laki dapat rumah dan anak perempuan dapat sawah. Hukum ini dibuat menjadi hak rumah jatuh kepada anak perempuan dan sawah kepada anak laki-laki.

Orang Aceh mengenal dengan baik tamsil di hadih maja ini: Adat bak Poteumeureuhom (adat dipegang oleh Sultan), Hukom bak Syiah Kuala (hukum dipegang oleh Syiah Kuala), Qanun bak Putroe (kanun dipegang oleh Putroe Phang), Reusam bak Laksamana (keamanan dipegang oleh Laksamana), Hukom ngon adat lagee dzat ngon sipheut (Hukum dan adat, seperti zat dan sifat, tidak terpisahkan).

Hadih maja itu dipahami orang Aceh sebagai konsep pembagian kekuasaan di Aceh. Pembagian kekuasaan yang juga memberi peran perempuan secara berarti, kendati undang-undang dasar kerajaan, Qanun Al Asyi, bersumber dari Alquran dan hadis.

Pembagian peran eksekutif, yudikatif, dan legislatif itu sudah dilakukan di Aceh di awal abad ke-17, sebelum pemikir Prancis yang memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan, Montesquieu (1689-1755), lahir. Poeteumeruhom merupakan gelar untuk Sultan Iskandar Muda yang menjalankan pemerintahan (adat). Syiah Kuala adalah sebutan Syekh Abdur Rauf Al-Fansyuri, ulama penasihat Sultan yang menjalankan penegakan peraturan (hukom).

Sedangkan Putroe adalah permaisuri Sultan Iskandar, yang mengusulkan dibentuknya Balai Majelis Mahkamah Rakyat, yang melaksanakan penyusunan peraturan (qanun). Dan, Laksamana adalah panglima angkatan laut, mengacu kepada Laksamana Malahayati, yang bertanggung jawab atas keamanan dan protokoler kerajaan (reusam).

Kuatnya peran perempuan di masa lalu Aceh itulah yang mendorong Illiza bersama Wali Kota Muwardy Nurdin, bertekad menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang ramah gender. Senin, 27 Juli 2009, Illiza mempresentasikan konsep Banda Aceh sebagai kota ramah gender di seminar ‘Membangun dan Mengembangkan Konsep Kota Ramah Gender’. Ada 11 kota di Indonesia yang tergabung dalam Citynet Indonesia dan perwakilan dari Citynet Asia-Pasifik hadir di seminar, yang diadakan di ibu kota Nanggroe Aceh Darussalam itu.

Peran perempuan Aceh muncul kembali ketika isu perdamaian di Aceh mulai diangkat. Perempuan Aceh telah berani bicara tentang perdamaian dan dialog untuk menyelesaikan konflik Aceh di Duek Pakat Inong Aceh (Kongres Perempuan Aceh). Kongres itu, menurut Naimah Hasan–salah satu penggagas–dilakukan pada Februari 2000, ”ketika intensitas konflik sangat tinggi di Aceh, ketika tidak ada laki-laki yang berani bicara ‘damai’ dan penyelesaian konflik Aceh harus melalui dialog.”

Naimah juga mencatat bahwa cukup lama perempuan Aceh terpinggirkan. ”Faktor-faktior kultural dan penafsiran agama yang sangat berpihak kepada lakilaki merupakan faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan,” tulis Naimah mengenai faktor pendorong terpinggirkannya perempuan Aceh yang dimuat di buku Perempuan Aceh Bicara.

Kondisi itu, menurut catatan Naimah, merupakan hasil dari suatu proses yang panjang. Bahkan, ketika Aceh harus membangun kembali pascatsunami, perempuan Aceh juga masih diabaikan.

Program rehabilitasi dan rekonstruksi umumnya hanya dibicarakan dengan keuchik (kepala gampong/desa). Semua kepala desa di Aceh laki-laki. Kalaupun keuchik membahasnya di musyawarah gampong, tempat pembahasan dilakukan di meunasah pada malam hari dan tidak ada perempuan yang diundang, meski perempuan itu menjadi kepala keluarga.

Kaum perempuan baru mendapat informasi tentang hal yang telah diputuskan melalui laki-laki, baik bapaknya, saudara laki-lakinya, maupun tetangganya. Untuk masalah-masalah yang kurang formal, sering dibahas di warung kopi–yang juga hanya dihadiri oleh laki-laki. Informasi keputusan di warung kopi sampai ke perempuan juga dari laki-laki.

Di kehidupan di tenda pengungsian pascatsunami pun, perempuan tak terlibat dalam pengambilan keputusan. ”Langka sekali perempuan menjadi koordinator atau pengurus barak sehingga perempuan sulit untuk melibatkan diri dalam pertemuanpertemuan barak, yang membicarakan berbagai kepentingan pengungsi,” tulis Naimah–yang sewaktu Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) masih ada–menjadi anggota dewan pengawas badan itu.

Kondisi itu, menurut Illiza, juga berlanjut ketika digelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). ”Persentase kehadiran perempuan tidak mencukupi dari populasi yang ada. Sehingga, aspirasi dalam musyawarah tersebut tidak mengakomodasi kepentingan kaum hawa,” ujar penerima Gender Award dari Deutsche Gesellschaft fÅr Technische Zusammenarbeit (GTZ), yang diserahkan oleh Menteri Kerja Sama Pembangunan Jerman, Heidemarie Wieczorek Zeul, pada 8 Maret 2008 itu.

Dari 260 ribu penduduk Banda Aceh, menurut Illiza, lebih dari 50 persennya merupakan perempuan. Karena itu, berupaya meningkatkan peran perempuan, Illiza pun menggelar Musyawarah dan Rencana Aksi Perempuan (Musrena) sejak 2007, yang menghasilkan Pusat Pengembangan Perempuan. Aktivitas Musrena inilah yang membuat Illiza diganjar Gender Award.

Musrena digelar sebelum Musrenbang. Di Musrenbang, hasil dari Musrena dibahas dan dimatangkan. Langkah berikutnya, anggaran pemberdayaan perempuan pun ditingkatkan dari sebelumnya yang hanya 0,11 persen menjadi lima persen. Perempuan pun menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi. ”Delapan puluh persen penerima manfaatnya adalah perempuan,” ujar Illiza tentang program pemberdayaan ekonomi yang mengadopsi sistem semi-Grameen Bank itu.

Dorongan agar Aceh melibatkan perempuan dalam pembangunan memang keras gaungnya. Merespons hal itu, pada 2007, Gubernur Irwandi Yusuf pun mengubah Biro Pemberdayaan Perempuan menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Keuchik (kepala gampong/desa) yang selama ini menjadi jatah laki-laki di Aceh, sekarang pun mulai diisi perempuan. Pascatsunami–hingga 2008–terhitung ada enam perempuan yang menjadi keuchik.

Di daerah tingkat dua, baru ada satu perempuan yang menjadi eksekutif, yaitu Illiza, yang kemudian menjadi motor Pemerintah Kota Banda Aceh merealisasikan pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Banda Aceh pun–di bawah kepemimpinan Mawardy Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal–menasbihkan diri sebagai Kota Ramah Gender.

”Kami telah berkomitmen untuk mewujudkan kota ramah gender yang tidak mengenal adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, maupun politik,” kata Mawardy.

Konsep kota ramah gender, menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, harus dapat menyediakan lingkungan yang terbebas dari diskriminasi dan tindak kekerasan. ”Baik terhadap laki-laki maupun perempuan, anak laki-laki maupun anak perempuan,” ujar Meutia saat membuka seminar Kota Ramah Gender.

Menurut Meutia, lingkungan kota yang ramah gender harus memberikan rasa aman, tenteram, damai, berakhlak, dan berbudaya, serta menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, serta hukum yang nondiskriminatif.

Konsep kota ramah gender telah diperkenalkan di Istambul Cities Summit, yang diadakan di Turki pada 1995. Di pertemuan itu, dinyatakan bahwa kota dan berbagai fasilitasnya merupakan milik semua. Milik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. ”Perempuan memiliki peran penting dalam mendidik kader pembangunan, anak bangsa di negeri ini,” kata Meutia. Ia berharap konsep kota ramah gender dapat mengoptimalkan kecerdasan perempuan, yang terlihat di berbagai kegiatan pembangunan.

Tak salah jika pada 2006, BRR telah mencanangkan Gampong Ramah Perempuan dan Anak (Garapan) di 10 kabupaten/kota. Ide dasar gerakan ini adalah menempatkan perempuan dan anak sebagai pusat pembangunan. Maka, pembangunan Balee Ureung Inong juga menjadi prioritas agar kaum perempuan di Aceh memiliki tempat kegiatan.

Meutia mengungkapkan, indeks pembangunan gender (IPG) Indonesia pada 2007 sebesar 63,8 sehingga menduduki peringkat ke-94 dari 177 negara. IPG ini mengalami kenaikan dari tiga tahun sebelumnya yang hanya 63,9. IPG, menurut Meutia, terkait dengan konteks pembangunan yang memberi peran pada perempuan.

Karena itu, Meutia berharap dari seminar dua hari itu ada rumusan model kota ramah gender agar bisa diterapkan kota lain. priyantono oemar

Menuju Ramah Gender

Begitu juga, pas kejadian di toilet umum di Arafah, kan pakai baju ihram, mau pipis aja lapisannya ada tiga bukan? Trus mau gantung di mana itu mukena and the gank? Ketauan banget yang bangun toiletnya Bukan Perempuan kan?! Lagi-lagi mestinya kita ngantongin gantungan ‘suck in’ yang banyak dijual di Hero kan? (Moza Pramita, dalam kata pengantar di buku Pengalaman Asyik Perempuan Pergi Berhaji.

Toilet umum juga masih menjadi masalah di Banda Aceh. Sehingga, pemerintah kota merasa perlu segera menata toilet dan juga infrastruktur lain agar ramah gender. Salah satu hal yang perlu segera diadakan di Banda Aceh, menurut Wakil Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal, adalah ”infrastruktur atau fasilitas yang berpihak pada perempuan.”

Dalam sambutan tertulisnya di seminar kota ramah gender itu, Gubernur Aceh menyinggung soal ketidaknyamanan kota bagi perempuan. Kaum perempuan susah mencari tempat yang nyaman di ruang publik. Perempuan susah menyusui anaknya di areal publik. Perempuan juga tak bisa menghindari asap rokok dari mulut laki-laki. ”Pemerintah wajib mengatasinya,” ujar Gubernur Irwandi Yusuf menegaskan.

Illiza mengaku banyak mendapat respons positif atas inisiatif perempuan mewujudkan Banda Aceh sebagai kota ramah gender. Pemerintah kota, menurut dia, akan mengembangkan program gender dalam bingkai syariat Islam. ”Salah satu kendalanya adalah masih lemahnya akses keamanan bagi perempuan,” ujar Illiza.

Menyusul Musrena yang menelurkan Pusat Pengembangan Perempuan, Banda Aceh juga telah membentuk Tim Gender Focal Point dan Gender Working Group di jajaran pemerintah kota. Di masyarakat, telah disediakan pula 11 balee inong (tempat kegiatan perempuan) di 11 gampong (desa).

Banda Aceh, kata Illiza, juga masih mempunyai pekerjaan rumah. Yaitu, membangun infrastruktur yang berpihak kepada perempuan–seperti tempat menyusui di berbagai lokasi, membuat qanun pemberdayaan perempuan, dan pencanangan tuha peuet yang beranggotakan perempuan. Tuha peuet, menurut Qanun No. 06/2005, adalah badan perwakilan gampong.

Sumber: Republika, 11 Agustus 2009.

Iklan
One Comment leave one →
  1. ayu permalink
    Agustus 20, 2009 4:37 pm

    thans buat tulisannya pak syukri, hanya saran soal beberapa program seperti gampong ramah perempuan dan bale ureung inong kayaknya ngak jalan tuh pak. kalau di banda Aceh saja bisa jadi karena ada walikotanya perempuan dan sadar, tetapi ditingkat dua lain sangat diragukan. soal badan PP juga ada kemunduran tuh…rugi jadi badan tapi ngak progres, salah satunya adalah kebijakan ketua badan yang memandang gender working group yang beranggotakan hampir ratusan ngo (awal-awal tsunmai dulu) sudah tidak layak lagi karena hanya dibuat untuk masa emergency tsunami.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: