Skip to content

Hadiah dan Sanksi bagi Daerah

Agustus 15, 2009
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Segera Diterapkan

Kompas (Kamis, 13 Agustus 2009)

Jakarta, Kompas – Pemerintah akan memberikan penghargaan atau hadiah dan sanksi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme penghargaan dan sanksi bagi daerah guna memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan ini diatur dalam Undang-Undang APBN 2010.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hal itu seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/8).

Sri Mulyani menegaskan, untuk mendorong perbaikan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah akan menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi.

Menurut Menkeu, DPR telah memberikan dukungan kepada pemerintah untuk menerapkan mekanisme tersebut. Panitia anggaran DPR juga telah meminta pemerintah memformulasikan mekanisme penghargaan dan sanksi tersebut.

Menkeu mengatakan, pada APBN-Perubahan 2009 telah dinyatakan agar pemerintah menjalankan mekanisme tersebut untuk kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah yang tidak berhasil menjalankan stimulus perekonomian. Mekanisme sejenis itu sedang dibahas pemerintah dan DPR untuk dituangkan dalam APBN 2010.

”Sekarang ini kami di Depkeu sedang memformulasikan bagaimana bentuk reward and punishment ini untuk dituangkan dalam UU APBN 2010. Kalau memang pengelolaan keuangannya bagus, kementerian/lembaga dan pemda bisa mendapatkan penghargaan yang sifatnya langsung dan nyata. Kalau tidak baik ada konsekuensinya. Dengan begitu, APBN 2010 betul-betul bisa efektif berjalan,” ujar Menkeu.

Penghargaan dan sanksi ini tidak lepas dari kinerja pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang semakin membahayakan keuangan negara secara keseluruhan. Padahal, sekitar Rp 600 triliun dari anggaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN disalurkan ke daerah.

Hal itu membahayakan keuangan negara terlihat dari hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2004 dibandingkan tahun 2007 dan 2008.

Laporan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian terus menurun. Opini wajar dengan pengecualian juga menurun. Adapun laporan keuangan dengan opini tak memberikan pendapat dan opini tidak wajar cenderung naik.

Pelatihan

Terkait program peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, Sri Mulyani menegaskan, Departemen Keuangan akan memberikan pelatihan dengan skema spesifik untuk tingkat pemimpin di daerah hingga pelaksana pengelolaan keuangan.

”Tujuannya agar dipahami prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah sampai pemahaman teknik standar akuntansi pemerintah pada tingkat pelaksana sehingga durasi training sangat berbeda-beda. Ada yang hanya seminggu untuk pimpinan yang memberikan pengarahan hingga enam bulan pada tingkat teknis,” kata Sri Mulyani.

Untuk menjangkau lebih dari 460 pemerintahan daerah, pelatihan dilakukan Depkeu bekerja sama dengan 17 universitas yang menjadi bagian dalam tim asistensi Menteri Keuangan. ”Itu langkah pertama mengisi kompetensi dan kapasitas. Tentu tidak bisa sehari, sebulan, atau setahun. Namun, akan tetap dilakukan,” ujarnya.

Ketua BPK Anwar Nasution menambahkan, BPK bekerja sama dengan Depkeu dan Departemen Dalam Negeri akan menggelar kursus perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Papua.

”Kami ambil kasus Papua dan Papua Barat karena daerah ini sangat memerlukan perhatian. Di daerah lain juga sangat diperlukan karena sekarang ini daerah yang punya kekuasaan dan dana yang sangat besar,” ujar Anwar.

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Rabu (12/8) di Palembang, mengakui, pemda masih kesulitan mendata aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena tersebar di mana-mana. Hal itu menyebabkan laporan keuangan pemerintah suatu daerah mendapat opini buruk.

Laporan keuangan Sumsel tahun 2008 mendapat opini wajar dengan pengecualian. Pemerintah provinsi kesulitan meningkatkan opini wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian.

”Masalahnya karena pemerintah provinsi punya aset yang berhamburan di mana-mana. Sekarang kami sedang membenahi pendataan aset-aset milik pemerintah provinsi,” kata Alex Noerdin.

Alex Noerdin mengutarakan, BPK membuat 160 rekomendasi terhadap laporan keuangan Sumsel, tetapi sampai saat ini pemerintah provinsi baru menindaklanjuti 36 rekomendasi. Pemerintah provinsi memastikan akan melaksanakan seluruh rekomendasi BPK, tetapi tidak bisa dilakukan dengan cepat.

Alex Noerdin menambahkan, saat menjabat Bupati Musi Banyuasin, laporan keuangan di kabupaten yang dipimpinnya mendapat opini tak memberikan pendapat (disclaimer). Penyebabnya adalah karena aset yang dimiliki pemerintah kabupaten tidak terdata, tetapi setelah dilakukan pendataan dengan baik, opini BPK meningkat dari disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian. (WAD/oin/day)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: