Skip to content

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Isu-isu Penting

Maret 14, 2009

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan “tugas baru” bagi Inspektorat Daerah (sebelumnya disebut Badan Pengawas Daerah/Bawasda) dan petunjuk teknisnya telah dikeluarkan Pemerintah berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4/2008. Sosialisasi dan workshop topik ini telah dilaksanakan oleh banyak kalangan sejak paruh kedua tahun 2008.

Pada hari Rabu, 11 Maret 2009 lalu, saya berdiskusi tentang Permendagri No.4/2008 dengan sekitar 25 orang aparatur pemeriksa dari beberapa daerah di Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM, Yogyakarta. Beberapa pertanyaan dan persoalan penting mengemuka dalam diskusi yang berdurasi sekitar 2 jam tersebut. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah:

  1. Apakah pemeriksaan sampai pada jurnal yang dibuat oleh SKPD?
  2. Jika Inspektorat Daerah tidak menemukan “masalah” dalam LKPD, sementara kemudian ternyata BPK selaku auditor eksternal menemukan adanya ketidakpatuhan pada SAP, siapakah yang harus bertanggungjawab atas LKPD? Apakah kepala daerah selaku penandatangan pernyataan atau Inspektorat Daerah?
  3. Apakah reviu bisa dilakukan sejak pertengahan tahun seiring dengan proses pelaksanaan APBD, tanpa harus menunggu LKPD selesai disusun oleh PPKD setelah tahun anggarana berakhir?

Menjawab dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan pemahaman tentang penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta SPIP dan SAP. Persoalannya kemudian adalah:

  1. Beberapa peserta tidak memahami apa Tupoksi dari PPKD dan hubungan PPKD dengan SKPD terkait penyusunan laporan keuangan Pemda.
  2. Beberapa peserta tidak paham siklus akuntansi, jurnal korolari, dan tujuan penyusunan LK SKPD dan LKPD. Akuntansi bahkan dianggap sama dengan pengisian buku kas umum (BKU) oleh bendahara di SKPD.
  3. Pemahaman tentang perbedaan antara Kepmendagri No.29/2002 dengan Permendagri No.13/2006, terutama mengenai konsep desentralisasi pengelolaan keuangan daerah dan fungsi kepala SKPD selaku PA/PB –> pertanggungjawabannya, masih lemah. Hal ini terjadi karena sampai saat ini kebanyakan Pemda masih menerapkan Kepmendagri 29, atau belum sepenuhnya menggunakan Permendagri 13.
  4. Mengapa laporan keuangan SKPD tidak perlu direviu? Bukankah LK-SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD selaku pengguna anggaran (PA) dan pengguna barang (PB) kepada kepala daerah?

Jika selama ini Inspektorat Daerah atau Bawasda sering dianggap sebagai SKPD kelas dua, maka dengan terbitnya Permendagri No.4/2008 dan PP No.60/2008 anggapan tersebut mesti direvisi. Inspetoratda merupakan “pintu gerbang” bagi seorang kepala daerah untuk menuju pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, yakni transparan dan akuntabel. Tidak boleh lagi Inspektoratda djadikan “tong sampah” untuk pejabat-pejabat yang tidak disenangi atau PNS yang dipanang “tidak becus” bekerja.

Beberapa tulisan terkait:
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. rizky permalink
    Januari 4, 2010 8:29 am

    laporan keuangan pemda tidak didukung dengan data yang valid dari laporan keuangan SKPD

  2. Maret 1, 2012 10:47 am

    reviu tdk sama dgn audit……………..remember it!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: