Skip to content

Gubernur Aceh Irwandi Yusuf: “Saya tak Tahan Lagi”

Juni 3, 2009

Serambinews, 2 Juni 2009.

MENGENAKAN setelan jas dengan kombinasi kemeja putih dan dasi motif bunga-bunga dominan merah, Irwandi, sang Gubernur Aceh tampak bersahaja dan terkesan hati-hati dalam berbicara. “Hari-hari ke depan saya pastikan semakin banyak warga yang menyerbu saya, baik ke rumah maupun ke kantor untuk minta bantuan (uang), karena membaca berita ini,” kata Irwandi sambil memperlihatkan headline Serambi edisi Senin, 1 Juni 2009 berjudul: Gubernur Minta Dana Kerjanya Rp 68 M tak Diaudit KPK.

Terkait dengan pemberitaan itu, Irwandi secara khusus memberikan penjelasan dan tekadnya untuk tidak akan pernah bermain-main dengan uang rakyat. “Saya mengerti, setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi sedikit sekali yang mengerti bagaimana kondisi riil yang saya hadapi sehari-hari bersama rakyat,” ujar Irwandi dalam pertemuannya dengan Serambi di ruang kerjanya, Senin (1/5).

Hari ini, lanjut Irwandi, masyarakat dari berbagai penjuru Aceh menyimpulkan bahwa di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sudah ada uang Rp 68 miliar. Mereka (rakyat) tak pernah mau tahu dengan mekanisme, prosedur, pertanggungjawaban, dan lain-lain mengenai uang tersebut. “Anda lihat sendiri, berapa banyak orang yang sedang menunggu di depan pintu ruang kerja saya. Pemandangan seperti itu juga terlihat di rumah saya, baik pagi maupun malam. Mereka datang jauh-jauh hanya dengan satu harapan mendapat bantuan dari gubernur. Mereka tak mau tahu bagaimana prosedur dan mekanisme mendapat bantuan dari gubernur,” kata Irwandi.

Kondisi seperti itu, menurut Irwandi, sudah berlangsung dua tahun. Suami Darwati A Gani ini mengaku tak berdaya untuk mengatakan tidak menghadapi keluh-kesah rakyatnya. Irwandi sadar betul jika rakyat tak mungkin percaya kalau dia mengatakan tak ada uang. Rakyat juga tak akan mengerti kalau dikatakan setiap sen uang yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan jika tak ingin jadi temuan bagi pihak pemeriksa keuangan/inspektorat.

“Yang pasti, selama dua tahun ini, uang yang ada di tangan saya mengalir lancar untuk hal-hal seperti itu. Ke mana pun saya melangkah, selalu berhadapan dengan rakyat yang berkeluh-kesah mengharap bantuan dari gubernur. Saya tak mungkin tidak membawa persiapan (uang). Saya tak ingin mengecewakan mereka. Tetapi sekarang saya tak tahan lagi menghadapi kondisi begini,” ujar Irwandi menyiratkan kondisi dilematis yang dihadapinya.

Sebenarnya, kata Irwandi, dalam APBA telah dialokasikan yang namanya dana Operasional Gubernur untuk menghadapi hal-hal tak terduga seperti itu. Namun, yang dialokasikan “cuma” Rp 50 juta/bulan dan sekarang naik menjadi Rp 60 juta. “Dana itu hanya bertahan tiga hari, atau paling lama seminggu. Kalau menghadapi puasa, Lebaran, bisa-bisa hanya untuk tiga jam. Selebihnya dari mana? Ya, uang pribadi atau bantuan dari kawan-kawan yang memungkinkan saya minta bantuan untuk menalangi,” katanya.

Dipercaya atau tidak, lanjut Irwandi, uang perjalanan dinas (SPJ) yang diberikan karena tugasnya ke luar daerah, seperti Jakarta, hampir tak pernah dinikmatinya, karena menjelang berangkat sudah habis dibagi-bagi. “Inilah kondisi yang saya hadapi selama dua tahun ini. Sebuah kondisi yang sangat dilematis, antara mematuhi rambu-rambu aturan dan kebutuhan mendesak rakyat. Sekali lagi saya tegaskan, saya cukup mengerti kalau setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan harus bisa dipertanggunghjawabkan,” tandasnya.

Di bagian akhir “curhat”-nya, Irwandi mengungkapkan, dirinya sempat disarankan agar membuat saja bukti pengeluaran (berupa kuitansi penerimaan uang yang diteken oleh orang-orang yang bersedia meneken, supaya tetap bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi keuangan). Namun saran itu secara tegas ditolak Irwandi. “Lebih baik tidak usah daripada membuat laporan fiktif. Saya yakin akan ada solusi atau jalan keluar terhadap kondisi dilematis ini,” demikian Irwandi. (Nasir Nurdin).

Iklan
6 Komentar leave one →
  1. Juni 3, 2009 11:42 pm

    Sama capeknya dgn mengurus nanggroe

  2. Juni 10, 2009 11:37 am

    emang dikira enak jadi gubernur… KPK kejar terus… sekarang baru merasakan gimana panasnya kursi pemerintahan….
    itu risiko bung irwandi….

  3. munawar zain permalink
    Juni 12, 2009 10:39 am

    Saya kira wajar, karena banyak janji yang harus dibayar.

  4. musfadli permalink
    September 12, 2009 7:13 pm

    Heran juga melihat kepemimpinan Irwandi Yusuf, uang Triliunan Rupiah masuk ke Aceh , tapi kok masih banyka warga Miskin yang minta-minta. Itu merupakan pertanda bila pembangunan dan upaya pemerintah Aceh meningkatkan kesejahteraan Rakyat masih kosong alias mimpi di siang hari. Makanya pembangunan di Aceh jangan hanya untuk fisik saja dan untuk kroni-kroni anda atas nama Organisasi yang tak terdaftar di pusat. Coba kalau Gubernur punya hati dan memperhatikan Rakyat, uang yang sekian banyak masuk ke Aceh itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ternyata Gubernur kita juga tidak bersih dan mulai menunjukkan jika dirinya pantas diproses secara hukum, mulai dari biaya kerja Rp.68 M, dana BRR sampai besi jembatan pun ikut ludes di lego. Karena itu agar korupsi terkikis habis dari Aceh, kami selaku warga Aceh sangats etuju bila KPK memfokuskan perhatian terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Kerja Rp.68 M dan Penjualan Besi Jembatan di Aceh yang dilaporkan LSM MaTA disebut-sebut melibatkan Gubernur Aceh. Lagi pula memberantas dan memberangus Korupsi di Aceh itu agar sampai ke akar-akarnya, harus dimulai dari atas, dari siapa lagi kalau bukan dari Gubernurnya sendiri. Bila Gubernur bersih dan tak korupsi, bupati/Walikota dan Kepala SKPA pun pasti tak berani korupsi, dengan demikian uang yang masuk ke Aceh tidak terbuang percuma dan bukan hanya dinikmati oleh orang-orang atau keleompok tertentu saja.

  5. September 13, 2009 8:26 pm

    Mengelola keuangan pemerintah haruslah mengikuti aturan main yang telah ada. Tidak bisa mengikuti keinginan semata, meskipun mungkin maksudnya baik: untuk mendekatkan diri dengan rakyat dan memberikan kebutuhan mereka…

    Cara yang mungkin dapat dilakukan oleh Gubernur Aceh adalah mengajak DPRD dan Pemkab/Pemko bekerja sama mensejahterakan rakyat Aceh dengan mendisain sistem jaringan sosial yang menjangkau semua kalangan secara adil dan transparan….

  6. September 15, 2009 1:18 pm

    klo kurang duitnya……jual ganja ajaaaaaaaaaa hehhehehehehehehehe

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: