Skip to content

Irwandi Yusuf: “Dana Kerja Gubernur Tetap Dipertanggungjawabkan”

Juni 3, 2009

Serambinews, 2 Juni 2009.

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menegaskan, dana kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang telah dialokasikan dalam APBA 2009 sebesar Rp 68 miliar, tetap akan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Aceh itu sehubungan dengan satu surat yang ditujukannya kepada Mendagri, pada 22 Desember 2008 lalu, terkait penyediaan dana kerja bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sampai kemarin, jumlah dana yang digunakan belum mencapai Rp 1 Miliar,” tegasnya kepada Serambi, di Banda Aceh, Senin (1/6).

Didampingi, Sekda Husni Bahri TOB, Asisten III Bachtiar dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh TM Lizam, Gubernur Irwandi Yusuf menjelaskan bahwa hal itu dimaksudkan untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di mana, selama dua tahun menjabat sebagai Gubernur bersama Wakil Gubernur di Aceh, kerap dihadapkan pada berbagai kendala serius dan kenyataan sosial yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia.

“Akibat konflik masa lalu yang berkepanjangan dan mengakar, serta masih dalam transisi dari ekses-ekses konflik ke perdamaian yang sempurna, ditambah lagi situasi sosial akibat gempa bumi dan tsunami yang kesemuanya ini sering mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas-tugas pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Aceh,” kata Gubernur Irwandi Yusuf.

Dikatakan, terbatasnya dana operasional sering menjadi penghambat tugas-tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam upaya mempercepat kinerja dan penanggulangan berbagai masalah tersebut. “Jadi, itulah sebabnya kita mengajukan permohonan kepada Mendagri, pemanfaatan sebagian kecil dana APBA untuk dana kerja yang bersifat khusus, yang ditempatkan pada kelompok belanja tidak langsung,” katanya.

Kecuali itu, tambahnya, untuk mencegah terjadinya temuan akibat kekeliruan atau kelupaan dalam membuat kwintasi untuk pertanggungjawaban dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat, diberikan dispensasi dan fleksibilitas dalam penggunaannya. “Permintaan itu kita sampaikan supaya dalam pemeriksaan nanti, jika ada yang belum tercatat dengan baik tidak menjadi temuan BPK, karena dananya benar diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

“Misalnya dalam kunjungan ke daerah, ada masyarakat miskin yang diberikan dana Rp 50.000 atau Rp 500.000. Mana mungkin kepada mereka kita minta tanda tangan dan kwintasi. Hal seperti ini yang dimaksud kan supaya tidak diaudit sedetil mungkin, tapi pengeluaran dananya tetap dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya mencontohkan.

Proposal modal kerja
Selain itu, kata gubernur, dirinya hampir setiap hari menerima proposal permintaan modal kerja dari kelompok masyarakat. Meski untuk menangani masalah itu telah dibuat berbagai program penyaluran bantuan modal kerja, tapi jumlah permintaan yang masuk terus melonjak. Hingga kini jumlahnya proposal permintaan modal kerja yang masuk ke kantor gubernur sudah mencapai 30.000 proposal.

Karena kondisi dan frekuensi permintaannya dalam dua tahun terakhir ini terus meningkat dan dana operasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam APBA sebelumnya sangat terbatas. Bahkan, kadang kala harus minta bantuan dengan rekannya mantan GAM untuk menalangi permintaan bantuan masyarakat tersebut. Untuk mengatasi masalah itu, pada tahun ketiga ini baru Mendagri mengizinkan pengalokasian dana kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Sedangkan mengenai permintaan dispensasi dan fleksibilitas pengunaannya serta tidak diaudit oleh aparat pengawas fungsional, (BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Aceh serta institusi pengawas lainnya) kepada Mendagri, untuk memudahkan penyaluran bantuannya kepada masyarakat yang menerima bantuan. “Pertanggungjawabannya tetap dilakukan sesuai prosedur dan mekenisme biasa bersama pakta integritas seperti yang diperintahkan Mendagri dalam suratnya Nomor 580/10SJ/ tertanggal 5 Januari 2009,” tegas Irwandi Yusuf.

Dan, kata gubernur, jika hal itu tidak bisa dilakukan, maka pertanggungjawaban penggunaan dana kerja gubernur dan wakil gubernur itu tetap menggunakan mekenisme yang telah diatur. “Jika memang perlu dibuat kwintansinya, hal itu dilakukan untuk aman dari temuan tim pemeriksa,” pungkasnya.

Disimpan di Aceh
Menyinggung tentang isu Pemerintah Aceh ada menempatkan dana APBA yang belum terpakai di bank luar Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf mengatakan bahwa penempatan dana daerah yang belum terpakai di bank tidak dilarang. Tapi, tambahnya, harus ekstra hati-hati, jangan sampai seperti yang dialami Pemkab Aceh Utara. “Terkait dana provinsi, saya tidak tahu di mana disimpan. Jadi, tanyakan saja kepada Sekda dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh,” timpalnya.

Sementara itu, Sekda Husni Bahri TOB dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh TM Lizam yang kemarin ikut mendampingi Gubernur menjelaskan, sampai kini belum ada dana Silpa atau dana APBA 2008 yang belum terpakai untuk pembiyaan proyek APBA disimpan di luar Aceh. “Dana Silpa dan APBA yang belum terpakai semuanya disimpan dalam bentuk deposito, giro dan tabungan di Bank BPD Aceh dan bank pemerintah lainnya yang berkantor di Aceh,” kata Sekda Husni Bahri TOB.

Sebelumnya, kalangan anggota DPRA, terutama Komisi C mensinyalir Pemerintah Aceh ada menempatkan dana Silpa yang belum terpakai pada pelaksaan APBA 2008 lalu di bank luar Aceh. Karena menurut sumber dari Bank BPD Aceh, seperti diungkapkan anggota Komisi C DPRA, T Surya Darma, dana Pemerintah Aceh yang tersimpan di Bank BPD Aceh, hanya Rp 1,8 triliun dari perkiraan dana yang belum terpakai sampai akhir Desember 2008 lalu Rp 3,8 triliun. “Ini berarti, ada sekitar Rp 2 triliun lagi dana Pemerintah Aceh yang belum diketahui di mana tersimpan,” katanya.

Menanggapi sinyalemen tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Aceh TM Lizam mengatakan, Silpa APBA 2008 belum diketahui jumlahnya berapa, bagaimana anggota Dewan bisa memperkirakannya Silpa APBA 2008 Rp 3,8 triliun. “Perhitungan APBA 2008 belum dilakukan, bagaimana kita bisa mengetahui dana Silpanya. Begitupun, tidak ada penempatan uang Pemerintah Aceh di bank luar Aceh,” tegas Lizam.(her)

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Desember 31, 2009 9:43 am

    kami atas nama rakyat aceh mendoaka semaga dibawah kepemimpinan Irwandi Mahamad nazar aceh kedepan lebih maju dan sukses didalam mengejar ketinggalan dari daerah lain.yang sudah labih makmu dan berhasil didalam mensejahtrakan rakyat nya.apa yang dapat dikerjakan hari ini jangan tunggu esok lusa.demi bangsa dan negara.terimasih wassalam.

  2. Desember 31, 2009 9:45 am

    semangat.hari esok yang sukses.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: