Skip to content

UU BHP, kado PKS untuk mahasiswa?

Desember 25, 2008

Oleh: Ali Abdurabbih (aliabdurabbih@yahoo.co.id)

Belum lama ini DPR mengesahkan UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) yang menimbulkan gelombang demonstrasi dari para mahasiswa karena dinilainya akan merugikan kalangan mahasiswa dan hanya ‘menguntungkan’ pihak perguruan tinggi. Protes juga dialamatkan kepada PKS karena Ketua Pansus RUU BHP adalah Irwan Prayitno yang merupakan anggota legislatif dari PKS.

Benarkah PKS sudah tidak pro dengan perjuangan mahasiswa yang menuntut pendidikan murah? Apakah politisi PKS sudah bergaya borjuis dengan membela kepentingan kapitalis pihak perguruan tinggi?

Menurut ketua Panitia Khusus RUU BHP, Irwan Prayitno (dari PKS), Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) justru menjamin biaya kuliah akan turun. Ketua Komisi X DPR yang membidangi pendidikan ini menilai orang-orang yang memprotes belum membaca dan memahami UU BHP secara menyeluruh.

“Bagaimana biaya kuliah mahal kalau biaya investasi (uang masuk, uang pangkal, dan lain-lain) ditanggung negara, dua pertiga biaya operasional ditanggung negara, dan ada klausul yang mengharuskan perguruan tinggi merekrut 20 persen mahasiswa miskin?” katanya di salah satu media.

Turunnya biaya kuliah ke depan, kata Irwan, dapat digambarkan dengan rumus: SPP BHP=SPP BHMN/sekarang – dana investasi – dana lain-lain – dua pertiga biaya operasional. Jika dulu biaya kuliah Rp 3 juta, dengan rumus itu, Irwan mengatakan, “Akan dikurangi biaya investasi Rp 1 juta, sehingga tinggal Rp 2 juta. Kemudian, dikurangi biaya lain-lain Rp 500 ribu, sehingga tinggal Rp 1,5 juta. Lalu, dipotong biaya operasional dua pertiga dari Rp 1,5 juta itu. Jadi, tinggal Rp 500 yang nanti dibayar.

Yang lebih menjamin UU BHP pro orang miskin, kata Irwan, adalah adanya klausul yang mengharuskan perguruan tinggi merekrut 20 persen mahasiswa miskin dan langsung diberi beasiswa. “Sekarang ini, total mahasiswa miskin di perguruan tinggi hanya lima persen dan saat masuk mereka harus sibuk cari beasiswa. Sekarang tidak lagi.”

Karena ketentuan-ketentuannya itu, Irwan mengatakan fraksi-fraksi di DPR bulat menyetujui RUU BHP untuk disahkan menjadi UU. “Kalau membaca draf awal pemerintah, memang mengandung banyak unsur komersial. mTapi, saat sampai di DPR, banyak yang kita delete,” katanya.

Setelah kebutuhan anggaran diexercise dengan dana pendidikan Rp 200 triliun di APBN, Irwan mengatakan SPP di sekitar 50 perguruan tinggi yang totalnya Rp 5 triliun, bias ditutupi. Sebenarnya, kata Irwan, bisa saja pendidikan tinggi digratiskan. Tapi, itu dinilai tidak adil. “Jadi, kita bikin yang mampu tetap bayar, yang miskin gratis.”

Kalangan yang membayar pun, kata Irwan, kelak bertingkat-tingkat, sesuai kemampuan. “Bisa ada mahasiswa yang membayar Rp 100 ribu dan ada yang membayar Rp 10 juta,” katanya. Sangat gamblang dan terang sekali penjelasan dari doktor bidang manajemen SDM ini terkait kontorversi UU BHP.

Sumber: Waspada, Rabu 24-12-2008.

Iklan
7 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    Desember 25, 2008 2:59 pm

    Kebijakan Pemerintah akan pendidikan, yang belakangan dilegal-formalkan dalam UU BHP, memang mendapat perhatian sangat besar dari semua kalangan. Mahasiswa sebagai pihak yang merasakan langsung kebijakan tsb merasa bahwa Pemerintah tidak pernah memikirkan kesulitan dan penderitaan rakyatnya. Setali tiga uang dengan Pemerintah, lembaga perwakilan (DPR dan DPRD) dipandang sebagai oportunis yang memiliki agenda khusus, terutama menjelang Pemilu 2009.

    Membaca dan memahami UU BHP memang membutuhkan kecerdasan dan kearifan sekaligus. Adalah lumrah jika masyarakat mengharapkan pendidikan murah (karena memang tidak mungkin gratis). Namun, kelahiran UU BHP justru dipandang sebagai bentuk kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan. Persoalannya adalah: mengapa masyarakat (yang dimotori mahasiswa) bisa berpandangan begitu?

    PKS sebagai sebuah partai politik telah berani membuka diri dengan mengemukakan pandangannya terkait UU BHP. Penjelasan yang sederhana seperti di atas menggambarkan bahwa PKS memiliki pertimbangan sendiri mengapa kemudian menyetujui RUU BHP disahkan menjadi UU.

  2. Desember 26, 2008 3:08 am

    biarkan waktu yang menjawab… apakah UU BHP berpihak kepada rakyat atau kapitalis
    Salam kenal mas syukri 🙂

  3. Desember 28, 2008 2:33 pm

    itu belum mencakup bnyk hal.
    kyknya memeng kgak mihak lagi deh ama mahasiswa

  4. Januari 12, 2009 10:30 pm

    Pendidikan di Indonesia sekarang sedang mengalami kemunduran dengan disyahkannya UU BHP, rakyat miskin dilarang sekolah.
    Pengesahan UU BHP ini akibat Indonesia terlalu nurut sama IMF dan bank dunia yang akan menjadikan negara berkembang sebagai obyek penjajahan neolberalisme melalui pasar bebasnya.
    http://www.warnadunia.com/

    Salam kenal^_^

  5. Januari 13, 2009 12:30 pm

    @muhammadilham, @bery, @prabu
    Salam kenal kembali dan terima kasih atas responnya.

    Saya pribadi melihat ada sebuah “sinyal” yang mungkin masih sulit ditangkap oleh aparatur pemerintah daerah dan masyarakat umum, yakni makna 20% dari anggaran di APBD dialokasikan untuk pendidikan dan peraturan pemerintah yang akan diturunkan dari UU BHP.

    a. Peran APBD sangat besar untuk melaksanakan pendidikan yang berkualitas di daerah. APBD sendiri tidak sepenuhnya bisa membiayai pendidikan yang dilaksanakan di daerah, kecuali melalui program2 yang dianggarakan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK). Oleh karena konsep otonomi daerah juga bermakna: guru, murid, operasional sekolah, dan pembangunan fisik pendidikan adalah kewenangan Pemda (lihat PP No.38/2007), maka peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab daerah.

    b. Turunan dari UU BHP berupa peraturan pemerintah (PP) harus dicermati dengan baik. Masalahnya, jika Pemerintah tidak pro-rakyat, maka akan lahir PP-PP yang merupakan bentuk konkrit dari konsep pendidikan yang kapitalistis. Bukankah DPR tidak bisa menentukan substansi dari PP karena penerbitan PP tidak perlu disetujui DPR seperti halnya UU? Artinya, jikapun UU sudah ada, namun sepanjang PP-nya belum lahir, maka UU BHP “belum bisa” dilaksanakan.

  6. Iyasu permalink
    Januari 17, 2009 2:02 pm

    The fist ‘Salam kenal tuk semua’
    satu yang selalu menggelayuti otak saya terkait UU BHP, masalah filosofi pendidikkan. bukankan dengan UUBHP ini maka pendidikkan berunbah menjadi lahan investasi yang besar kemungkinan investor berorientasi pada kapitalis ??? hingga anak – anak didik akan menjadi saham yang mengiurkan untuk dieksploitasi.

  7. JHD permalink
    Juni 21, 2010 11:13 am

    Saran saya, sblm berkomentar ttg uu bhp, mhn dipahami dulu UU bhp itu, agar tdk parsial memahaminya 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: