Skip to content

Untuk Loloskan LPJ Bupati, Ketua DPRD Terima Rp 150

Februari 10, 2009

SIGLI – Kesaksian wakil rakyat di pengadilan kian menguak kasus
dugaan korupsi dari pos tak tersangka senilai Rp 7,7 miliar yang
semestinya dipakai untuk penanganan bencana alam. Ternyata, anggota
maupun ketua dewan setempat ikut menikmati dana tersebut, sehingga
mengakibatkan kerugian negara Rp 878 juta.

Mantan ketua DPRD Pidie, Drs Tgk Yusri Ahmad disebut-sebut telah menerima dana dari Bupati Pidie kala itu, Ir Abdullah Yahya MSc, sebanyak Rp 150 juta. Kendati pada 13 item kuitansi tertera keterangan untuk berobat, perjalanan dinas, dan sebagainya, akan tetapi Yusri Ahmad mengaku dana tersebut dia berikan ke masyarakat korban konflik.

Namun, apa yang diterangkan Yusri Ahmad tersebut berbeda dengan kesaksian Tgk Bustami. Mantan anggota DPRD Pidie ini mengaku alasan para anggota dewan menerima dana dari bupati secara berjemaah itu justru untuk meloloskan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Pidie pada tahun 2002. Bustami mengaku itu menyimpang dan tidak dibenarkan.

Sidang lanjutan dugaan kasus korupsi menghadirkan mantan bupati Pidie, Abdullah Yahya dan mantan wakil bupati Pidie, Djalaluddin Harun di Pengadilan Negeri (PN) Sigli, Senin (9/2) berlangsung hangat. Terlebih lagi saat dihadirkan saksi Yusri Ahmad yang saat Abdullah Yahya berkuasa ia menjabat Ketua DPRD Pidie.

Yusri mengaku tak pernah memohon bantuan dari bupati dan lagi tidak pernah diberitahukan oleh bupati (Abdullah Yahya) bahwa telah dipakai pos dana tak tersangka sebesar Rp 7,7 miliar untuk bantuan kepada anggota dewan. Dia mengaku baru tahu bahwa yang dipakai itu adalah dana untuk pos bencana alam justru pada saat diperiksa polisi.

Akan tetapi, terdakwa Abdullah Yahya mengatakan dirinya sudah memberitahu pada Yusri Ahmad selaku Ketua DPRD bahwa saat itu pos dana tersangka yang semestinya ditujukan untuk bencana alam, terpaksa dipakai. Menurut Abdullah Yahya, Yusri Ahmad yang meminta agar dana tersebut dicairkan saja.

Berdasarkan Pasal 30 PP Nomor 105, kepala daerah/bupati harus memberitahukan kepada DPRD pemakaian dana tak tersangka, baik secara lisan atau tulisan. Sehingga pernyataan saksi Yusri Ahmad di persidangan dinilai terdakwa ada benarnya, meski ada pula yang tidak benar.

Ketua majelis hakim, Said Husein SH menyebutkan bahwa berdasarkan
bukti-bukti, total dana yang diterima Yusri Ahmad mencapai Rp 150 juta. Dari 13 item kuitansi terungkap tujuannya, antara lain, dalam rangka peringatan HUT Korem Rp 2 juta, perjalanan dinas ke Bali Rp 30 juta, dinas ke Jakarta Rp 25 juta.

Saksi Yusri Ahmad mengaku dana yang dia terima itu diantar oleh bendahara rutin Setdakab Pidie, Ridwan AW atau stafnya ke rumah Yusri. “Saya tidak minta. Dan dana itu pun saya pakai juga untuk masyarakat karena kondisi saat itu Aceh masih konflik. Orang tidak bisa ke sawah, tidak bisa ke gunung,” tukasnya.

Menurut Yusri, banyak anggota masyarakat yang datang ke DPRK Pidie minta bantuan. Sehingga dia menganggap tidak salah menerima uang itu demi membantu masyarakat yang terimbas konflik.

Penasihat hukum M Isa Yahya SH mempertanyakan apa syarat-syarat LPJ
Bupati biterima. Yusri menjawab setelah ada persetujuan dari para anggota DPRD dalam pembahasan. Artinya LPJ bupati saat itu sah? Yusri mengaku ya sah karena dibahas menjadi APBD.

Dari kesaksian Tgk Bustami sebelumnya terungkap bahwa ke-40 anggota
dewan ada menerima dana itu untuk meloloskan LPJ bupati. Keterangan
di tanda terima ditulis untuk uang meugang sebesar Rp 10 juta per orang. “Saya teken uang itu, tapi saya tahu itu menyimpang,” akunya.

Bustami mengaku tak pernah ada rapat pleno waktu itu untuk membahas
pos dana tidak tersangka. Pada saat itu pula LPJ digolkan. Adapun Bustami mengakui total dana yang diterimanya Rp 27 juta. “Saya terima dana itu dari Ridwan AW yang diantar ke rumah,” katanya.

Ketua Majelis Hakim, Said Husein didampingi anggotanya Bakhtiar SH
dan Aprianti SH meminta para saksi untuk hadir lagi pada sidang lanjutan, Kamis (12/2). Dalam sidang terpisah kasus serupa kemarin, majelis hakim menyidang terdakwa lain, yakni Imran Usman selaku mantan Sekda Pidie.
Dalam persidangan itu juga didengarkan keterangan saksi yang sama untuk dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan bupati Pidie dan wakilnya. Sidang tersebut dipimpin Zulfikar beranggotakan Teuku Syarafi dan Toni Irfan. (aya)

Sumber: Serambi Indonesia.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. Februari 10, 2009 10:50 pm

    Persoalan upeti seperti ini sudah lumrah terjadi, namun dalam bentuk dan cara yang berbeda. Penyampaian LKPJ, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta pembahasan KUA/PPAS, dan RAPBD, sering harus memakai “uang pelicin” agar DPRD tidak bertele-tele. Persoalannya kemuadian: dana apa yang digunakan untuk uang pelicin ini?

  2. jukung permalink
    Februari 19, 2009 10:06 am

    klo kyk gini modelnya pejabat kita, masihkah kita butuh mereka???

  3. Hammam permalink
    April 14, 2009 10:15 am

    Upeti memang sudah lazim, yang ngasih upeti butuh kelancaran dan agar tidak dipersulit dan takut LPJ tidak diterima yang pada akhirnya mendapat malu dan khawatir tidak terpilih lagi di kemudian hari, yang menerima juga kadang2 keterlaluan, dengan mencari2 kesalahan untuk dapat setoran. Ya begitulah bila kerja dan ambisi politik niatnya belum lurus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: