Skip to content

Kampus dan Badan Hukum

Maret 17, 2009

Oleh: Djoko Santoso (Rektor ITB, Ketua Forum Rektor Indonesia)

Sesuai Pasal 53 Undang-undang Sisdiknas, pemerintah telah mengajukan rancangan tentang undang-undang badan hukum pendidikan (RUU-BHP) kepada DPR untuk dimintakan persetujuannya. RUU-BHP ini ternyata menimbulkan berbagai polemik.

Sebelum kita membahas berbagai diskusi tentang badan hukum pendidikan, sudah sewajarnya kita memcoba membahas pengertian yang tepat tentang perguruan tinggi. Dengan dilandasi pengertian yang tepat tentang perguruan tinggi kita dapat meletakkan perguruan tinggi pada posisi yang benar dan memberinya rambu-rambu yang benar.

Jika kita melihat jati diri perguruan tinggi, ternyata independensi dan otonomi perguruan tinggi merupakan faktor penting bagi keberlanjutannya. Oleh karena itu, aturan yang menjadi rambu-rambu untuk mengatur perguruan tinggi menjadi sangat penting.

Arti perguruan tinggi

Kata universitas berasal dari kata latin universitas magistrorum et scholarium yang artinya masyarakat para dosen dan pakar. Sementara itu ada kata penting lain yang terkait dengan universitas, yaitu academia yang aslinya akademeia (akademia) yang memiliki arti kolektif untuk masyarakat ilmu pengetahuan dan budaya yang malaksanakan pendidikan tinggi serta riset dalam satu kesatuan.

Pengertian tentang perguruan tinggi atau universitas pada mulanya adalah kegiatan yang memiliki inti minimum penelitian atau pengembangan ilmu dengan tujuan mencari kebenaran dan mendidik pakar. Saat ini, pengertian perguruan tinggi telah berubah menjadi sebuah institusi yang mengajar mahasiswa menjadi orang yang berbudaya dan anggota masyarakat yang baik dalam keprofesiaannya (Gasset, 1966).

Akhir-akhir ini terjadi perubahan penting proses transfer ilmu, yaitu dari pengajaran kepada pembelajaran. Dengan demikian peran profesional dosen dalam pengajaran maupun kompetensi keilmuannya menjadi sangat penting. Suatu hal penting yang harus diperhatikan pula ialah globalisasi ekonomi, artinya akan berdampak pula bahwa seorang dosen harus mampu pula berperan secara global.

Perlu dicermati bahwa pendidikan tinggi harus mampu membentuk masyarakat jujur dan cerdas (Santoso, 2005). Jika kita memperhatikan uraian tersebut, tampaknya universitas yang benar pengertiannya ialah perwujudan dari science center. Artinya, mendirikan universitas seharusnya berpikir mendirikan pusat ilmu pengetahuan. Mengapa? Karena di universitas yang dikelola adalah ilmu pengetahuan.

Perguruan tinggi memiliki perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan sekolah dasar maupun menengah. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengelola ilmu pengetahuan agar tetap berkelanjutan. Oleh karena itu komponen utama kegiatan perguruan tinggi ialah riset dan pendidikan (termasuk pengabdian kepada masyarakat).

Dinamika riset, inovasi, dan industri tidak dapat dilepaskan dengan pertumbuhan peradaban manusia. Tanpa ada inovasi baru, manusia dan masyarakat yang telah tumbuh menjadi tidak tepat lagi dengan kebutuhan manusia atau masyarakat pada zaman tertentu. Akibatnya, industri tersebut akan menurun dan mati. Sedangkan inovasi tidak mungkin muncul tanpa riset.

Sehubungan dengan hal itu riset merupakan pilar penting bagi keberlanjutan industri. Berkaitan dengan industri, universitas sewajarnya dapat menjadi sumber inovasi untuk keberlanjutan industri. Cara untuk mendapatkan inovasi ialah dengan melakukan riset.

Dalam kaitan dengan industri, riset yang dilakukan selalu terkait dengan teknologi dalam arti cenderung kepada perangkat keras atau juga konsep-konsep untuk pertumbuhan industri jasa atau bahkan industri jasa pengetahuan. Membuat pusat riset, tidaklah mudah dan murah karena memerlukan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.

Jika dibentuk dan dikelola dengan benar, universitas akan memenuhi syarat yang terkait, sehingga hubungan antara pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam industrialisasi negara dapat dikelola efektif dan efisien. Jika kita mengkaji peran universitas dalam suatu negara dalam perspektif semacam ini, maka yang diperlukan universitas ialah kemandirian.

Arti kemandirian

Jika kita mengacu Undang-undang Sisdiknas telah ditegaskan tentang otonomi perguruan tinggi. Saat ini sedang dibahas di DPR untuk merumuskan rambu-rambu yang mengatur kemandirian perguruan tinggi.

Dalam sistem hukum yang berlaku umum, kemandirian suatu lembaga disebut sebagai subjek hukum. Agar suatu lembaga menjadi mandiri, maka ia harus secara legal menjadi subjek hukum, sehingga secara sah melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu menjelang tahun 2000 hingga sekarang ini di seluruh dunia terjadi tranformasi universitas dari institusi yang tadinya tergantung pada pemerintah menuju badan hukum yang mandiri, lepas dari birokrasi.

Badan hukum perguruan tinggi untuk Indonesia mulai muncul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999 dan disusul Peraturan Pemerintah nomor 152-155 tahun 2000 yang menjadikan empat perguruan tinggi yaitu UI, IPB, UGM dan ITB menjadi Badan Hukum Milik Negara. Beberapa tahun kemudian disusul oleh UPI, USU, dan UNAIR.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan Undang-undang Sisdiknas. Pasal 53 undang-undang tersebut, mengamanatkan adanya undang-undang badan hukum pendidikan yang sekarang sedang dibahas di DPR. Perundangan ini merupakan peraturan baru yang jelas akan mengubah pola pengelolaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebelumnya. Dengan melihat kebutuhan perkembangan perguruan tinggi secara global sekarang ini, jelas bahwa undang-undang tentang badan hukum diperlukan.

Fungsi utama undang-undang tersebut ialah menjamin kemandirian universitas agar tumbuh kreatif dan inovatif karena kemandiriannya. Selain itu, ia juga merupakan amanat UU Sisdiknas. Pokok masalah yang harus diselesaikan ialah isi dari undang-undang tersebut harus dapat mengakomodasi berbagai kepentingan pendidikan yang sudah ada sebelumnya, dan di masa depan diproyeksikan adanya peningkatan berbagai parameter seperti mutu dan akuntabilitas perguruan tinggi.

Jika perundangan tersebut dibuat dengan cukup luwes dengan tujuan untuk membuat perguruan tinggi menjadi mandiri, akuntabel, kreatif dan inovatif, undang-undang tersebut sesegera mungkin harus diterbitkan. Penerbitan undang-undang ini akan mendorong universitas untuk bersaing secara mandiri menghadapi berbagai kemajuan secara global yang cenderung semakin menguat.

Universitas agar berkembang terus menjadi besar harus menganut konsep nirlaba. Artinya sisa dana hasil kegiatannya harus digunakan kembali untuk kegiatan universitas tersebut. Cara ini akan menjadikan dana yang dikelola semakin besar dan kegiatannya dalam memproduksi ilmu pengetahuan semakin besar pula.

Di sisi yang lain, kualitas dari produk perguruan tinggi yang berupa ilmu pengetahuan dan para pakar serta profesional baru, semakin bertambah dan meningkat. Itulah pertumbuhan perguruan tinggi.

Ikhtisar

  • Agar universitas dapat menjadi science center, ia harus mandiri dan independen, sehingga menjadi kreatif dan inovatif. Lembaga yang otonom dan independen ialah berwujud sebagai subjek hukum atau badan hukum, untuk itu undang-undangnya harus disediakan.
  • Universitas harus nirlaba, artinya sisa dana hasil kegiatannya digunakan lagi untuk kegiatan lainnya, sehingga semakin bertambah usianya semakin besar dana yang dikelolanya.
  • Undang-undang BHP harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan universitas dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang telah ada.

Sumber: Republika, September 24 2007.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: