Skip to content

Surati Mendagri: Gubernur Minta Dana Kerjanya Rp 68 M tak Diaudit BPK

Juni 2, 2009

*Diperintah Bikin Pakta Integritas

Serambinews.com 1 Juni 2009.

BANDA ACEH – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam sepekan terakhir dikejutkan dan ramai memperbincangkan surat permintaan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, kepada Mendagri yang sebagian isinya dinilai aneh alias tak lazim. Dalam surat itu Irwandi meminta diberi dispensasi dan keluwesan menggunakan dana kerja Gubernur Aceh yang telah teralokasi dalam APBA 2009 senilai Rp 68 miliar dari Rp 70 miliar yang diusulnya.

Dispensasi yang diinginkan Irwandi agar penggunaan dana kerja Gubernur Aceh dimaksud tidak diaudit oleh aparat pengawas fungsional (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/BPKP), Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri/Irjen Depdagri, Inspektorat Aceh, serta institusi pengawas lainnya).

Surat yang dinilai tak lazim dari Gubernur Aceh itu hingga Minggu kemarin masih menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan Pimpinan DPRA dan Komisi C yang membidangi masalah pengawasan keuangan APBA. Serambi yang mendengar isu tersebut berupaya mengonfirmasi Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria, Minggu (31/5) kemarin. Menurut Sayed, ia bersama Pimpinan DPRA lainnya sangat terkejut ketika membaca isi surat Gubernur Aceh tertanggal 22 Desember 2008 yang ditujukan kepada Mendagri tersebut.

Perihal surat beromor 903/47669 itu adalah Penyediaan Dana Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada sebagian isinya, kata Sayed Fuad, Gubernur Irwandi meminta izin kepada Mendagri agar diperbolehkan menggunakan sebagian dana APBA untuk dana kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab, jika mengacu pada aturan yang telah ada, besaran dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh itu rendah dihitung dari target pendapatan asli daerah (PAD) yang akan diterima. Sementara, menurut perkiraan Gubernur Irwandi, bila semata-mata mengacu pada aturan tersebut, dana itu tidak cukup, sehingga ia meminta izin memanfaatkan sebagian dana APBA yang dananya ditempatkan pada alokasi kelompok belanja tidak langsung atau pada pos belanja sekretariat daerah.

Dari enam poin isi surat Gubernur Irwandi kepada Mendagri itu, ungkap Sayed, poin keempatlah yang sangat mengejutkan Pimpinan DPRA. Sebab, di situ tersurat permintaan agar dana kerja Gubernur Aceh tidak diaudit oleh aparat pengawasan fungsional (BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Aceh, serta intansi pengawas lainnya). Di sisi lain, Gubernur Irwandi berjanji akan melaporkan realisasinya secara berkala kepada Mendagri berdasarkan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Permintaan itu, dinilai Sayed Fuad benar-benar aneh dan bertentangan dengan UU Pengelolaan Keuangan Negara dan UU Pengelolaan Daerah. Sebab, prinsip dari pengelolaan keuangan negara adalah satu sen pun uang negara atau uang rakyat yang dibelanjakan pemerintah, wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya dan penggunanya harus siap untuk diperiksa oleh badan pengawas fungsional, baik itu BPK maupun BPKP.

Ungkapan hampir senada dilontarkan Wakil Pimpinan DPRA Bidang Pemerintahan, Raihan Iskandar. Permintaan Gubernur Irwandi kepada Mendagri itu, menurutnya, sangat bertolak belakang dengan janji, visi, dan misi Gubernur pada saat menyampaikan usulan RAPBA 2007, 2008, dan 2009. Sebab, sebelumnya Gubernur Irwandi selalu berjanji akan menjalankan pemerintahannya dengan sistem yang baik, bersih, tidak kolusi, korupsi, dan nepostime (KKN).

Pemaknaan dari pemerintahan yang baik dan bersih, kata Raihan, antara lain, haruslah tercermin dalam sistem pengelolaan dan penggunaan dana APBA yang mengutamakan asas transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, serta tidak KKN. “Setiap dana APBA yang digunakan, wajib dipertanggungjawabkan dengan benar dan penggunanya siap menghadapi pemeriksaan, bukan sebaliknya malah minta tidak diaudit,” tukas Raihan, politisi PKS.

Yang anehnya lagi, kata Raihan, permintaan tidak diaudit oleh pengawas fungsional, tak semuanya bisa dikabulkan. Kalau untuk tingkat Inspektorat Aceh mungkin saja bisa, mengingat institusi itu berada di bawah Gubernur Aceh. Begitu juga Irjen Depdagri yang berada di bawah Mendagri atau BPKP yang bertanggung jawab kepada Presiden RI. “Tapi untuk pengawasan fungsional eksternal pemerintah, seperti BPK yang bertanggung jawab kepada DPR RI atau sebaliknya oleh KPK jika terjadi indikasi dugaan penyimpangan dan penyelewengan penggunaan anggaran dana kerja gubernur, maka yang namanya pemeriksaan tidak mungkin dihindari oleh seorang kepala daerah,” tukas Raihan.

Bisa jadi preseden

Ketua Komisi C DPRA, Bustami Puteh, didampingi tiga anggota, yakni T Surya Darma, Saidi Hasan Porang, dan Zulkarnaen, menilai permintaan Gubernur Irwandi kepada Mendagri itu sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin bisa dipenuhi Mendagri, bahkan Presiden SBY sekalipun. Kalau itu dipenuhi, bisa menjadi preseden buruk bagi pemerintahan di Indonesia. Gubernur daerah lain akan meminta hal yang sama seperti yang diminta Gubernur Irwandi yang terpilih melalui jalur independen (nonpartai).

Surat Gubernur Nomor 903/47669 tertanggal 22 Desember 2008 itu, kata Surya, sebetulnya sudah dibalas Mendagri melalui surat Nomor 580/10/SJ tertanggal 5 Januari 2009. Dalam surat balasan tentang penambahan kode rekening APBA itu, pada poin 3-nya Mendagri menyerukan bahwa untuk maksudnya itu Gubernur Aceh wajib membuat dan menandatangani pakta integritas. Tapi Mendagri tidak menjamin dana kerja gubernur dan wakil gubernur itu tidak diaudit oleh lembaga pengawas fungsional, BPK, BPKP, Irjen Depdagri, dan lainnya.

Surya mencontohkan, BRR NAD-Nias yang diberikan perlakuan khusus oleh Presiden dan DPR RI dalam penggunaan dana rehab rekon tsunami untuk Aceh, tapi pemeriksaan dan auditnya tetap dilakukan BPK maupun lembaga pengawas independen lainnya. Dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang awalnya diusul dalam RAPBA 2009 sebesar Rp 70 miliar itu sudah dibawa ke Mendagri untuk dievaluasi. Dalam SK-nya Nomor 903-143 tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009, Mendagri menyatakan bahwa dana kerja Gubernur Aceh yang diusul Rp 70 miliar itu masih terlalu besar dan diminta supaya dipangkas sampai besaran yang rasional.

Tapi dalam perbaikan hasil evaluasi Mendagri itu, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) hanya memangkas dana kerja Gubernur Aceh Rp 2 miliar, sehingga menjadi Rp 68 miliar. Gubernur Irwandi Yusuf yang pernah dimintai Serambi penjelasannya seputar dana kerjanya itu mengatakan, dana kerja itu akan digunakan sesuai peruntukannya yang pernah ia bicarakan pada Presiden dan Mendagri. Yaitu, untuk percepatan kinerja dan penanggulangan berbagai masalah yang sering menghambat tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh. Mekanisme penyalurannya, kata Gubernur Irwandi, menggunakan peraturan gubernur (Pergub). Adapun penggunaan dananya dilaporkan per tiga bulan sekali kepada Mendagri bersama risalah pakta integritas yang ditandatangani Gubernur Aceh. (her)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: