Skip to content

Permendagri 25/2009: EO Harus Punya Izin/Terakreditasi?

Agustus 19, 2009

Isu tentang bakal diperketatnya aturan terkait pelaksanaan kegiatan event organizer (EO) berupa pelatihan, bimbingan teknis (Bintek), workshop, pembekalan, atau dengan nama lain, yang berhubungan dengan Pemda, semakin berhembus kencang pascaterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.25 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Dalam bagian penjelasan tentang Belanja Langsung-Belanja Barang dan Jasa, dinyatakan sebagai berikut:

Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Beberapa hal yang perlu dikomentari adalah:

  1. Apakah Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki Tupoksi untuk melakukan visitasi, penilaian administrasi, dan menerbitkan SK/sertifikat akreditasi?
  2. Apa latar belakang dan filosofi sehingga kegiatan untuk meningkatkan SDM PNS/pegawai tidak tetap Pemda harus dilakukan oleh lembaga yang mendapat akreditasi dari LAN?
  3. Apakah hal ini tidak justru menghambat Pemda untuk meningkatkan SDMnya? Kalau ini terjadi, berarti benar dugaan saya bahwa Pemerintah melalui Depdagri memang lebih suka aparatur daerah bodoh dan tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya.

Substansi PP No.101/2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Untuk memudahkan pemahaman tentang konteks pelarangan Depdagri terhadap EO yang tidak terakreditasi dalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas SDM Pemda, berikut beberapa kutipan dan iterpretasi atas substansi PP No.101/2000 tersebut:

  1. Judul: Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh EO masuk dalam kategori pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud dalam PP ini?
  2. Pengajar adalah widyaiswara. Pasal 1 angka 9 menyatakan: “Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat yang berwenang dengant tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah.” Pengajar/pemateri/instruktur dalam kegiatan EO bukanlah widyaiswara, dan kalaupun ada sangat jarang. Umumnya berasal dari Departemen atau Lembaga Negara lainnya (seperti Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, BPK-RI, BPKP, LAN, Bappenas) dalam kapasitas pribadi, akademisi dari perguruan tinggi (misalnya dosen UI, UGM, Unpad, Undip, Unhas), dan konsultan keuangan daerah dan pengembang software/programmer. Widyaiswara tidak atau jarang dipakai EO karena dipandang kurang berkualitas dan tidak memiliki inovasi dalam pemahaman konsep dan praktik. Akademisi atau PNS Pemerintah Pusat terkait dianggap lebih berkompeten dibanding widyaiswara, yang umumnya adalah PNS yang sudah mau pensiun atau dinonjobkan (tidak memiliki jabatan sturktural) oleh instansinya.
  3. PP ini hanya mengatur PNS, tidak menjelaskan Diklat atau peningkatan SDM untuk anggota DPRD. Dengan demikian, EO “masih” memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan terkait peningkatan SDM anggota DPRD di seluruh Indonesia.
  4. Di dalam PP ini tidak disebutkan sama sekali penyelenggara pendidikan dan pelatihan boleh dari luar lembaga Pemerintah. Artinya, PP ini tidak berlaku untuk lembaga swasta atau EO.
  5. Pasal 22 PP No.101/2000 ini menyatakan bahwa “Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh lembaga Diklat yang terakreditasi“. Bukankah hal ini menunjukkan bahwa lembaga Pemerintah sendiri harus terakreditasi? Bagaimana mekanisme pengakreditasian lembaga Pemerintah ini? Apakah ini kewenangan LAN?

Karena Kecemburuan, kah?

Jangan-jangan pengaturan di dalam Permendagri No.25/2009 ini dilatarbelakangi rasa cemburu dan sakit hati para penyusun Permendagri yang ada di Depdagri sendiri. Setelah Skandal Sosialisasi dan Bintek Permendagri No.13/2006 yang berujung pada pencopotan beberapa pejabat eselon 2 di Depdagri, perdebatan tentang siapa yang berwenang sebagai penyelenggara kegiatan sosialisasi, bintek, dan workshop terkait dengan peraturan perundangan baru yang akan diterapkan oleh Pemda, megemuka dengan deras. Mengapa?

Iklan
12 Komentar leave one →
  1. Agustus 19, 2009 11:13 am

    rasa-rasanya ko lebih banyak ke barrier to entry bagi para pelaku penyedia jasa pelatihan, workshop dsbnya daripada semangat untuk meningkatkan kualitas SDM bagi Pemda dengan lebih cepat…
    pemerintah mustinya harus mengapresiasi atas peran serta/berpartisipasi warga negaranya (baca EO) dalam membangunan negeri tercinta ini, bukan malah sebaliknya… Read More (dihalang-halangi)…
    bangsa/negara ini terlalu gedhe untuk diurus sendirian oleh SUPERMAN sekalipun…

    jangan2 hanya soal proyek….(semata)

  2. Hatta Nasrullah permalink
    Agustus 20, 2009 1:15 pm

    kurang kerjaan tuh. EO tetap bergerak terus. saya kuatir, sama denga kuatir teman-teman EO lainnya.

  3. dwi bianto permalink
    Agustus 26, 2009 7:06 am

    Tidak ada ceritanya Kepuasan Konsumen diperoleh pada pasar yg monopolistik!!!!

  4. arisa permalink
    September 14, 2009 11:57 am

    Seharusnya yang mengakreditasi lembaga diklat pemerintah bukan LAN, emangnya dia lembaga superman, bisa ada kolusi untuk menciptakan KKN mengakreditasi sedikitnya 30 instansi pusat, 40 instansi daerah yang punya dasi “Pusdiklat”. Pemerintah harus konsekwen dan tegas, bahwa yang bisa mengakreditasi adalah unsur lembaga independen dan jangan dikaitkan dengan Neo Liberal, sama sekali nga ada hubungannya. Hanya orang-orang bego yang bilang Bahwa Akreditor independen adalah neoliberal. Apa kemungkinan dibalik itu semua? ?? Pasti perebutan tahta politik di birokrasi. Kapan Negara ini mau maju pak? Apa mungkin misalnya LAN mengeriti sedikitnya 60 instrumen substansi pemerintah, sistim pengaturan Widyaiswara, apa2 saja materi ajar di setiap departemen?..yang pasti LAN ngga mungkin menguasai semua.

  5. nisa permalink
    September 18, 2009 4:46 am

    menambah pengangguran az nich termasuk gw yg kerja di salah satu EOnya…

  6. faisal permalink
    Oktober 15, 2009 12:04 am

    sah-sah aja sich, yang penting jangan lupa setoran bang…!!???

  7. Faridah Syafar permalink
    November 10, 2009 11:15 pm

    “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” adalah Tugas & Tanggungjawab semua warga negara sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Jadi, Boleh dong Swasta, LSM, NGO & Person turut serta mencerdaskan aparat Pemda (Para PNS) & anggota DPRD. Soalnya Depdagri & Lembaga Pemerintah kita terlalu “produktif”memproduksi Kebijakan (mentang2 kita menuju negara industrialis, Pemerintahpun tak mau kalah menjadikan negara kita menjadi negara penghasil Industri Kebijakan terbesar didunia) sampai lupa mencerdaskan aparatnya (SDM)& lupa mensosialisasikan ke pelosok Indonesia. Padahal, Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Seharusnya Pemerintah bersyukur & bermitra dgn LSM/swasta yg mau turut serta mensosialisasikan kebijakan mereka & mencedsakan bangsa melalui Bintek, workshop, dll. ASALKAN …… LSM/EO/Swasta yg JELAS, KREDIBEL & BERKUALITAS. Tapi …. Apapun itu, Salut, Jika Pemerintah bersedia menggerebek EO Abal-abal yang menjual/mengatasnamakan DEPDAGRI,IPDN,DEPKEU, BAPPENAS, dll lembaga Pemerintah. Tapi lebih SALUT lagi jika pemerintah bersedia membina LSM & bekerjasama mensosialisasikan kebijakan mereka & melakukan penguatan SDM secara Jelas & Transparan.

    Salam,

    Faridah Syafar

  8. andi mustakim permalink
    Desember 11, 2009 11:22 pm

    pemerintah menginginkan agar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten tetap bodoh agar tetap menjadi kebun bagi pemerintah pusat.

    oknum Pemerintah pusat yang berwenang berusaha, bagaimana anggaran daerah jatuh ke saku mereka

  9. Su Pratman_84 permalink
    Desember 11, 2011 1:41 pm

    teman2 EO yang budiman……………… sebenarnya ini hanya akal2an mereka karena dia sendiri melakukan itu dengan dibungkus dengan kata2 Rapat Fasilitasi, padahal kerjanya sama dengan kita2, ada DIPAnya dari APBN peserta yg datang jg bayar……..heheheh akal2an……..

  10. onee permalink
    Maret 27, 2012 7:38 am

    bagaimana dengan Permendagri 57 Th. 2011… Bang ?

  11. asrulparis permalink
    Agustus 29, 2014 12:02 pm

    banyak eo yang abal abal, yang hanya mengaharapkan proyek dari pemerintah, kenapa harus takut dengan akreditasi kalau memang punya kemampuan, selain itu pemerintah juga punya kewajiban mengawasi warga negara nya (pns, tni, polri, dpr kan juga warga negara) dalam menerima informasi atau pelatihan, jangan sampai pelatihan tersebut akan lebih menjerumuskan warga negara sendiri, karena banyak kelompok masyarakat sekarang yang mengadakan pelatihan, tetapi lebih mengarah kepada penghancuran negara dan provokasi, dan banyak juga yang berkomentar disini yang menganggap aparatur negara itu bodoh, ingat…. berkaca dulu sebelum bicara, dan ingat juga bahaya laten PKI

  12. Retno D Wulandari permalink
    Oktober 31, 2014 10:00 pm

    Saya beberapa kali diminta proposal oleh sebuah instansi pemerintah yg nota bene orang2 yg bekerja dibidang teknik…ternyata setelah harus setor bank garansi…ternyata mereka cuma pinjem bendera dan uang yg sdh terlanjur masuk bank garansi…eeh kerjaan EO kita disabet mereka kerjain sendiri……..bete2…….kok aneh seeh orang teknik kok ngerjain jatah kerja orang2 EO??? lha…….kerjaan asli mereka dikerjain siapa ya???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: