Skip to content

Perkuat PDAM, Wapres Minta 19 PDAM Tak Setor PAD

Januari 15, 2009

Kompas, Kamis 15 Januari 2009

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengintruksikan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto untuk membuat surat edaran kepada daerah agar 19 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang ditetapkan menjadi contoh untuk mewujudkan program 10 juta sambungan rumah tangga, dibebaskan sementara dari setoran untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

Permintaan itu dimaksudkan untuk memperkuat kondisi keuangan 19 PDAM yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Pernyataan Wapres Kalla, sebagaimana disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perpamsi Ahmad Mardju Qodri, seusai rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Kalla di Istana, Jakarta, Kamis (15/1) sore tadi.

Rapat dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta. Wapres akan meminta Mendagri untuk menyurati daerah di mana 19 PDAM tersebut berada, agar untuk sementara mereka tidak menyetor untuk berkontribusi ke PAD.

“Setidaknya, sampai jaringan sambungan air minum 19 PDAM itu mencapai jangkau 80 persen dari targetnya,” tandas Qodri. Menurut Qodri, pemerintah menetapkan 19 PDAM yang dinilainya sehat dan likuid, untuk menjadi contoh mewujudkan program pemerintah 10 juta sambungan baru secara nasional tersebut. Ke-19 PDAM tersebut di antaranya Mataram, Mojokerto, Surabaya, Palembang, Bandung, Kabupaten Bandung, Padang, Bogor, Ciamis, Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Pemalang, Garut, Banjarmasin, dan Lombok.

Jaminan pemerintah Disebutkan Qodri, ke-19 PDAM memiliki target sambungan baru sebanyak 825 ribu sambungan baru dalam waktu lima tahun dengan sebagian investasinya ditanggung perbankan. Untuk merealisasikan itu, Wapres mendesak agar dalam satu bulan ke depan atau 15 Februari mendatang, akad kreditnya sudah bisa ditandatangi antara perbankan dan PDAM, yang dijamin pemerintah. “Dari 19 PDAM, 12 di antaranya tel ah mengajukan pinjaman ke perbankan untuk investasi, sisanya memiliki modal sendiri,” tambah Qodri.

Beberapa perbankan nasional yang akan memberikan pendanaan di antaranya, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Asosiasi Bank Daerah (Asbanda). Dana yang disiapkan perbankan mencapai Rp 4,49 triliun. Total kebutuhan investasi 19 PDAM mencapai sekitar Rp 10,2 triliun. Selain perbankan, juga dilakukan penyertaan modal pemerintah (PMP) dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta equity PDAM sendiri.

Untuk menopang keuangan PDAM, pemerintah juga memberikan subsisi selisih bunga yang diambilkan dari APBN. Besaran subsidi selisih bunga sekitar 3-4 persen. Sebagian utang yang dibayarkan PDAM akan dikurangi dengan dengan tingkat suku bunga BI rate. “Yang lancar ditambah dengan pengurangan 2 persen setelah dikurangi bunga BI rate,” jelas Qodri.

Iklan
2 Komentar leave one →
  1. Januari 25, 2009 5:28 pm

    Inilah yang namanya “kebijakan” Pemerintah. Meskipun PDAM merupakan miliki Pemda, Pemerintah boleh saja mengintervensi dengan tujuan “perbaikan ke depan” ataupun tujuan lainnya. Yang menarik, mengapa PDAM seprtinya menjadi sangat strategis pada saat menjelang Pemilu ini?

    PDAM adalah bagian dari investasi Pemda yang jarang menghasilkan “return” yang layak. Artinya, investasi di PDAM lebih banyak ruginya daripada untungnya. Salah satu penyebabnya adalah manajemen PDAM yang tidak profesional karena tidak direkrut secara profesional dan kecenderungan PDAM menjadi sapi perah pejabat daerah.

    Perintah Wapres untuk tidak menyetorkan PAD sama saja dengan melanggar Perda. Perda APBD secara tegas menyatakan besaran angka dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan ke kas daerah oleh PDAM. Apa hak Wapres melarang PDAM menyetor PAD? Apakah Wapres boleh melanggar Perda APBD yang ditetapak oleh Kepala Daerah dan DPRD? Bukankah ini bentuk intervensi Pemerintah Pusat kepada Pemda?

    Semestinya PDAM tetap menyetorkan PAD ke kas daerah karena PAD tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah, Jika Pemeirntah Pusat ingin membantu PDAM, mengapa jumlah PAD yang disetorkan ini”dignati” oleh Pemerintah saja (melalui alokasi dalam APBN)?

    Memang sudah menjadi kebiasan (yang sangat enak bagi) Pemerintah, yakni membebankan “keinginan-keinginan” ke APBD. Pemerintah boleh membuat kebijakan sesukanya, biar APBD yang mengembannya…

  2. April 23, 2009 6:44 pm

    Pengelap Kaca Kantor yang Kini Direktur PDAM
    Kisah tentang Pengelap Kaca Kantor yang Kini Direktur PDAM di Banjarmasin. Tapi, tetap bersahaja. baca di sini:

    http://kalipaksi.wordpress.com/2009/04/23/pengelap-kaca-kantor-yang-kini-direktur-pdam/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: