Skip to content

Ironi Membengkaknya Anggaran Pendidikan

April 8, 2009

Media Indonesia, Rabu, 25 Maret 2009

DUNIA pendidikan lagi-lagi mendapat tamparan keras. Akibat proses pembayaran proyek pengadaan meja dan kursi di sejumlah sekolah dasar negeri di Malang tidak kunjung beres, pihak kontraktor pun menarik kembali perangkat sekolah tersebut.

Proses belajar-mengajar di sekolah itu mau tidak mau terganggu. Di beberapa lokasi, penyitaan meja kursi dilakukan saat para siswa sedang belajar.

Proses penyitaan itu bahkan diwarnai tarik-menarik dan tangis siswa sehingga menjadi pemandangan yang sungguh-sungguh memilukan sekaligus memalukan.

Kasus itu muncul sebagai buntut dari kontroversi proyek pengadaan mebel yang masuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Malang 2006 sebesar Rp2,9 miliar.

Proyek pengadaan mebel berupa meja dan kursi itulah yang dibagikan kepada sejumlah sekolah dasar negeri di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang ketika itu menggandeng sekitar 33 rekanan. Selanjutnya, para rekanan itu mengikutsertakan sejumlah perajin.

Dari 33 rekanan itu, hanya lima kontraktor yang memenuhi spesifikasi dan dibayar pemerintah daerah. Yang mengherankan, proses pembayaran itu hingga tiga tahun tidak kunjung beres. Akibatnya sang pengusaha terpaksa harus menyita meja dan kursi dari sekolah.

Kasus penyitaan perangkat mebel di Malang itu jelas mencoreng dunia pendidikan. Kasus yang tidak masuk akal sampai terjadi sebab anggaran sektor pendidikan terus meningkat bahkan membengkak hingga Rp224 triliun karena sudah dipatok 20% dari APBN 2009.

Karena itu, kasus penyitaan mebel di Malang itu semestinya tidak boleh terjadi. Pemerintah kini punya dana banyak untuk membangun infrastruktur sekolah, penyediaan buku dan perlengkapan sekolah, serta kesejahteraan guru.

Kasus di Malang itu lagi-lagi mencerminkan bahwa penggelontoran dana yang sangat besar belum diimbangi dengan penyiapan program yang jelas dan terarah, terlebih pengawasannya.

Fakta juga membuktikan banyak departemen dan pemerintah daerah yang tidak mampu menyerap anggaran yang dialokasikan. Tidak sedikit departemen maupun pemerintah daerah yang membuat program seadanya, bahkan mengada-ada.

Itu sebabnya, banyak pemda yang kerap menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia. Tanpa berpikir dan bekerja keras, mereka bisa menangguk bunga SBI. Di lain pihak, Departemen Pendidikan Nasional juga tergolong badan pemerintah yang buruk dalam mengelola keuangan negara.

Tak mengherankan bila Badan Pemeriksa Keuangan kerap memberikan cap disclaimer kepada departemen itu. Karena itu, terkatung-katungnya proses pembayaran proyek mebel di Malang hingga tiga tahun memperlihatkan ada sesuatu yang tidak beres, bahkan patut diduga keras ada sesuatu yang busuk. Sebagian LSM setempat bahkan menuding ada korupsi dalam kasus itu.

Anggaran pendidikan yang besar ternyata tidak otomatis membuat segala persoalan lancar. Keteledoran dan ketidakbecusan pejabat pemerintah di Malang itu pun harus dibayar mahal. Para siswa yang sebentar lagi menghadapi ujian nasional terpaksa belajar beralaskan tikar. Sungguh ironis.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. April 9, 2009 7:10 pm

    Kasian sekali anak2 itu…
    Semoga pemilu ini bisa membawa angin positif untuk dunia pendidikan kita..

  2. April 9, 2009 10:51 pm

    Judul tulisan sama isinya gak nyambung. Kalau bicara anggaran, maka bicaralah tentang anggaran, bukan bicara tentang pelaksanaan anggaran, fisik hasil pengadaannya, atau pembayaran kepada rekanan yang diduga belum terselesaikan.
    Namun saya maklum hal tersebut, karena penulisnya kurang menguasai anggaran pendidikan dan kalau tidak ditulis seperti itu, tidak akan ada isinya.

  3. April 10, 2009 8:01 am

    @Agung
    terima aksih atas kunjungannya, mas.
    Tulisan di atas merupakan isi Editorial Media Indonesia. Sangat umum dan menggunakan bahasa populer, bukan bahasa teknis.

    Oleh karenanya, istilah anggaran diartikan sama dengan apa yang dipakai untuk melayani publik. Jadi, logika penulisnya: anggaran besar sejalan dengan kualitas pelayanan pendidikan yang lebih baik. Kalau anggaran pendidikan besar, tapi pelayanan publiknya jelek, berarati ada yang salah…

    Saya tidak tahu apakah wartawan yang menulisnya memahami anggaran berbasis kinerja, RKPD, Renja-SKPD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, anggaran kas SKPD, SPP-UP/GU/TU/LS, SPM-UP/GU/TU/LS, SPJ, stempel palsu, dan kuitansi fiktif. Saya kira memang dalam tulisan berbentuk editorial tidak perlu istilah2 teknis beitu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: