Skip to content

12 Kejanggalan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2008

Juni 17, 2009

JAKARTA. Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa hal signifikan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2008. Berikut rinciannya:

  1. Penerimaan perpajakan tidak terekonsiliasi senilai Rp3,4 triliun tercatat di sistem akuntansi umum, tetapi tidak tercatat di sistem akuntansi instansi.
  2. Piutang pajak sebesar Rp231 miliar dan penihilan saldo negatif piutang pajak sebesar Rp767,76 miliar tidak didukung dokumen memadai.
  3. Hibah yang diterima langsung oleh 15 K/L minimal sebesar Rp3,93 triliun tidak dipertanggungjawabkan dalam mekanisme APBN.
  4. Dana pada 11 K/L minimal sebesar Rp 730,99 miliar tidak memiliki dasar hukum atau dikelola di luar mekanisme APBN.
  5. Penetapan alokasi dana alokasi khusus pada 63 daerah senilai Rp1,28 triliun tidak mengikuti kriteria umum, khusus dan teknis sesuai perintah UU nomor 33 tahun 2004.
  6. Pengakuan penarikan utang luar negeri oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara berbeda sebesar Rp27,88 triliun dibanding pengakuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.
  7. PBB migas dan Panas Bumi sebesar Rp5,33 triliun atas KKKS yang belum berproduksi salah dibebankan pada rekening 600 dan 508.
  8. Rekening uang muka Bendahara Umum Negara sebesar Rp3,73 triliun belum teridentifikasi apakah bisa di reimburse atau tidak.
  9. Inventarisasi dan revaluasi aset tetap pada 12.053 dari 22.207 satuan kerja belum selesai dan hasil revaluasi pada 8.200 satuan kerja senilai Rp77,32 belum dibukukan.
  10. Aset KKKS sebesar Rp303,39 triliun dan aset bekas BPPN sebesar Rp12,42 triliun belum dapat diyakini kewajarannya dan belum ada kebijakan akuntansi yang tepat.
  11. Pemerintah belum menetapkan kebijakan akuntansi atas penerbitan promisory notes (surat pengakuan utang) kepada lembaga keuangan internasional sebesar Rp28,29 triliun dan belum mengakui utang kepada BI sebesar Rp2,83 triliun atas dana talangan dalam rangka keanggotaan lembaga tersebut.
  12. Perbedaan sisa anggaran lebih dengan fisik kas yang terjadi sejak tahun 2004 sebesar Rp5,42 triliun belum dapat ditelusuri pemerintah.

Sumber: Kontan, 17 Juni 2009.

Iklan
One Comment leave one →
  1. engeldvh permalink
    Juni 17, 2009 6:01 pm

    Wah…wah….
    Semakin aneh-aneh aja nih negara kita
    http://engeldvh.wordpress.com/2009/06/16/hutang-luar-negeri-ri/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: