Skip to content

APBD: Catatan Buruk Daya Serap Anggaran

Februari 1, 2009

Rustam Effendi (Serambi Indonesia, 29-1-2009)

DAYA serap anggaran Pemerintah Aceh pada tahun 2008 kurang dari 40,0 persen, kata Anwat Nasution, ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Realisasi daya serap ini dinilai nomor dua terburuk se-Indonesia. Provinsi terburuk pertama adalah Sumatera Utara, dan terburuk ketiga ditempati Kalimantan Timur. Anwar menambahkan, hanya empat provinsi yang dapat menyerap 80,0 persen anggaran pada tahun 2008, yaitu Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Utara, dan Lampung (baca Serambi, 17/01/2009).

Pernyataan Ketua BPK itu jelas bikin tenggorokan kita tersekat. Betapa kita telah membuang sebuah momentum yang seharusnya dapat digunakan untuk mempercepat proses pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan daerah kita. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang begitu melimpah sebagai anugerah dari kewenangan besar UU Pemerintahan Aceh ternyata belum dimanfaatkan untuk perbaikan kehidupan rakyat, kendati mereka (rakyat) sebenarnya sangat menantikan perubahan kehidupan ke arah lebih baik.

Jumlah anggaran yang melimpah tidaklah berguna jika tidak diikuti dengan optimalisasi dalam penggunaan dan ketepatan alokasinya. Ilustrasi sederhana berikut ini menjelaskan bagaimana kekuatan fiskal (anggaran) dua provinsi yang berbeda secara kuantitas, namun berbeda pula daya serap anggarannya. Katakanlah, Provinsi A pada tahun 2008 lalu memiliki APBD sebesar Rp 5,0 triliun, sementara Provinsi B hanya dilimpahi APBD sebesar Rp 2,0 triliun. Kedua-duanya sama-sama bertekad untuk memacu pembangunan, sehingga mengalokasikan proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung (belanja rutin) hanya 40,0 persen, dan selebihnya (60,0 persen) untuk belanja langsung (belanja pembangunan). Dengan demikian, alokasi belanja tidak langsung Provinsi A bernilai Rp 2,0 triliun, dan Provinsi B sebesar Rp 800 milyar. Untuk belanja langsung, Provinsi A mengalokasikan Rp 3 triliun, dan Provinsi B hanya sebesar Rp 1,2 triliun.

Diasumsikan, realisasi anggaran untuk belanja tidak langsung di kedua provinsi tersebut masing-masing 100 persen, atau Rp 2,0 triliun untuk Provinsi A dan Rp 800 milyar untuk Provinsi B. Asumsi sebesar 100 persen ini diterima akal mengingat pos belanja tidak langsung ini mudah dan cepat dapat dicairkan, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja pensiun, dan lain-lain.

Diandaikan pula, terjadi perbedaan waktu pengesahan anggaran (APBD) di kedua provinsi ini. Di Provinsi A, pengesahan anggarannya relatif terlambat dibanding di Provinsi B. Keterlambatan proses pengesahan di salah satu provinsi ini akan berimplikasi pada rendahnya daya serap anggaran mengingat waktu untuk realisasi anggaran terbatas (singkat). Coba simak, Provinsi A pada akhir tahun anggaran hanya mampu menyerap anggaran (realisasi) belanja langsung sebesar 35 persen, atau sebesar Rp 1,05 triliun (dari Rp 3,0 triliun yang tersedia). Sebaliknya, Provinsi B mampu menyerap anggaran belanja pembangunan pada tahun yang sama sebesar 98,0 persen, atau hampir Rp 1,18 triliun (dari Rp 1,2 triliun). Ini berarti, Provinsi B dapat membelanjakan anggaran pembangunannya Rp 126 milyar lebih besar dari Provinsi A. Jelas, bahwa meski secara kuantitas kemampuan fiskal Provinsi A berada di atas Provinsi B, namun belanja pembangunan Provinsi B lebih besar dibanding Provinsi A.

Ilustrasi sederhana tersebut, menunjukkan betapa ketersediaan anggaran yang besar (melimpah) belum menjamin optimalnya proses dan hasil-hasil pembangunan yang dinikmati daerah atau rakyat. Kendati jumlah anggaran belanja pembangunan Provinsi B relatif lebih rendah, namun karena daya serapnya lebih optimal maka berdampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat di daerahnya, dibanding Provinsi A.

Ilustrasi ini seharusnya menjadi pertimbangan, terutama oleh pihak DPR Aceh selaku yang menjalankan fungsi anggaran.

Dalam konteks itu, setidaknya ada dua fungsi dasar dari anggaran yang bersentuhan langsung dengan proses pembangunan (lihat Ahmad Helmi Fuadi, dkk, 2002). Pertama, sebagai instrumen kebijakan fiskal, anggaran digunakan untuk mengatur alokasi belanja bagi pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik (umum). Alokasi ini dilakukan bergantung dan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan skala prioritasnya. Skala prioritas akan memisahkan antara “kebutuhan” dan “keinginan”.

Masih pada tataran fiskal, anggaran juga berfungsi sebagai alat distribusi untuk mengatur keseimbangan atau pemerataan, baik antarwilayah (antar kabupaten/kota), antarsektor (antar sub-subsektor pertanian, perdagangan, industri, atau lainnya), maupun antarkelas sosial (kaum kaya-miskin, petani pemilik-penggarap, majikan-buruh, dan sebagainya). Melalui anggaran diharapkan kesenjangan atau ketimpangan yang wujud dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan stabilisasi. Mahalnya harga-harga bahan kebutuhan pokok (sembako) yang menyebabkan beban hidup bagi kalangan berpendapatan rendah (miskin), serta sempitnya lapangan kerja yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan jumlah penduduk miskin, semestinya dapat diminimalisir dengan mempercepat realisasi anggaran. Begitu juga kesulitan arus modal (investasi) akibat adanya krisis ekonomi global serta macetnya laju sektor riil dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, dapat distabilisir segera mungkin lewat implimentasi program-program dan proyek/kegiatan pembangunan, baik di lingkup nasional maupun daerah.

Kedua, secara manajerial anggaran paling tidak, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kecuali itu, juga dapat digunakan untuk menilai capaian pemerintah dalam implimentasi kebijakan dan program-program pembangunan.

Ketersediaan anggaran (dana) akan bermakna secara fungsi, baik dalam konteks fiskal maupun manajerial jika ianya tidak terdistorsi oleh berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses penganggaran itu sendiri, terutama pihak legislatif (DPR Aceh). Tidak ada gunanya anggaran yang melimpah, jika fungsi-fungsi yang melekat padanya itu (antaranya legislasi dan anggaran) tidak dijalankan secara wajar dan apalagi terkesan berlebihan (eksklusif) dalam mengartikan kedudukannya sebagai pelaku fungsi anggaran itu sendiri. Sudah selayaknya pihak legislatif Aceh prihatin dan merenungi catatan buruk daya serap anggaran Aceh yang diutarakan oleh Ketua BPK baru-baru ini.

Secara ekonomi, seperti yang saya tulis diharian ini (Serambi, 17/1/09), rancangan APBA 2009 adalah harga yang ditawarkan Pemerintah Aceh (selaku penjual jasa layanan) kepada rakyat Aceh selaku pembeli (diwakili DPR Aceh) untuk selama tahun 2009. Tidak terbantahkan, ada kemungkinan harga yang ditawar oleh Pemerintah Aceh relatif tinggi dimata DPR Aceh. Selaku wakil pembeli (rakyat), sangat wajar jika DPR Aceh berupaya mendapatkan barang/jasa tersebut dengan harga termurah (biaya minimal).

Namun demikian, proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan harga ini janganlah berlarut-larut. Fenomena keterlambatan proses pengesahan APBD di daerah-daerah selama ini yang mencapai rata-rata enam bulan, seperti dikuatirkan pakar ekonomi daerah, Bambang PS Brojonegoro, sepatutnya tidak lagi diikuti oleh DPR Aceh. Selain nilai transaksi RAPBA 2009 yang jumlahnya begitu besar, faktor waktu juga harus dipertimbangkan karena akan berpengaruh pada nilai uang. Semakin lambat RAPBA disahkan, semakin sedikit waktu yang tersisa bagi Pemerintah Aceh untuk merealisasi anggaran. Di sisi lain, semakin lama proses kesepakatan harga dicapai, semakin berkurang pula nilai riil dari uang (anggaran) itu sendiri. Kesemua ini akan berdampak buruk bagi upaya perubahan dan perbaikan kesejahteraan rakyat di daerah ini. Jika pun ada benturan konflik antara pembeli (DPR Aceh) dan penjual (Pemerintah Aceh), sebaiknya hal ini diminimalisir.

Prihatinlah pada nasib rakyat yang kini sangat mendambakan perubahan kehidupan (lebih baik, bukan lebih buruk). Mengingat waktu yang terus berjalan, DPR Aceh sejatinya bergerak dan bersikap cepat dalam proses transaksi ini dengan bertindak selaku pembeli yang “sesungguhnya” mewakili rakyatnya. Jika sikap sejati ini masih juga diabaikan, berarti (maaf) pihak DPR Aceh kemungkinan sedang menyiapkan halaman baru bagi BPK untuk menukilkan catatan buruk kedua kalinya bagi Pemerintah Aceh.

<*) Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. Februari 12, 2009 2:09 pm

    asslm, pak syukri sy apa aja rasio keuangan yang dapat dipakai untuk menganalisa laporan realisasi apbd pemerintah daerah?makasih pak atas jawabannya

  2. syukriy permalink*
    Februari 12, 2009 4:45 pm

    @Rafika
    Insya Allah saya akan menulis tentang rasio-rasio keuangan dalam blog ini…

  3. Ananda permalink
    Agustus 25, 2009 1:43 pm

    salam kenal…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: