Skip to content

Dari Hulu Membasmi Korupsi

Desember 19, 2008

Oleh: Mashudi SR

Serambi Indonesia, 11/12/2008

ORUPSI, untuk memberantasnya sudah saatnya menggunakan terminologi agama. Apa yang terlihat selama ini, instrumennya agama seperti dipinggirkan. Untuk membabat korupsi, agama harus menjadi justifikasi. Jangan lagi meletakkan agama pada tempat khusus atau hanya disentu pada waktu tertentu, hanya sebagai prosesi ritual, dikerangkeng oleh hukum positif yang selama ini dijadikan “ panglima” dalam memberangus para koruptor.

Dalam satuh dialog dengaan tokoh pemuka berbagai agama, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, mengakui kalau dirinya risih setiap kali ditanyai tentang perkembangan kasus korupsi di tanah air. Sebab dari hari kehari ternyata perilaku haram bahkan terkutuk ini bukan berkurang, malahan semakin bertambah (baca Kompas.com, 2/12/2008). Karena itu, menurutnya diperlukan jalur alternatif di luar tindakan kuratif dan refresif dalam memberantas perilaku korupsi seperti yang selama ini dilakukan KPK. Jalur dimaksud adalah lewat pendekatan agama.

Penangan korupsi yang terlalu mengedepankan asek kuratif dan refresif, berhasil pada level penghukuman dan sedikit sanksi sosial serta efek jera. Tetapi belum berhasil memutus anak tangga berupa niat yang menjadi faktor internal terjadinya korupsi. Padahal aspek ini kerap memicu seseorang menjadi gelap mata dan miskin nurani. Dan korupsi muncul manakala niat berada pada garis depan. Jika ada ada kemauan, pasti ada jalan. Hal itu dapat menghinggapi dan berkembang pada seorang ulama, pendeta, guru, tentara, birokrat, politisi dan aparat penegak hukum.

Tidaklah mengherankan berkait prilaku buruk korupsi, dilakukan mereka yang dianggap tokoh agama, namun mereka terseret kasus menilep uang rakyat. Seorang terdakwa kasus korupsi yang kesehariannya jauh dari perilaku religi, tiba-tiba berubah seperti seorang alim ketika duduk di kursi pesakitan. Seperti ingin berlindung di balik baju keagamaan sembari mencuri simpati public, untuk menumbuhkanb image kalau perfomenti dirinya yang alim seperti itu, tidak mungkin melakukan perbuatan keji.

Pisau agama

Dalam konteks agama (Islam), perbuatan korupsi tergolong fasad. Sebab dapat merusak tatanan peradaban manusia. Sebahagian ulama mengatagorikannya sebagai dosa besar yang harus dihukum mati, atau dipotong tangan dan kakinya. Sebahagian lain memasukkannya hanya sebatas perbuatan dosa yang pelakunya perlu mendapat hukuman berat.

Tulisan ini hadir tidak dalam semangat penghukuman seperti yang ada dalam kajian fiqh. Akan tetapi melihat sejauhmana ajaran agama dapat dijadikan sebagai media preventif dalam mencabut akar korupsi. Peran agama seperti ini bisa memberi penilaian positif terhadap Islam yang selama ini terlanjur dianggap sebagai agama yang ganas, gemar menghukum, dan akrab dengan cara-cara kekerasan.

Jika dicermati, perilaku korupsi bukanlah faktor tunggal yang muncul secara tiba-tiba. Ada tali-temali yang berkait satu sama lain dan saling berjalin kuat. Kemiskinan akut dan terstruktur, melahirkan fragmentasi sosial yang saling bertolak belakang. Ini dipicu oleh ketidakadilan pendistribusian sumber-sumber kesejahteraan. Ekonomi kapitalis yang diterapkan, berhasil melahirkan pemilik modal besar bersekutu dengan penguasa rakus merebut sumber kesejahteraan rakyat bayak.Pada saat yang sama, penegakan hukum jalan di tempat, dan moralitas disimpan dengan rapi dalam peci, diselipkan pada lembaran kitab suci, dan diletakkan di atas sajadah.

Inilah yang menjadikan perilaku korupsi seperti gurita, melilit dan menghisap apa saja yang disentuhnya. Negeri ini diurus oleh birokrasi yang korup. Hukum ditegakkan oleh aparatnya yang korup. Meminjam istilah Denny Idrayana (2008), republik ini adalah republiknya mafioso, tempat para koruptor tumbuh dan berkembang biak. Hukum ditegak-tancapkan disarang para korutor.

Saat ini perilaku korupsi dianggap sebagai hal yang biasa. Tidak ada sisi kehidupan yang lepas dari cengkramannya. Dunia pendidikan sebagai urat nadi mencerdaskan bangsa, telah dialiri virus ini, mulai dari pejabat departemen, sampai tukang sapu sekolah. Demikian pula kehidupan keagamaan. Konon banyak tokoh agama, ulama dan birokrat yang bekerja pada institusi keagamaan, melakukan praktik ini dengan belindung dibalik jubah agama.

Lantas dari mana Islam ingin mengurai benang kusut persoalan korupsi ini? Pada titik mana agama harus masuk melakukan intervensi, mencegah kembang-biaknya? Perlu ada kebersamaan dikalangan ulama dan para pemangku kepentingan untuk membedah penyakit ini dengan merujuk pada nash agama. Bahwa Islam menempatkan manusia sebagai pemegang amanah Allah (Q.S. 2 : 30; Q.S.6:165; Q.S.33:72), sebagai hamba yang harus mengabdi (Q.S. 51:56; Q.S.7:172; Q.S.95:4-6), menjunjung kejujuran (Q.S. 9:119; Q.S.3:161), komitmen amanah (Q.S.4:58; Q.S.8:27), berlaku adil (Q.S.5:8; Q.S.43:65), dan masih banyak komitemn moral lain yang ada dalam al-quran.

Karena itu pelanggaran terhadap posisi dan komitmen yang melekat pada diri manusia, merupakan sebuah perlawanan terhadap eksistensi dan kemahakuasaan Tuhan. Korupsi dalam konteks ini adalah wujud dari perlawan tersebut. Dampak yang timbul, mengacaukan keyakinan kepada Allah sekaligus merubuhkan konstruksi sosial. Dalam skala yang massif, bisa menghancurkan sebuah sistem pemerintahan dan menguburkan sebuah negara.

Berpijak dari sini pencegahan dan pemberantasan korupsi menyentuh hulunya, yakni mengubah mind set dan paradigm umat terhadap ajaran agama itu sendiri. Sebab korupsi bukan sebatas perilaku, tetapi juga pemahaman berpikir. Dalam aktifitasnya, manusia dipengarhi oleh situasi religiusitas yang diyakini mampu mendorong untuk berlaku taat. Seorang yang hadir dalam majelis keagamaan atau masjid, misalnya, akan berlaku sopan, ramah, selalu berbuat baik dan jujur. Ini artinya majelis keagamaan atau masjid, dalam pemahamannya adalah tempat suci yang tidak bisa dikotori. Pemahaman seperti inilah yang harus didorong, agar hadir di kantor pemerintahan, partai politik, lembaga penegak hukum dan kantor wakil rakyat.

Pemegang otoritas keagamaan bisa memulai dengan mengampanyekan secara massif bahwa korupsi adalah perbuatan haram yang dikutuk oleh Allah. Ini harus menjadi tema besar yang selalu dihadirkan dalam setiap tempat, kantor pemerintahan, gedung rakyat, kantor penegak hukum, partai politik dan institusi lainnya.

Gerakan mengharamkan korupsi sejatinya menjadi gerakan nasional yang membudaya. Seturut dengan itu harus diciptakan mekanisme sosial yang menghalangi setiap orang untuk melakukan korupsi. Bisa dengan menutup ruang untuk tidak terlibat dalam aktifitas masyarakat. Bila perlu mengisolasi dari kehidupan lingkungan sekitar.

Sanksi sosial ini jika diciptakan dan dijalankan secara konsisten, biasanya menjadi palang pintu yang kokoh, obat yang mujarab bagi pencegahan korupsi. Pendekatan ini akan bisa merendahkan tumpukan kasus di KPK dan mencegah orang untuk menjadi penghuni hotel gratis, prodeo. Dan secara perlahan korupsi tidak sampai menyentuh hilir, karena hulunya sudah dibumihanguskan. Fastabiqu al khairat.

*) Penulis adalah Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh

Iklan
No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: