Skip to content

2008, Realisasi APBD Terburuk

Januari 31, 2009

Kompas, 1 Desember 2008.

Kinerja Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta selama 2008 oleh banyak kalangan dinilai sebagai yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Kinerja yang buruk itu sangat terpengaruh oleh buruknya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sepanjang 2008.

Meskipun memiliki banyak mata anggaran yang prorakyat, banyak program dalam APBD justru gagal direalisasikan. Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sibuk tarik-menarik kepentingan sehingga hanya punya waktu 2,5 bulan untuk merealisasikan APBD.

Buruknya realisasi APBD sudah terlihat sejak proses perencanaan. APBD yang seharusnya sudah disahkan sejak akhir Desember 2007 ternyata masih dibahas sampai Februari dan baru disahkan pada Maret 2008.

Tarik-menarik kepentingan antaranggota DPRD dan antara DPRD dan Pemprov menjadi penyebab molornya pembahasan anggaran itu. Kepentingan untuk meloloskan suatu atau sekumpulan proyek menjadi pokok masalah tarik-menarik itu.

Lamanya waktu pembahasan menyebabkan gaji untuk para pegawai tidak tetap dan pegawai honorer tertunda, tanggul penahan rob di Jakarta Utara tidak dapat dibangun, dan sekolah rusak tidak dapat diperbaiki. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) juga tidak dapat dicairkan sehingga laporan adanya pungutan liar mulai bermunculan.

Dalam APBD senilai Rp 20,52 triliun ada beberapa mata anggaran yang prorakyat. Anggaran-anggaran itu, antara lain, adalah BOP mencapai Rp 821,5 miliar, Jaminan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) Rp 275 miliar, bantuan operasional RT/RW Rp 196 miliar, dan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rp 200 miliar.

Namun, ada juga anggaran yang tidak prorakyat. Di sisi pendidikan, misalnya, alokasi dana perbaikan sekolah Rp 215 miliar atau hanya cukup untuk perbaikan total 21 gedung sekolah yang rusak berat, dari 400 gedung sekolah yang rusak. Dari sisi penanganan banjir, anggaran yang tersedia hanya Rp 26 miliar untuk mengeruk 12 anak sungai dari puluhan anak sungai dan sungai utama di Jakarta.

Setelah disahkan, warga sempat berharap ada perbaikan melalui pembangunan. Namun, defisit anggaran sebesar Rp 1,3 triliun dari kekurangan sisa APBD 2007 Rp 420 miliar, dan kenaikan gaji PNS Rp 920 miliar yang harus dibayar membuat APBD DKI Jakarta tidak dapat direalisasikan.

Sekretaris Daerah meminta hampir semua dinas, biro, dan badan untuk mengurangi anggaran mereka 10 persen sampai 20 persen. Pemprov kembali berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan Perubahan APBD.

Sekali lagi, proses yang berbelit-belit dan tarik-menarik kepentingan kembali terjadi. Kali ini rakyat kembali menjadi korban. Banyak warga miskin yang ditolak rumah sakit saat berobat dengan menggunakan kartu JPK-Gakin karena anggarannya belum dikucurkan. Rumah sakit, terutama swasta, sempat enggan melayani pasien dengan kartu JPK Gakin karena Pemprov DKI belum membayar tagihan sebelumnya, yang nilainya miliaran rupiah.

Banyak pengurus RT/RW yang ogah- ogahan melayani warga mereka karena dana operasional belum cair. Mereka tidak tahan lagi jika harus terus membayari sendiri semua kegiatan.

Pembangunan fisik juga tidak kunjung terealisasi. Siswa yang sekolahnya rusak terus dibiarkan begitu saja. Roda perekonomian juga melambat karena dorongan belanja pemerintah sangat kecil.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mengatakan, kesalahan perencanaan APBD dapat berdampak besar terhadap pembangunan Jakarta. Selain anggaran tidak berguna untuk menyelesaikan masalah kota, proses pembahasan yang terlalu lama juga menyengsarakan masyarakat, yang notabene adalah pembayar pajak.

APBD baru selesai pada September dan mulai dicairkan awal Oktober. Waktu yang tersisa untuk proses lelang proyek dan pelaksanaan pembangunan tinggal 2,5 bulan. Waktu untuk proses lelang proyek membutuhkan sekitar 45 hari. Dengan demikian, proses pembangunan tinggal tersisa satu bulan karena tutup buku anggaran adalah 15 Desember.

Mengingat waktunya yang sangat pendek, banyak proyek pembangunan yang tidak dilaksanakan. Pelaksanaan proyek yang tidak selesai sampai tutup tahun anggaran dapat disangka sebagai korupsi sehingga banyak kepala dinas yang memilih tidak melaksanakan proyek.

PPMK untuk memberdayakan ekonomi mikro gagal diwujudkan, Jembatan Kalibata yang menyebabkan banjir batal ditinggikan, pembangunan lokasi binaan pedagang kaki lima dibatalkan, dan renovasi salah satu sekolah juga dibatalkan.

Program-program yang seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat justru gagal diwujudkan perencanaan yang salah dan birokrasi yang berbelit-belit. Pembangunan yang saat ini dikebut oleh pemerintah juga tidak dapat terlalu dirasakan manfaatnya oleh warga.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto dan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis mengakui, realisasi APBD 2008 sangat buruk. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan APBD 2009 sudah diselesaikan pada akhir November 2008. Semoga semua kesalahan realisasi APBD 2008 itu tidak terulang lagi pada APBD 2009. (Caesar Alexey)

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: