Skip to content

Jika Politikus Memusuhi KPK

Mei 12, 2009

Tempointeraktif, Selasa, 12 Mei 2009 | 00:42 WIB

Sikap sebagian politikus di Senayan yang terus-menerus memusuhi Komisi Pemberantasan Korupsi sungguh berbahaya. Dengan segala cara, mereka berupaya memandulkan lembaga ini. Para wakil rakyat seolah tak peduli bahwa mengebiri KPK sama dengan membiarkan korupsi di negeri ini tetap merajalela.

Keinginan buruk itu tergambar dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan pimpinan KPK baru-baru ini. Anggota Dewan umumnya mempersoalkan legalitas pimpinan lembaga ini setelah ketuanya, Antasari Azhar, dinonaktifkan karena jadi tersangka kasus pembunuhan. Dengan demikian, anggota pimpinan tinggal empat orang. Padahal undang-undang menyebutkan bahwa pimpinan lembaga itu terdiri atas lima anggota.

Dengan alasan itulah anggota Dewan mengusulkan agar KPK tidak menjalankan fungsi utama, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Lembaga ini diminta hanya menjalankan kegiatan internal dan fungsi pencegahan.

Dalih para politikus Senayan itu jelas mengada-ada. Tak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan lembaga ini tidak bisa menjalankan fungsinya jika pimpinannya tak lengkap. Yang ada justru aturan bahwa pimpinan KPK bekerja secara kolektif. Ini berarti figur Ketua KPK bukanlah sosok yang paling menentukan. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan bersama-sama.

Lagi pula penonaktifan Antasari Azhar merupakan perintah undang-undang. Anggota pimpinan yang jadi tersangka suatu kejahatan harus diberhentikan sementara oleh Presiden. Sungguh aneh jika tindakan melaksanakan undang-undang justru mengakibatkan KPK tak bisa menjalankan fungsinya seperti dipahami para anggota DPR. Pembuat undang-undang tentu berasumsi, penonaktifan tidak mengganggu kinerja KPK karena kepemimpinannya bersifat kolektif.

Karena alasannya dicari-cari, usulan para anggota DPR pun tak masuk akal. Mereka melarang KPK menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, tapi memperbolehkannya melakukan fungsi pencegahan. Logikanya, jika pimpinan KPK memang tidak sah, bukankah mereka seharusnya tak bisa melakukan fungsi apa pun tanpa kecuali?

Bukan kali ini saja kalangan DPR berupaya melemahkan KPK. Setelah banyak wakil rakyat ditangkap KPK karena terlibat korupsi, mereka mulai menyerang lembaga ini. Sebagian politikus Senayan diduga juga berusaha menggergaji fungsi lembaga ini dengan cara menunda-nunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Korupsi. Soalnya, jika pengadilan korupsi bubar, otomatis KPK kesulitan melakukan penuntutan.

Menghadapi tekanan seperti itu, pimpinan KPK tak perlu gentar, dan harus tetap bekerja maksimal. Apa pun langkah yang diambil tetap sah karena mereka telah dipilih sesuai dengan undang-undang. Justru perilaku anggota Dewan yang akan dipertanyakan oleh khalayak. Mereka terkesan hanya memikirkan kepentingannya sendiri atau para koruptor untuk bebas dari kemungkinan ditangkap KPK.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/opiniKT/2009/05/12/krn.20090512.165042.id.html

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Mei 15, 2009 5:13 pm

    Mungkin mereka takut diaduk – aduk KPK juga…
    Maybe…

  2. Mei 16, 2009 3:36 am

    Pengalaman mbak Eka sudah menunjukkan bukti, kan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: