Skip to content

SPKN: Diskusi Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik

Maret 5, 2009

Pagi ini dilaksananan diskusi tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SPKN) di Aula BRI Program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM), Jl. Nusantara 1, Bulaksumur, Yogyakarta. Pembicara pertama adalah Yusuf John dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Beberapa hal mendasar dan pokok yang disampaikan adalah:

  • SPKN ditetapakan dan diundangkan pada tanggal yang berbeda. SPKN ditetapkan pada tanggal 17 Januari 2007 dan diundangkan
  • Sektor publik lebih luas daripada pemerintahan. Dengan demikian, akuntansi pemerintahan adalah bagian dari akuntansi sektor publik.
  • SPKN berlaku untuk lingkup keuangan negara (lihat pasal 1 UU No. 1/2004). Padahal yang dimaksud dengan keuangan negara “hanya” mencakup APBN dan APBD. Bagaimana dengan sektor publik yang lain seperti rumah sakit, yayasan, LSM, dll.
  • SPKN adalah standar, bukan sistem.
  • Ada beberapa karakteristik SPKN, yakni: (1) Merupakan harmonisasi dari berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan negara. (2) Bukan sesuatu yang langsung benar, atau hanya bersifat benar sementara, sehingga mengalami pembaharuan sepanjang waktu. (3) Menggunakan paradigma multidimensi.
  • SPKN lebih kompleks daripada SPAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), karena juga mencakup Standar Tambahan dikurangi dengan pengecualian. Artinya, SPKN = SPAP + Standar Tambahan – Pengecualian.
  • Opini tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Kepala Daerah yang memperoleh opini Tidak Wajar atau Disclaimer karena opini sebenarnya bukan untuk penentuan sanksi, tetapi sebagai tambahan informasi tentang “kewajaran” laporan keuangan.
  • Ada beberapa istilah dalam audit sektor privat yang tidak dikenal di audit sektor publik (SPKN), seperti audit, auditor, pekerjaan lapangan, dll.
  • BPK dapat dibantu oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan daerah (LKPD).
  • Tidak semua pemeriksa BPK bergelar akuntan. Hal ini disiasati dengan cara menggunakan KAP untuk melakukan pemeriksaan.
  • BPK tidak hanya sebagai pemeriksa, tetapi juga melakukan pekerjaan lain (dengan catatan hartus independen), seperti memberikan pertimbangan terhadap terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP), dan peraturan perundangan lainnya terkait dengan keuangan negara.
  • Untuk pelaksanaan SPKN yang efektif, unit pemerintahan yang diaudit haruslah: (1) memiliki SDM yang handal, (2) Infrastrutkur yang memadai, dan (3) Organisasi yang mapan.

Materi yang disampaikan oleh pembicara dapat didownload di sini.

Iklan
4 Komentar leave one →
  1. sri permalink
    Juli 1, 2009 4:08 pm

    pak kok gak bisa didownload ya…nwn

  2. Juli 19, 2010 3:56 pm

    asdf

  3. Fahrizal permalink
    November 14, 2010 8:03 am

    info :
    Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Bandung (HMAK-POLBAN) proudly present

    Seminar Nasional Akuntansi
    Tema : Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Paripurna, Strategi dan Pentahapannya di Indonesia
    Pembicara : Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
    Tanggal : 27 November 2010
    Tempat : Pendopo Agung, Kampus POLBAN

    HTM : Mahasiswa Rp 70.000 include: seminar kit, sertifikat, lunch, snack
    Dosen Rp 80.000
    Umum Rp 120.000

    for more info : http://alfhmak.blogspot.com/p/seminar-nasional-akuntansi.html

  4. poideprilsoge permalink
    Juni 10, 2012 12:23 pm

    soy nuevo, pero esto interesado

    viviendas en valencia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: