Skip to content

Menerjemahkan Nasionalisme Kita

Agustus 18, 2009
Oleh Budiman Sudjatmiko (Kompas, 18 Agustus 2009)

Republik Indonesia didirikan di atas sebuah niat baik (untuk dirinya dan dunia), 64 tahun silam. Niat baik itu memerintahkan saya dan Anda untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, apa pun latar belakangnya, dan yang melindungi tanah tumpah darah tempat kita berpijak sekarang.

Sejak 64 tahun lalu, kita juga sudah diminta untuk bahu-membahu memajukan kesejahteraan umum, bukan kesejahteraan orang per orang semata, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita dan aktif memimpin dalam menciptakan ketertiban berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial pada aras global. Itulah genius deklarasi kemerdekaan kita, Pembukaan UUD 1945.

Beragam rezim politik pernah bangun dan tunggang langgang mencoba menafsirkan perintah tersebut.

Pergulatan abad ke-20

Pada 20 tahun pertama setelah kemerdekaan (sampai tahun 1965), kita mencoba mengisi kemerdekaan dengan pendekatan ideologis nasionalisme kerakyatan. Ideologi ini berakar pada tradisi pendiri bangsa yang ditempa oleh alam pergerakan yang bertitik tolak terutama dari aspirasi masyarakat agraris dan berorientasi pada pemenuhan kepentingan nasional melalui pembangunan karakter bangsa. Pada era ini, ideologi yang bekerja bisa kita sebut sebagai nasionalisme kerakyatan berbasis agraria dan berorientasi nasional.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk melindungi kepentingan industri nasional melalui nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan perlindungan kepentingan petani melalui program reforma agraria. Budaya yang dikembangkan adalah gotong royong dan persatuan, terutama di antara kekuatan-kekuatan revolusioner Indonesia yang bersedia mengusung program- program untuk membangun masyarakat sosialis ala Indonesia.

Setelah tahun 1965, Orde Baru mengenalkan pendekatan ideologis kapitalisme pembangunan, berbasis agraria dan berorientasi nasional. Pendekatan teknokratis yang bertumpu pada kekuatan dominasi modal diperkenalkan. Modal asing dipersilakan masuk melalui UU PMA 1967, sementara modal dalam negeri dikembangkan melalui peran birokrasi Orde Baru yang memunculkan mesin negara kapitalisme birokrat, yang berdampak pada ketimpangan sosial dan hilangnya demokrasi.

Dinamika abad ke-21

Karena krisis 1997 dan pergantian rezim 1998, kapitalisme pembangunan dilucuti dan di- gantikan oleh persaingan bebas di dalam dan luar negeri melalui liberalisasi perdagangan, investasi dan keuangan yang lebih radikal, misalnya melalui UU Penanaman Modal 2006.

Demokrasi multipartai diperkenalkan dan kebebasan individu terjamin melalui masuknya pasal-pasal perlindungan HAM ke UUD kita. Indonesia masuk dalam orbit apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai ”Revolusi Liberal Sedunia”. Inilah pusaran persaingan bebas liberalisme berbasis industri dengan orientasi global.

Elite-elite yang mendorong proses ini kebanyakan adalah elite intelektual lulusan dalam maupun luar negeri, pengusaha- pengusaha generasi kedua elite bisnis lama maupun pengusaha-pengusaha baru yang menjalankan uang lama (old money). Pun para politisinya sudah mulai banyak lahir dari kandungan industri politik yang melampaui tradisi kepartaian yang lama di Indonesia. Inilah rezim gagasan yang bertumpu pada rezim modal liberalistis yang mulai berdominasi dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Inkubasi elite liberalistis ini mulai pada dekade 1980-an dan 1990-an dan ”dilemparkan” ke kekuasaan oleh momentum Reformasi 1998.

Namun, pada saat bersamaan era 1980-an dan 1990-an juga ”mengeram” elite jenis lain. Mereka melawan elite Orba karena dianggap korup dan konservatif. Di lain pihak, mereka juga menjadi antitesis atas elite dominan Orde Reformasi yang liberalistis karena dianggap abai terhadap isu-isu keadilan meskipun sama- sama berorientasi global.

Elite-elite golongan ini berbasis dan berakar lebih heterogen, yang lahir dari pabrik, perguruan tinggi, LSM, maupun gerakan-gerakan sosial, seperti gerakan buruh, perempuan, lingkungan, tani, dan yang juga berinteraksi dengan sebagian unsur pesantren maupun gereja. Mereka umumnya mengusung pendekatan sosialisme demokratis yang berorientasi global.

Orientasi sosialis demokratis ini mendambakan negara kesejahteraan yang menghargai kepemilikan pribadi dan bisnis swasta, tetapi ingin tetap memastikan negara berperan besar memberantas kesenjangan sosial dan kemiskinan, dengan menerapkan pajak progresif terhadap yang berpunya dan memberikan jaminan sosial bagi yang kekurangan.

Selain itu, meskipun pendekatan sosialisme demokratis ini menerima globalisasi, mereka ingin mengawasi arus investasi, perdagangan, dan transaksi keuangan agar tidak ada akumulasi, konsentrasi, dan ekspansi modal yang tak terkontrol. Meski mereka belum pernah berkuasa, gagasan-gagasan mereka mulai banyak berkembang dalam beragam literatur, gerakan sosial dalam skala masif, memengaruhi opini dan kebijakan publik.

Pada akhirnya keempat pendekatan ideologis di atas adalah genius bangsa yang saling berlomba menerjemahkan nasionalisme Indonesia. Biarkan mereka tetap mempertandingkan gagasan, partai, dan pimpinannya agar kita punya alasan untuk memilih dan tidak menjadikan demokrasi ini ”permainan” yang sia-sia dan mahal karena demi Indonesia (melalui keempat gagasan itu) sudah banyak kebebasan, hidup nyaman, dan jiwa bernyali dikorbankan.

Budiman Sudjatmiko Caleg Terpilih DPR dari PDI-P

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: