Skip to content

Hak Desa dan Kewajiban untuk Menyetor PBB

Februari 23, 2009

Ada kejadian menarik di Kabupaten Bandung terkait dengan “hubungan keuangan” antara Pemkab dengan Pemerintah Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2008, desa-desa itu tidak berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Namun, belakangan Desa “disandera” dengan adanya kewajiban untuk menyetorkan PBB terlebih dahulu sebelum mengajukan pencairan ADPD tersebut. Bagaimana seandainya Desa menolak menyetorkan PBB?

Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 212 disebutkan bahwa sumber pendapatan desa meliputi:

  • pendapatan asli desa;
  • bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  • bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
  • bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
  • hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Nah, apakah Pemkab Bandung telah menginterpretasikan berbeda maksud dari UU No. 32/2004 tersebut?

Berikut berita yang dimuat dalam situs Pemkab Bandung (http://bandungkab.go.id/):

===================================================

Katempuhan Buntut Maung

Jika dirunut berdasarkan kewenangan, pajak bumi dan bangunan (PBB) seharusnya urusan Kantor Pajak Pratama. Namun, dalam praktiknya, pemungutan PBB justru dibebankan kepada aparat pemerintah desa.

Memungut PBB, bagi aparat desa di Kab. Bandung, ternyata bukanlah persoalan mudah. Mereka sekadar memungut, tak tahu-menahu tentang bagaimana seseorang bisa dibebani pajak. Soalnya, mereka memang tak terlibat dalam proses penentuan nilai objek pajak.Kendati demikian, aparat desalah yang kerap menjadi sasaran protes warga, terutama ketika terjadi kesalahan perhitungan. Kami yang diprotes tidak tahu harus menjawab apa, kata Asep Sutrisna, Kepala Desa Sekarwangi, Kec. Soreang.

Hasil survei yang tidak tepat itu membuat masyarakat gerah. Misalnya di Desa Cingcin, Kec. Soreang, nilai jual objek pajak (NJOP) tanah ditentukan oleh kantor pajak sebesar Rp 464.000,00 per meter persegi. Sementara di desa-desa tetangga yang berdekatan, NJOP berkisar antara Rp 200.000,00-Rp 300.000,00. NJOP yang tinggi itu membuat pajak yang harus dibayar masyarakat pun menjadi tinggi. Anehnya, aparat desa tidak diberi tahu soal itu.

Selain NJOP, masyarakat pun mengeluhkan tidak beresnya sistem administrasi perpajakan. Kepala Desa Cingcin Soleh M. Rohmat mengatakan, seorang warganya pernah datang sambil mencak-mencak karena tiba-tiba saja dia memiliki 60 SPT.Masyarakat tahunya kita yang menentukan NJOP dan membuat SPT. Karena persoalan administrasi yang tidak beres itu, mereka menolak membayar PBB.

Mengurus persoalan administrasi ke kantor pajak adalah satu tantangan yang lain. Walau memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk mencapai 3,1 juta jiwa, saat ini, tak ada Kantor Pajak Pratama di kompleks Pemkab Bandung.

Entah karena pertimbangan apa, pada tahun 2007, Kantor Pajak Pratama yang semula berada di kompleks pemkab, tiba-tiba dipindahkan ke Cimareme (Kab. Bandung Barat). Anehnya, kantor pajak itu tetap diberi nama Kantor Pajak Pratama Soreang walaupun jaraknya 25 kilometer dari wilayah Kec. Soreang.

Satu lagi kantor pajak yang berwenang mengurusi PBB warga Kab. Bandung adalah Kantor Pajak Pratama Majalaya. Letaknya di Jln. Laswi, Kota Bandung. Padahal, wilayah Kec. Majalaya berjarak 20 kilometer dari Jln. Laswi, Kota Bandung itu.

Keberadaan dua kantor pajak yang mengurusi PBB warga Kab. Bandung, tapi berlokasi di luar wilayah Kab. Bandung, itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ini sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika warga di banyak desa sulit membayar pajak. Jarak kantor pajak dari tempat mereka berdomisili memang jauh, kata Tb. Raditya, anggota Komisi B DPRD Kab. Bandung.

Persoalan yang disebutkan itu merupakan sejumput dari banyak masalah di lapangan yang tidak dipertimbangkan dalam penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) Bandung No. 20 Tahun 2008. Atas dasar itulah puluhan kepala desa berkali-kali menggerumuti Kantor DPRD Kab. Bandung.
Di dalam surat yang diajukan ke pimpinan DPRD, tertanggal 24 Desember 2008, para kepala desa itu menegaskan, perbup itu salah sasaran. Pasalnya, perbup itu mewajibkan sesuatu yang sebenarnya hanya tugas pembantuan. Kondisi tersebut seperti ungkapan Sunda, katempuhan buntut maung.

Selain itu, mereka juga mengeluhkan minimnya honor yang mereka terima. Aparat desa hanya diberi honor sebesar Rp 125.000,00 per bulan. Padahal, tugas memungut dan mengurus persoalan PBB membutuhkan ongkos yang cukup besar.

Untuk bolak-balik mengurus PBB warga saja, honor itu sudah tidak cukup. Padahal, tugas kami bukan hanya mengurus PBB, kata Asep Sutrisna, Kepala Desa Sekarwangi, Kec. Soreang. Dia berharap, jika Perbup 20 Tahun 2008 sudah direvisi, honor aparat desa agar bisa dinaikkan.
Sebenarnya, kata Asep, para kepala desa tak berkeberatan dengan tugas pembantuan itu. Hanya, Pemkab Bandung harus menyediakan sarana dan prasarananya.

Lebih jauh, Asep menuturkan, mereka tentu bakal keberatan jika tugas pembantuan itu malah dijadikan kewajiban, tanpa dukungan sarana yang memadai. Mereka juga keberatan jika target realisasi PBB dijadikan “legitimasi” untuk mendapatkan jatah ADPD. Desa itu sudah miskin. Sekarang, semakin dimiskinkan. Karena target realisasi PBB tidak tercapai, akhirnya tidak diberi jatah ADPD.

Sumber : Harian Umum Pikiran Rakyat, Edisi Kamis, 12 Februari 2009

=================================================

Desa yang “Terhukum” PBB

Setiap kali datang ke Gedung DPRD Kab. Bandung, Asep Sutrisna selalu murung. Berbagai berkas selalu dia bawa. Aturan perundang-undangan pun dia hapalkan. Kepala Desa Sekarwangi, Kec. Soreang tersebut, selalu menjadi juru bicara dalam pertemuan dengan anggota dewan, memimpin kawan-kawannya sesama kepala desa, untuk mengubah peraturan bupati yang menghalangi hak desa.

Betapa tidak, 2008 merupakan tahun yang berat bagi 70 desa di Kab. Bandung. Akibat diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 20 Tahun 2008, desa-desa itu tidak berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Alhasil, ADPD senilai lebih dari Rp 7,9 miliar yang telah dianggarkan di APBD 2008 tidak terserap.

Pada 27 Januari 2009, Bupati Bandung mengajukan ke DPRD agar anggaran ADPD 2008 dialihkan ke APBD 2009. Sebenarnya, ADPD merupakan bantuan pemerintah pusat untuk desa, dan sudah seharusnya diberikan kepada desa. Namun, pada 15 Mei 2008, bupati menerbitkan Peraturan Nomor 20 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah, Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kab. Bandung, yang justru membatasi hak desa atas ADPD.

Di Bab Mekanisme Pencairan pasal 17 ayat (1) huruf i, misalnya, disebutkan, untuk mendapatkan ADPD tahap I, desa harus melampirkan
realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 60 persen dan tahun berjalan sekurang-kurangnya 35 persen. Lalu, di ayat (5) huruf h disebutkan, untuk pencairan tahap II, desa harus melampirkan realisasi PBB tahun sebelumnya sekurang-kurangnya 75 persen dan realisasi tahun berjalan sekurangkurangnya 50 persen.

Persyaratan yang ditetapkan di dalam perbup itu dirasa sangat memberatkan pemerintah desa. Seperti dijelaskan Asep Sutrisna, nyaris tak mungkin desa bisa memenuhi persyaratan itu karena persoalan pemungutan PBB bukan hal yang sederhana. Memungut PBB adalah tugas pembantuan yang, sebenarnya, bisa ditolak jika sarana dan prasarananya tidak terpenuhi. Lalu, kenapa pemerintah kabupaten malah membuatnya menjadi tugas yang wajib?.

Menurut dia, sekitar 80% desa di Kab. Bandung sangat bergantung kepada ADPD untuk membiayai pembangunan desa masing-masing. Oleh karena itu, ketika pencairan ADPD dibatasi dengan syarat realisasi PBB, desa langsung kelimpungan. Bahkan, banyak kepala desa yang terpaksa menggunakan uang pribadi, atau berhutang ke pihak ketiga, untuk menutupi kekurangan pembayaran PBB di desa masing-masing.

Saya juga termasuk kepala desa yang menutupi kekurangan realisasi PBB desa. Saya harus mengeluarkan uang Rp 15 juta untuk menutup kekurangan itu demi mendapatkan ADPD. Teman saya, bahkan, ada yang sampai mengeluarkan uang Rp 40 juta untuk itu. Walaupun desanya saat ini telah mendapatkan ADPD 2008, tapi Asep tidak ingin cara-cara seperti itu terus dilakukan.

Oleh karena itu, dia tetap memimpin rekan-rekannya berupaya agar Perbup 20 Tahun 2008 direvisi. Kepala Desa Cingcin, Kec. Soreang Soleh M. Rohmat, dengan keras, memprotes pembatasan yang diatur dalam perbup tersebut.

Soleh mengaku enggan merogoh uang pribadi demi menutup kekurangan realisasi PBB di desanya. “Mau pakai uang apa? Kalau saya melakukan hal seperti itu, nanti, pemerintah kabupaten semakin seenaknya dan tidak melihat realitas di lapangan tentang sulitnya memenuhi target PBB.

Dijelaskan, setiap program pembangunan desa telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan disosialisasikan kepada masyarakat. Pembiayaan untuk APBDes itu, kata dia, sebagian besar mengandalkan ADPD. Ketika ADPD tidak bisa dicairkan, karena target PBB tidak tercapai, otomatis sebagian besar program tidak bisa berjalan. Kepala desa lagi yang kena batunya. Warga bertanya kenapa program yang direncanakan tidak berjalan. Kita jadi mendapat tekanan dari mana-mana.

Banyak desa di Kab. Bandung, memang, mengandalkan ADPD untuk membiayai pembangunan. Pasalnya, sebagian besar warga desa-desa itu tergolong miskin. Desa-desa itu tak bisa mengharapkan dana partisipasi dari warganya.

Desa Cingcin bisa dijadikan contoh untuk itu. Meski secara geografis, dekat dari pusat pemerintahan Kab. Bandung. Bayangkan saja, setiap bulan, desa itu membutuhkan 12 ton beras untuk masyarakat miskin (raskin). Selain itu, lima ribu warganya menjadi peserta jaminan kesehatan masyakarat (Jamkesmas). Itulah salah satu alasan mengapa Desa Cingcin tak bisa mencapai target PBB Rp 190 juta yang ditetapkan untuk tahun 2007. Konsekuensinya, tentu saja, desa itu tak berhak memperoleh
ADPD senilai Rp 140,5 juta.

Soleh, Asep, dan puluhan kepala desa lainnya merasa dizalimi Pemkab Bandung. Mereka merasa dihukum atas sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Oleh karena itu, mereka terus meminta agar perbup itu direvisi.

Pemkab Bandung, sebaliknya, tak melihat perbup itu sebagai cara untuk menghukum desa yang tak bisa memenuhi target PBB. Semangat perbup itu, justru, untuk meningkatkan pelayanan di desa dan mendidik kedisiplinan warga dalam membayar PBB. Demikian dikatakan Kepala Subbagian Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bandung Dayat Sudrajat.

ADPD itu kan berasal dari pajak juga. Jadi, kalau desa membayar pajak, sudah pasti mereka akan mendapatkan ADPD. Kalau syarat realisasi PBB untuk pencairan ADPD dihapuskan, hal itu tidak mendidik desa untuk disiplin.

Dijelaskan, perbup itu merupakan petunjuk petunjuk teknis atas Perda No. 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa. Eksekutif kemudian mengambil inisiatif untuk menentukan persentase PBB untuk pencairan ADPD itu. Dalam Perda No. 2 Tahun 2006, memang, PBB dijadikan variabel perhitungan jatah ADPD setiap desa. Namun, tidak disebutkan di dalamnya, pencairan ADPD harus dibatasi dengan persentase realisasi target PBB.

Dayat mengaku, perbup itu memang belum sempurna dan masih harus diperbaiki, mengingat protes yang dilayangkan oleh para kepala desa. Menurut dia, pada tahun 2009, peraturan itu akan dikaji kembali. Mungkin saja, nanti, kita tidak membatasi persentase realisasi PBB. Misalnya, jika satu desa hanya menyetor 20 persen dari target PBB, yang 20
persen itulah yang akan dijadikan variabel perhitungan jatah ADPD mereka. Itu akan lebih adil.

Memperbaiki perbup pasti butuh waktu yang lama. Persoalan sekarang, kapan jatah ADPD tahun 2008 Rp 7,9 miliar itu akan diberikan kepada 70 desa yang berhak menerimanya? Dan, apakah mengalihkan ADPD 2008 ke APBD 2009 dibenarkan?

Sumber: Harian Umum Pikiran Rakyat, Kamis 12 Februari 2009.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. musfadli permalink
    Juni 1, 2009 2:00 am

    Betul. Masalah PBB bukan hanya persoalan pelik diKabupaten Bandung Saja. Di Kabupaten Aceh Tenggara, PBB Orang Kaya dibayar orang miskin. Masalahnya, lahan kebun cokelat, Karet dan bangunan yang ada di desa, PBB nya dibebankan kepada dana dari desa. Modus Operandi yang digunakan, Tulah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, langsung dipotong Camat sesuai Tagihan PBB untuk setiap desa. Tapi anehnya Dana Alokasi Pembangunan Desa yang dianggarkan Rp.20 Juta setiap desa untuk Tahun 2008 (sumber dari APBD), sampai sekarang malah belum dibayarkan Pemkab Aceh Tenggara. Jadi di Aceh Tenggara itu, orang miskin dan masyarakat kecil yang membayar PBB orang kaya, sementara pejabat dan orang kaya hanya duduk manis saja.

  2. Oktober 25, 2015 7:35 pm

    Bukankah desa mendapatkan dana dr warga dari iuran desa (urdes), besarnya hampir 50 % dr PBB yg harus dibayar.
    Urdes harus dibayar jika mau mendapatkan sppt, kalau tidak mau bayar, warga tidak mendapatkan sppt.

  3. bsyaf permalink
    Juli 24, 2016 8:15 am

    Yang saya tau, PBB ditagih bukan oleh aparat desa langsung, tapi oleh org yg ditugaskan di tiap rt. dimana setiap klg dikenakan jg pembayaran URDES, sesuai persentase yg ditentukan dr besaran PBB. sementara pbb nya bisa bayar ke bank, atau melalui org yg ditugaskan tsb. petugas tentu saja dapat honor berupa persentase dr urdes yg diterima. sepertinya petugas tdk keberatan krn memperoleh keuntungan. pertama bisa bersilaturrahim, yg kedua tentu sj dapat honor.. . đŸ™‚

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: