Skip to content

Isu-isu Jender dalam Penganggaran Daerah

Maret 30, 2009

Beberapa waktu lalu saya diminta mereviu sebuah makalah yang hendak dimuat disebuah jurnal. Makalah tersebut membahas isu jender dalam pengalokasian sumberdaya dalam anggaran daerah atau APBD. Yang menarik, dan sekaligus agak mengganggu, adalah pengertian, tujuan, dan implikasi isu jender dalam praktik penganggaran publik di Pemda Indonesia.

Banyak pertanyaan yang muncul berkaitan dengan isu jender dalam APBD. Beberapa di antaranya adalah: Apa yang dimaksud dengan isu jender? Mengapa dimunsulkan isu ini? Bagaimana mengukur isu jender? Dimana diaplikasikan? Apa yang harus diteliti/dikaji jika dibutuhkan rekomendasi yang sifatnya aplikatif?

Apa yang dimaksud dengan isu jender?

Women’s budgets”, “gender budgets”, “gender-sensitive budgets”, dan “gender responsive budgets” adalah beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan inisiatif atau prakarsa yang menggunakan jender sebagai kamera untuk menganalisis anggaran pemerintah pada semua tingkatan. Pada prinsipnya istilah-istilah ini memiliki pengertian yang sama, yakni untuk melihat kesamaan antara lelaki dan perempuan dalam aspek pelayanan publik oleh lembaga pemerintahan.

Inisiatif anggaran yang responsif terhadap isu-isu jender (gender-responsive budgeting atau GRB) sesungguhnya sangat beragam, namun semuanya memiliki satu pertanyaan mendasar, yakni apa dampak anggaran pemerintah serta kebijakan-kebijakan dan program-program yang didanainya, terhadap laki-laki dan perempuan, remaja putra dan putri? Menurut OXFAM (2005), GRB berusaha untuk menjamin bahwa isu-isu terkait jender dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam semua kebijakan dan program pemerintah, terutama dalam anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikannya.

Sampai tahun 2003, GRB telah dilaksanakan di lebih dari enam puluh negara, tersebar di semua benua. Perbedaan antar-negara relatif besar, yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor politik, kondisi sosial, perilaku pembuat keputusan, dan keterbukaan informasi kepada publik. Tidak semua program dan kebijakan GRD dibuat oleh pemerintah. Di sebagian negara ada usulan yang berasal dari parlemen dan organisasi kemasyarakatan, meskipun pada akhirnya melibatkan parlemen pada saat pembuatan keputusan di pemerintahan.

Umumnya prioritas GRB adalah di sektor pendidikan, seperti yang telah dilaksanakan di Afrika Selatan, Kenya, Malawi, Mauritius, Mozambiq, Namibia, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, dan Sri Lanka. Program yang dilaksanakan diantaranya berupa pelatihan, pendampingan, dan pemberian fasilitas-fasilitas publik.

Nadia Al-Sakkaf (1998) menyebutkan bahwa berdasarkan survei, pemahaman dan praktik GRB di beberapa organisasi pemerintahan, non-pemerintahan, dan internasional, hanya 33 persen dari sampel yang telah mempertimbangkan isu jender dalam penentuan anggarannya. Dr. Abdulqadir Al-Banna, seorang peneliti di the Strategic Development Center di Yaman menemukan bahwa ada 31 organisasi pemerintah, 17 non-pemerintah, and 14 organisasi internasional yang pekerjaannya berkaitan dengan isu-isu jender dan pengembangan perempuan. Dia menyatakan: “Beberapa orang yang diwawancarai mengklaim bahwa mereka telah mengintegrasikan isu jender dalam anggarannya, namun pada kenyataannya mereka tidak melakukan apa-apa selain dari mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang berhubungan dengan perempuan.”

Di South Australia, GRB terkait pendidikan menggunakan framework sederhana yang kemudian diadopsi di banyak negara. Framework ini memembedakan pengeluaran (expenditure) ke dalam tiga kategori, yakni:

  • Gender-targeted expenditures, yakni belanja yang diarahkan langsung kepada upaya untuk memperbaiki persamaan jender (gender equality), seperti pemberian beasiswa kepada siswa perempuan.
  • Staff-related employment-equity expenditures, yakni belanja yang mendorong kesamaan jender dalam pekerjaan di pemerintahan. Di pendidikan, alokasi anggaran untuk memberikan pelatihan kepada guru perempuan untuk membantu mereka menyiapkan peluang karir yang lebih baik di masa yang akan datang.
  • Mainstream/general expenditures, yakni belanja-belanja yang dialokasikan secara tidak proporsional karena adanya konsep mainstream. Misalnya, untuk mata pelajaran ekstrakurikuler (di luar pelajaran wajib), biasanya anggaran banyak dialokasikan untuk mata pelajaran yang umumnya diikuti oleh siswa lelaki, seperti olahraga, jelajah alam, dan pramuka. Sementara untuk mata pelajaran yang dibutuhkan siswa perempuan, seperti cara mendidik anak, memasak, menjahit, dan keterampilan rumah tangga lainnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada.

Sebuah gender budget (GB) tidak berarti harus memisahkan anggaran untuk perempuan. Namun, GB merupakan suatu upaya untuk melihat prioritas pemerintah yang tercermin dalam anggaran dan menguji bagaimana anggaran tersebut berdampak terhadap kaum perempuan dan lelaki. GB tidak melihat apakah jumlah dana yang sama dihabiskan untuk lelaki dan perempuan, tetapi melihat apakah dampak anggaran terhadap lelaki dan perempuan dan apakah respon anggaran untuk kedua kelompok tersebut sudah memadai (UNPAC, 2008).

Anggaran sesungguhnya tidak netral secara jender. Anggaran dapat meningkatkan women’s equality atau memperburuk women’s inequality. Dengan kata lain, anggaran dapat meningkatkan income gaps dan bentuk inequality yang lain antara lelaki dan perempuan, atau sebaliknya. Anggaran adalah salah satu dokumen kebijakan yang dimiliki pemerintah yang paling penting karena jika tanpa uang, maka pemerintah tidak dapat mengimplementasikan seluruh programnya. Dengan demikian, GB tidak semata-mata tentang belanja, tetapi juga menganalisis pendapatan pemerintah, yakni bagaimana pemerintah memperoleh dana yang dibelanjakannya, dan implikasinya untuk lelaki dan perempuan.

Referensi

Al-Sakkaf, Nadia. 2008. Gender-responsive budgeting needed for women’s development. Sumber: http://www.yementimes.com/article.shtml?i=1222&p=local&a=3

OXFAM. 2005. Gender-responsive budgeting in education. Alamat situs: http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/education/downloads/edPaper7.pdf

UNPAC. 2008. Gender Budget Project – Government budgets can either promote women’s equality or excerbate women’s inequality. Alamat situs: http://www.unpac.ca/gender/whatis.html

2 Komentar leave one →
  1. Klaudius Sonopa,a permalink
    Februari 9, 2010 1:04 pm

    PERLU GERAKAN NYATA DARI WAKIL PARTAI POLITIK DAN TEKANAN-TEKANAN YANG PESITIF, LEGAL, BERETIKA UNTUK MEMPERJUANGKAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH BAGI ISU JENDER DAERAH DAN NANISONAL

  2. Klaudius Sonopa,a permalink
    Februari 10, 2010 10:06 am

    Terima Kasih atas tanggapan balik Pak.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: