Skip to content

Memperjelas Kelamin Legislasi DPD

Januari 21, 2009

Oleh: Dr Ali Masykur Musa (Anggota FKB DPR RI)

Mendiskusikan Dewan PerwakilanDaerah ( DPD) tidak pernah ada habisnya. Apalagi setelah terjadi perang mulut antara Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Wakil DPD di Forum Parlemen Asia- Pasifik di Laos pekan lalu.

Pertanyaan besarnya adalah apakah DPD legislator? Secara konstitusional dapat dijawab DPD adalah legislator dengan kewenangan terbatas, lebih-lebih dia dipilih melalui pemilu, bersama-sama dengan anggota DPR dan DPRD.Untuk memperjelas jawaban ini, Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPD mempunyai kewenangan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kosakata “ïkut membahas” itulah yang menjadi dispute authority sehingga melahirkan pertanyaan apakah DPD itu legislator. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab kedudukan dan kewenangan DPD dalam hal legislasi, di tengah proses pembahasan RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD sekarang ini.

Secara konstitusional jelas bahwa kedudukan dan kewenangan keduanya mempunyai gradasi yang berbeda. Namun dalam praktik,semuanya tergantung pada politik hukum yang mengaturnya, yaitu UU Susduk. Langkah ini adalah jawaban sementara sebelum terjadi amendemen konstitusi.

Bagi CF Strong, konstitusi sebagai a collection of principles according to which the power of the government,the rights of the governed, and the relations between the twoareadjusted. Elemen penting dalam konstitusi, selain mengatur hubungan antara negara/pemerintah dan warganya, adalah mengatur hubungan antarlembaga negara.

Muatan substansi pengaturan hubungan antara negara dan masyarakat dalam konstitusi dapat dilihat dari sejauh mana negara mengakui hak-hak individu (FA Hayek, 1960). Apabila teks-teks hukum tidak mampu memenuhi kebutuhan publik yang berujung pada revisi ulang terhadap teks (hukum), maka perlu dijawab terlebih dulu bagaimana konfigurasi kedua lembaga negara tersebut didesain oleh the second founding fathers. Bagi penulis yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, hal ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan bikameralisme dalam sistem perwakilan kita.

Wajah Kini

Dalam hal legislasi, terjadi hubungan subordinat DPD terhadap DPR. Dalam praktik, DPD menjadi bagian yang tidak menentukan dalam proses legislasi di Indonesia. Wajarlah jika Panitia Musyawarah DPD menyoal permintaan pendapat DPD yang kerap diajukan dalam waktu singkat. Kosakata ”ikut membahas” sebuah RUU diterjemahkan hanya berupa keikutsertaan pada awal pemba-hasan tingkat pertama.

Juga tidak ada hubungan resiprokal apakah substansi yang berasal dari DPD diperhatikan atau tidak, bahkan sering dianggap jamaknya pendapat masyarakat umum yang melakukan rapat dengar pendapat.

Dalam perspektif DPD yang disampaikan Panitia Musyawarah DPD, mestinya ada maksimalisasi keikutsertaan DPD dalam pembahasan sebuah RUU sebelum ada persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah. Hal itu misalnya ada mekanisme komite gabungan (joint sitting) dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah dari parlemen.

DPD mestinya bisa mengikuti perkembangan pembahasan antara DPR dan pemerintah dalam setiap tingkat pembicaraan. Dalam pembahasan RUU bersama pemerintah, DPD juga diminta pertimbangan/konfirmasi pandangan DPD, demikian juga saat laporan hasil pembicaraan tingkat pertama. DPD mengikuti dan bila perlu menyampaikan pandangan sebelum masuk ke tanggapan pemerintah.

Jika hubungan fungsional legislasi antara keduanya tetap terjadi, maka munculnya pertanyaan mendasar seperti pemilu bersamaan, biaya individu yang dikeluarkan sama,kompetisi antarkandidat juga sama, lantas mengapa kewenangannya menjadi berbeda? Pertanyaan konstitusional ini adalah wajar. Karena itu, salah satu jawabannya adalah pengaturan politik legislasi di UU Susduk.

Wajah ke Depan

Setidaknya untuk mencairkan kebekuan hubungan kelembagaan antara keduanya perlu diletakkan dasar-dasar legislasi sesuai UUD 1945 yang pada prinsipnya menunjuk pemegang kewenangan membentuk undang-undang adalah DPR di satu sisi (Pasal 20), di sisi lain DPD juga ikut membahasnya (Pasal 22 D). Untuk itu, RUU Susduk harus mengatur peningkatan kewenangan legislasi DPD.

Sejauh ini ada tiga kelompok aliran tentang kewenangan legislasi DPD. Pertama, prinsipnya tidak berbeda dengan praktik legislasi yang sedang berjalan. Dalam kelompok ini DPD diposisikan diametral dengan DPR. DPR itulah pemegang kekuasaan legislasi, DPD tidak berbeda dengan LSM atau kelompok masyarakat lain yang memberikan masukan terhadap RUU.

Kelompok kedua berupaya meningkatkan kewenangan DPD, yaitu pandangan-pandangan DPD tidak saja disampaikan di hadapan DPR, tetapi juga sekaligus di hadapan pemerintah. Dalam proses ini keterlibatan DPD berhenti sampai dengan menyampaikan pandangan.

Kelompok ketiga mengartikan “ikut membahas” oleh DPD ini sampai selesainya pembahasan tingkat pertama. Artinya, terjadi segi tiga pembahasan RUU antara DPR, pemerintah dan DPD sebelum disahkan di rapat paripurna DPR. Penulis setuju dengan kelompok ketiga dengan beberapa alasan.

Pertama, secara keterwakilan sesungguhnya antara keduanya tidak jauh berbeda, apalagi sumber legitimasinya sama, yaitu rakyat, melalui pemilu. Namun, dalam praktik representasi DPR lebih mewakili orang (the people representation), sedangkan DPD lebih mewakili ruang (the space representation). Lebih dari itu, tohRUU yang dibahas oleh DPD juga sudah di batasi oleh UUD 1945.

Kedua, secara kelembagaan dalam praktik ketatanegaraan. Kedua lembaga adalah sama-sama lembaga negara yang keberadaannya diatur menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Penyebutan Bab VII tentang DPR dan Bab VII A tentang DPD adalah landasan konstitusionalnya.

Ketiga, meski secara fungsi kedua lembaga sama, legislasi, dengan gradasi yang berbeda,peningkatan fungsi DPD tidak akan bertentangan dengan UUD 1945. Operasionalnya, membahas RUU secara “segitiga sama kaki”antara ketiga lembaga negara adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pandangan bahwa hubungan segitiga sama kaki ini akan menghambat produktivitas legislasi memang patut direnungkan,tapi bukan berarti tidak ada solusi. Jika ketiga lembaga negara sudah berjalan dengan harmonis, maka proses legislasi akan lancar. Jika tidak harmonis, bahkan cenderung berkonflik, maka dikembalikan ke mekanisme pembahasan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Inilah landasan formal le-gislasi menurut UUD 1945.  Terlepas dari apa pun pilihan fraksi- fraksi terhadap ketiga kelompok aliran legislasi di atas, produk undang- undang yang dihasilkan haruslah tetap mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan parpol, apalagi kepentingan pemesannya. Bukankah rakyat yang berdaulat di negara demokrasi ini? Karenanya, partai politik sebagai instrumen perjuangan rakyat harus kembali ke muaranya: rakyat!

Sumber: Koran Sindo.

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: