Skip to content

Antara SBY dan Tifatul Sembiring

Januari 21, 2009

Menjelang Pemilu 2009 ini, ada perkembangan menarik dalam perpolitikan nasional kita. Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sedang dipuja-puji karena “menurunkan” harga BBM, sedangkan “Presiden” PKS Tifatul Sembiring sedang dianiaya dengan menempatkannya sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan kampanye terselubung saat menggelar demonstrasi menentang penyerangan Israel ke Gaza (lihat Kompas, 8-1-2009). Ini fenomena apa, ya? Apakah urusan politik, pidana/kriminal, cari muka, atau lainnya? Jangan-jangan ini bentuk islamofobia di Pemerintahan RI…Yang menarik, Polda Metro Jaya kemudian membatalkan status tersangka dan tuduhan terhadap Tifatul Sembiring tersebut setelah mendengarkan pendapat saksi ahli, seorang dosen dari Universitas Indonesia. Sebaliknya, iklan partai demokrat yang menyanjung SBY karena berhasil “menurunkan” harga BBM justru mendapat banyak kritik dari para pakar dan pemerhati politik. Kedua isu ini sepertinya akan menjadi menu rutin di media massa dalam beberapa waktu ke depan.

Berikut beberapa berita dan opini terkait SBY (Partai Demokrat) vs Tifatul Sembiring (PKS):

=================================================

Panwaslu Bukan Lembaga Pencari-cari Kesalahan

Detiknews, Senin 19/01/2009

Jakarta – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) saat ini masih dirasa lamban dalam melakukan kegiatan pengawasan. Salah satu faktor lambannya kinerja Panwaslu tersebut adalah kesalahan paradigma berpikir mereka selama ini.

Selama ini Panwaslu cenderung bersikap reaktif, yaitu hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Padahal panwaslu seharusnya mampu mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

Kesalahan paradigma berpikir tersebut kemudian berimplikasi pada berbagai macam hal negatif. Pertama, hampir semua pembentukan panwaslu di daerah terlambat. Kedua, rekrutmennya tidak berdasarkan kompetensi, tetapi penunjukan. Ketiga, anggaran untuk panwaslu dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun menjadi seret. Keempat, efek dari lamanya anggaran turun adalah lemahnya komitmen anggota panwaslu dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran. Di samping itu, terbatasnya sumber daya juga mempengaruhi komitmen anggota panwaslu. Sudah seharusnya panwaslu mengubah paradigma berpikirnya, dari reaktif menjadi preventif.

Keberhasilan panwaslu dalam mengidentifikasi jumlah pelanggaran tidak berarti sebuah keberhasilan buat panwaslu. Tiap pelanggaran yang ditemukan haruslah diselesaikan lewat mekanisme yang benar berdasarkan aturan hukum yang ada, sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu. Kesalahan panwaslu dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam tiap tahapan pemilu dapat mengganggu mekanisme pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota panwaslu haruslah memperhatikan serta berpegang teguh pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta kaidah-kaidah yang ada di masyarakat.

Panwaslu harus mampu meminimalisasi pelanggaran terhadap undang-undang dalam pelaksanaan pemilu. Tingginya angka pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan oleh panwaslu, bukanlah merupakan keberhasilan, melainkan bagaimana agar jumlah pelanggaran oleh partai – partai politik mampu diminimalisir.

Di beberapa waktu dan tempat panwaslu kadang terkesan sangat diskriminatif dalam mengungkap “kesalahan”. Ada kesalahan yang hampir semua dilakukan oleh partai politik, tapi panwaslu hanya menimpakan kesalahan pada satu partai politik saja. Oleh karena itu, lembaga pengawas pemilu itu juga harus tidak boleh lepas dari kritikan, masukan dan pengawasan pula.

Kinerja panwaslu harus diawasi, kadang muncul kesan bahwa terdapat sisi – sisi ambisius yang dikedepankan oleh panwaslu. Ada juga pernyataan dari beberapa orang, bahwa orang – orang yang duduk sebagai anggota panwaslu sekarang ini, adalah mereka yang dulunya tidak punya panggung. Sekarang ketika mereka sudah punya panggung mereka terkesan sok.

Pihak panwaslu pusat juga kadang terkesan menekan pihak panwaslu provinsi, panwaslu provinsi juga menekan panwaslu kabupaten dan seterusnya untuk mentargetkan harus ada temuan pelanggaran. Kalau tidak ada, panwaslu terkesan harus mengada-adakan temuannya tersebut.

Panwaslu seharusnya tidak boleh mengungkap kesalahan orang per orang atau parpol per parpol tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Jangan sampai panwaslu ini melakukan tindakan yang tergolong dalam character assassination (pembunuhan karakter) terhadap individu ataupun parpol.

Panwaslu dan KPU juga seharusnya bisa berjalan beriringan dan bersinergi. Tidak jarang kita temukan kasus tidak kompaknya antara panwaslu dengan KPU, sehingga saling serang di antara keduanya dan masing-masing pihak mengungkapkan tafsiran hukumnya masing-masing. Terus kalau sudah begini terlihat ketidakprofesionalan panwaslu selaku pengawas pemilu.

Tugas utama panwaslu adalah mewujudkan pelaksanan pemilihan umum dengan sukses. Panwaslu adalah bukan lembaga yang mencari-cari kesalahan, tetapi merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu agar berada pada aturan dan koridor yang ada, dengan menindak tegas setiap kesalahan yang diperbuat oleh partai, caleg dan oknum manapun yang terkait didalamnya, sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

*) Andrian,
pembaca detikcom, email: asus09@gmail.com

————————————————————————————–

Penetapan Tifatul sebagai Tersangka Dinilai Politis

Kompas, Rabu 14-1-2009

Jakarta – Pengamat politik yang juga capres independen Fajroel Rahman mensinyalir ada nuansa politis terkait status baru yang disandang oleh Presiden PKS Tifatul Sembiring sebagai tersangka dalam demo besar-besaran menentang Israel yang digelar di sejumlah daerah.

Ia menilai, bisa saja diduga ada pihak yang menginginkan PKS tidak boleh menjadi besar suaranya dalam Pemilu 2009. Meski begitu, PKS diminta memperkuat argumentasinya bila kasus ini berlanjut di persidangan atas laporan Bawaslu ke Polda Metro Jaya.

“Saya menduga, ada yang ingin PKS tidak menjadi besar di pemilu mendatang. Penetapan kasus tersangka ini, bisa saja secara politis dikatakan ada pihak yang sengaja mencari-cari kesalahan. Namun tentunya, PKS harus memberikan argumentasi yang kuat bila memang, aksi demo ini tidak mengandung unsur mencuri start kampanye. Saya siap berada di belakang pak Tifatul dalam hal ini,” kata Fajroel.

“Secara politis lagi, selama ini kan PKS selalu berani mengkritik pemerintahan ini. Apalagi, jauh-jauh hari PKS sudah menyatakan bila suaranya signifikan akan mencalonkan presidennya sendiri, bukan yang lain apalagi yang sekarang sedang berkuasa. Nah, dari sisi politis ini, juga bisa diduga-duga motif di belakang kasus ini. Ada yang sengaja cari-cari kesalahan PKS,” lanjutnya lagi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya resmi memberi gelar baru kepada Presiden PKS Tifatul sebagai tersangka dalam kaitan melakukan tindak pidana pemilu berdasar laporan Bawaslu. Tifatul dianggap oleh Banwaslu sudah melakukan kampanye terselubung pada saat menggelar aksi solidaritas untuk Palestina, 2 Januari lalu.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Januari 25, 2009 12:23 am

    Inilah contoh berbagai kebobrokan di negeri ini, semoga kita sebagai orang-orang yang sadar akan kebobrokan itu bisa memperbaikinya, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang terkecil
    “HARAPAN ITU MASIH ADA”

  2. Januari 27, 2009 8:08 am

    Bukti kepengecutan Pemerintah saat ini. Tidak berani bertanding secara gentle.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: