Skip to content

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik: Perlukah?

Agustus 16, 2009

Malam minggu yang “indah” saya alami tadi malam (15 Agustus 2009), saat berdiskusi dengan beberapa orang teman dari DPRD Kota Payakumbuh di Hotel Abadi, Yogyakarta. Topik yang didiskusikan adalah substansi PP No.5/2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri No.24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Ada beberapa pertanyaan, atau mungkin lebih tepat disebut kritik, dari pak Asmadi Thahir, anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Partai Golkar. Di antaranya adalah:

  1. Apakah sudah pada tempatnya partai politik dibantu oleh Pemerintah dan Pemda?
  2. Apa filosofi yang mendasarinya?
  3. Apakah di negara-negara maju juga begitu?
  4. Kalau disebut bantuan, apakah parpol termasuk miskin-melarat yang memang membutuhkan bantuan?
  5. Lalu, jika namanya bantuan, mengapa Pemerintah/Pemda harus “mengatur” penggunaannya?

Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab oleh kita-kita yang berada di luar lingkaran pembuat kebijakan. Depdagri selaku pembuat Permendagri dan konseptor PP perlu mendengarkan, mengkaji kembali, dan kemudian membuat kebijakan yang memang sesuai dengan amanat Reformasi Keuangan Negara, yang seharusnya akuntabel, transparan, serta menganut konsep money follows functions dan value for money.

Aspek Filosofi Pemberian Bantuan kepada Partai Politik

Adanya bantuan keuangan kepada parpol merupakan salah satu faktor yang mendorong banyak oportunis politik mendirikan parpol. Namun, pembagian alokasi anggaran ternyata membuat parpol besar justru semakin besar, sementara tidak membuat parpol kecil bertumbuh-kembang. Hal ini tentu aneh karena salah satu tujuan penggunaan dana bantuan tersebut adalah untuk dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Permendagri 24/2009 menyatakan bahwa kegiatan pendidikan politik berkaitan dengan:

  1. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  2. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  3. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. (Pasal 23 ayat 1)

Lalu disebutkan bahwa kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. (Pasal 23 ayat 2).

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa peningkatan kesadaran, partisipasi, inisiatif, kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dilaksanakan “melalui” partai politik dengan menggunakan dana APBN/APBD. Adalah interpretasi subjektif orang partai semata jika dikatakan bahwa parpol hanya akan “membina” masyarakat yang menjadi pendukung partainya saja.

Iklan
One Comment leave one →
  1. rulikhaerul permalink
    Maret 17, 2010 3:26 pm

    mungkin sebaiknya partai politik tidak mendapatkan bantuan keuangan dari apbn/apbd, soalnya banyak partai politik yang dijadikan PT/CV untuk kepentingan pribadi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: