Skip to content

RAPBN dan Kas Pemerintah

Agustus 10, 2009

Oleh Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo (Kompas, 10 Agustus 2009)

Pekan lalu, pemerintah mengajukan RAPBN 2010 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jumlah penerimaan yang dianggarkan sebesar Rp 911,5 triliun dan pengeluaran Rp 1.000,5 triliun (Rp 3,8 triliun lebih tinggi dari APBN-P 2009). Dari jumlah itu, diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp 98 triliun atau 1,6 persen dari produk domestik bruto.

Banyak pihak menanggapi RAPBN itu. Salah satu tanggapan yang banyak disampaikan adalah terlalu konservatifnya RAPBN 2010, sementara perekonomian Indonesia justru sedang membutuhkan dorongan kuat untuk lebih mempercepat pemulihan ekonomi. Bahkan, pengeluaran untuk infrastruktur yang dikelola Departemen Pekerjaan Umum pun turun. Pertanyaannya, bisakah diperoleh RAPBN 2010 yang lebih ekspansif, terutama bagi pembangunan infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat saat ini?

Sikap dasar pemerintah

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat sikap dasar pemerintah dalam menyusun anggaran itu. Selama bertahun-tahun RAPBN Indonesia selalu disusun dengan napas kehati-hatian yang tinggi. Hal itu mudah dimaklumi karena begitu sulitnya menduga perkembangan ekonomi global, terutama harga minyak.

Sementara itu, perkembangan harga minyak begitu krusial bagi Pemerintah Indonesia dalam memprediksi penerimaan pemerintah dari minyak dan gas serta subsidi yang harus ditanggung jika harga minyak melampaui prediksi pemerintah.

Karena itu, amat bisa dipahami bahwa pemerintah senantiasa menyiapkan payung sebelum hujan. Salah satu payung itu adalah dibangunnya bantalan Kas Pemerintah yang kuat sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan, dana sudah tersedia. Hal ini sekaligus untuk menepis kemungkinan terulangnya pengalaman semasa krisis tahun 1998 di mana untuk membayar gaji pun pemerintah harus mengharap belas kasih Bank Dunia dan negara lain.

Memang, pembangunan bantalan Kas Pemerintah yang lebih besar sebagian dimaksudkan sebagai tindakan berjaga-jaga. Meski demikian, perkembangan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bantalan itu makin lama makin besar sehingga bisa dikatakan sudah melampaui kebutuhan sebagai bantalan.

Pada akhir 2008, rekening pemerintah di Bank Indonesia mencapai Rp 92,2 triliun, sementara yang ada di bank-bank umum mencapai Rp 77,7 triliun. Dengan demikian, jumlah kas pemerintah akhir tahun 2008 yang tersedia mencapai Rp 170 triliun. Jumlah itu meningkat tajam sebab pada akhir 2007 seluruh jumlah kas pemerintah baru Rp 64 triliun sehingga kas pemerintah meningkat Rp 106 triliun pada tahun 2008, yang sebetulnya dikhawatirkan mengalami defisit besar.

Pada tahun 2009 ini, data yang ada di Bank Indonesia baru sampai bulan Mei. Pada bulan itu, kas pemerintah mendekati Rp 230 triliun, atau naik Rp 20 triliun dari bulan yang sama tahun 2008. Dalam prediksi saya, pada akhir 2009 ini jumlah kas itu akan mencapai Rp 190 triliun.

Pembangunan infrastruktur

Melihat perkembangan itu, pemerintah perlu melihat kembali berapa besar bantalan kas yang diperlukan sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagian kas guna mendorong pembangunan infrastruktur. Jika pemerintah mampu membangun suatu keuangan yang dijaga untuk selalu menghasilkan positive cash flow yang ditandai jumlah kas pemerintah yang meningkat, ada kesempatan bagi pemerintah untuk menggunakan sebagian cadangan itu untuk memperkuat pembiayaan hal yang amat penting, misalnya pembangunan infrastruktur.

Sebagai gambaran, untuk membangun jalan tol Kanci (Jawa Barat)-Pejagan (Jawa Tengah) sepanjang 35 kilometer diperlukan dana sekitar Rp 2 triliun. Ini berarti untuk membangun jalan tol sepanjang 350 kilometer diperlukan biaya Rp 20 triliun-Rp 30 triliun, tergantung keadaan medan, kualitas yang ingin dicapai, dan biaya pembebasan lahan.

Karena itu, untuk meningkatkan jalan raya pantura yang bukan jalan tol menjadi jalan bebas hambatan dari Jakarta ke Surabaya, dana Rp 20 triliun sudah amat memadai. Pembangunan jalan bebas hambatan semacam itu akan menghasilkan penghematan luar biasa bagi perekonomian kita, dari segi penghematan waktu, bahan bakar, dan lebih cepatnya gerak roda perekonomian.

Pembangunan jalan bebas hambatan di jalur pantura bisa dilakukan dalam waktu sekitar dua tahun jika dikerjakan serius oleh kontraktor profesional (seperti membangun jalur Bandara Cengkareng yang baru). Karena itu, penggunaan kas pemerintah sebesar Rp 20 triliun bisa dilakukan dalam dua tahap, Rp 10 triliun tiap tahun. Ini adalah jumlah yang amat kecil dibandingkan jumlah bantalan yang ada kini.

Untuk menjaga efektivitas pembiayaan infrastruktur, diperlukan reformasi di bidang organisasi pengelolaan jalan. Mungkin bisa dibentuk semacam Otoritas Pengelolaan Jalan Pantura dengan format mirip Jasa Marga sehingga kelemahan pembangunan, seperti ketergantungan pada siklus anggaran dan kurangnya akuntabilitas, dapat dikurangi.

Diyakini, pemerintah bisa berbuat lebih banyak guna meningkatkan dorongan yang lebih besar bagi perekonomian. Caranya, dengan memacu pembangunan infrastruktur lebih cepat lagi.

Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo adalah Pemerhati Ekonomi.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: