Skip to content

Mengekang Nafsu Pemborosan DPR

November 30, 2008

RASIONALITAS publik lagi-lagi terganggu oleh ulah DPR. Di tengah masih rendahnya kinerja dewan, lembaga itu justru meningkatkan anggarannya dari Rp1,6 triliun pada 2008 menjadi Rp1,9 triliun pada 2009. Argumen bahwa peningkatan anggaran untuk lebih memacu kinerja anggota dewan sungguh jauh dari nalar normal. Tengok saja Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang II DPR Tahun Sidang 2008-2009, Senin (24/11) lalu, yang cuma dihadiri 135 anggota dari 550 anggota dewan.

Yang lebih mengganggu publik, dari total anggaran DPR sebesar Rp1,9 triliun pada tahun depan, lebih dari Rp118 miliar dialokasikan untuk kegiatan ke luar negeri. Angka itu dua kali lipat dari jumlah anggaran pada 2007 yang mencapai Rp53 miliar. Padahal publik tahu perjalanan ke luar negeri dengan bungkus studi banding itu tidak lebih dari pelesiran belaka. Publik tidak pernah tahu substansi dan manfaat dari studi banding ke luar negeri itu.

Pemborosan anggaran DPR tak cuma sebatas menyangkut studi banding. Renovasi gedung DPR yang menelan biaya Rp33,4 miliar bisa menjadi contoh lain alokasi anggaran yang serampangan.
Ingatan publik juga belum lupa ketika DPR membuat mata anggaran ecek-ecek, seperti tunjangan komunikasi, dana legislasi, dan pengadaan laptop, yang mengundang banyak kecaman.

Itu semua bisa terjadi karena hak yang melekat dalam diri dewan terus bertambah. DPR tak hanya punya kekuasaan di lingkup pengawasan, anggaran, dan perundang-undangan. Tetapi, DPR juga diberi hak mengelola keuangan sendiri.

Ironisnya, segudang kekuasaan yang dimiliki itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan kepada negara dan rakyat. Minimnya kuantitas dan kualitas UU yang dihasilkan DPR serta tiadanya target waktu yang jelas tentang kapan sebuah RUU selesai, bisa menjadi indikator ukuran kinerja dewan. Karena itu, sikap suka-suka DPR dalam menentukan jumlah dan mata anggaran harus segera dihentikan. Apalagi banyak lubang pemborosan.

Sudah saatnya dewan wajib membuat rencana kerja dan anggaran yang terbuka untuk publik dan dipublikasikan agar kerja dewan bisa lebih teratur dan terukur. Tidak seperti sekarang, yang terkesan tertutup.

Selama ini, penetapan dan persetujuan rencana kerja dan anggaran dewan dilakukan di tingkat Badan Urusan Rumah Tangga DPR. Akibatnya, banyak anggota DPR kaget–atau pura-pura kaget–ketika publik mengecam suatu kebijakan yang telah diputuskan Badan Urusan Rumah Tangga. Padahal lembaga itu merepresentasikan semua fraksi di dewan.

Untuk menghindari politik cuci tangan yang suka dipraktikkan anggota dewan maka keputusan Badan Urusan Rumah Tangga harus dibawa ke pleno dewan untuk mendapatkan persetujuan. Pleno adalah forum tertinggi, tempat anggota dewan dan fraksi menyatakan keberatan. Dengan begitu, kebiasaan bermuka dua dihentikan.

Selain itu, perlu dibangun lembaga pengontrol dewan. Peran ini bisa diberikan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, penetapan rencana kerja dan anggaran DPR harus mendapat persetujuan DPD dan MPR.

Memang, untuk menggerakkan mesin negara, seperti DPR, di negara mana pun membutuhkan dana. Namun, pola belanja lembaga negara yang suka-suka, apalagi sekadar pemborosan, haruslah segera dihentikan.
Politik anggaran lembaga negara bagaimanapun tidak boleh jauh dari ekspektasi publik. Apalagi, di tengah kesulitan negara menghadapi krisis global, anggaran DPR layak dikekang.

Sumber: Media Indonesia, 29 November 2008

Iklan
5 Komentar leave one →
  1. syukriy permalink*
    November 30, 2008 10:31 am

    Dalam politik anggaran selalu mengikut perilaku oportunis anggota dewan, baik di pusat (DPR) maupun di daerah (DPRD). Dalam ilmu politik dan ekonomika publik, perilaku ini merupakan suatu keniscayaan ketika kebijakan publik (yang pelaksanaannya akan didanai dengan dana publik) dibuat hanya oleh beberapa orang yang memiliki preferensi dan kepentingan (pribadi dan politik) yang berbeda-beda.

    Dalam hal ini, para oportunis ini melakukan “korupsi” pada dua tingkatan, yakni korupsi politik (political corruption) dan korupsi administratif (administrative corruption). Korupsi politik dilakukan pada tahap pembuatan keputusan terhadap alokasi anggaran dalam APBN/D, dimana yang diharapkan adalah “ekor” dari keputusan tersebut pada saat direalisasikan.

    Sedangkan korupsi administratif adalah korupsi yang terjadi ketika kebijakan yang telah dibuat sebelumnya (melalui praktik korupsi politik) dilaksanakan oleh institusi pelaksana, yakni satuan-satuan kerja (SKP/SKPD). Satuan kerja dimaksud termasuk Sekretariat Jendral DPR dan Sekretariat DPRD yang merealisasikan anggaran untu para anggota dewan yang terhormat, diantaranya untuk perjalan dinas dan studi banding ke luar negeri.

    Politik anggaran dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok, baik finansial maupun nonfinasial, merupakan praktik yang berlaku di negara manapun. Persoalannya tinggal bagaimana “lembaga pengawas”, baik yang formal maupun informal, melaksanakan fungsinya.

  2. Desember 2, 2008 8:29 am

    Itulah mengapa saya tidak setuju dengan adanya pemilihan Anggota dewan soalnya, setelah terpilih bukan kepentingan rakyat yang diutamakan tapi partai atau golongan……

    Seharusnya hukuman buat Koruptor yaitu penjara Seumur Hidup dan atau Hukuman mati

  3. ham permalink
    Desember 2, 2008 7:44 pm

    pikiren rakyatmu lek-lek, ojo mangani duwek e rakyat terus to.

    emang iku duweke mbahmu to

  4. Desember 3, 2008 1:27 pm

    Demi Alloh…………….
    Kalau mereka punya niatan hanya sekedar mengejar fasilitas tapi tidak mau memikirkan rakyat.
    Aku akan tuntut mereka di pengadilan Tuhan yang akan datang.

  5. Desember 4, 2008 5:33 am

    emang sejak awal niatan mereka jadi anggota kan untuk kekayaan bukan pengabdian pada rakyat, makanya mereka rela hamburkan uang buat kampanye, secara emang mo incer uang rakyak kedepannya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: