Skip to content

Keengganan Daerah Melaporkan Korupsi

November 22, 2008

Editoral Media Indonesia, Sabtu 22 November 2008

JIKA di masa Orde Baru korupsi bersifat sentralistis, di era reformasi ini, otonomi daerah justru tersesat dalam desentralisasi korupsi. Akibatnya, pejabat daerah berbondong-bondong dibawa ke persidangan dengan tuduhan menjarah uang rakyat. Sebagian mereka sudah menghuni bui di berbagai wilayah Tanah Air.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, pemberantasan korupsi empat tahun terakhir ini semakin menemukan momentumnya. Keluarnya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung pemberantasan korupsi menambah amunisi bagi penegak hukum.

Meski denyut pemberantasan korupsi kian bergema, evaluasi Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Taufik Effendy membuat kita geleng kepala. Ternyata pemberantasan korupsi belum menjadi kegemaran baru pejabat publik. Taufik menyebutkan partisipasi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi masih rendah. Tingkat pelaporan kasus korupsi oleh pemerintah daerah pada 2007 baru mencapai 42% dari semua instansi yang wajib melaporkan. Jumlah itu masih jauh dari harapan sekalipun meningkat jika dibandingkan dengan 2006 (33,5%) dan 2005 yang hanya 15,7%.

Rendahnya partisipasi pemerintah daerah memberantas korupsi bisa menjadi indikator masih adanya perselingkuhan di kalangan elite daerah. DPRD yang semestinya menjadi representasi rakyat dengan tugas mengawasi eksekutif justru muncul sebagai kekuatan baru yang menggerakkan mesin korupsi. Anggota DPRD menjadi aktor intelektual menggasak uang rakyat dengan menyelinapkan pasal-pasal haram ke peraturan daerah. Akibatnya korupsi menjadi legal, sah, dan halal.

Kita ingatkan bahwa kebiasaan bersekongkol menjarah uang rakyat dalam kemasan mentereng berupa peraturan daerah itu harus dihentikan. Soal waktu saja, semua praktik busuk pasti terungkap, bahkan ketika para pejabat sudah purnabakti.

Dengan banyaknya anggaran negara mengalir ke daerah, pemerintah daerah harus menempelkan telinga ke jantung dan hati masyarakat. Dengan demikian, mereka paham denyut kemiskinan rakyat akibat korupsi yang telah merapuhkan hampir seluruh sel vital negara.

Kemiskinan akibat korupsi harus menjadi inspirasi bagi setiap pemerintah daerah dalam mengabdi. Dengan visi itu, mereka menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Pejabat daerah jangan merasa tercemar bila melaporkan korupsi yang marak di daerah mereka. Malah, dengan semakin banyak melaporkan praktik korupsi di daerahnya, pejabat daerah telah menolong diri mereka sekaligus rakyat dan daerah mereka.

Pejabat daerah harus menggiatkan partisipasi publik untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan birokrasi tanpa perlu bersikap apriori. Bila berusaha menyembunyikan praktik korupsi karena beranggapan dengan cara itu terkesan bersih, pejabat yang demikian justru sebenarnya tengah melangkah menuju pintu penjara.

Pemerintah daerah memiliki perangkat pengawas yang mestinya ampuh seperti badan pengawas daerah atau inspektorat daerah. Hanya, selama ini instrumen tersebut lebih dikesankan sebagai tempat buangan. Seharusnya lembaga itu diberdayakan dengan sumber daya manusia berkualitas sehingga mampu melakukan audit kinerja, audit keuangan, ataupun audit khusus.

Jika pemerintah daerah giat melaporkan praktik korupsi di daerah mereka, bandul paradigma pun bergeser dari pemberantasan korupsi menjadi pencegahan korupsi. Kita mulai berpikir menyelamatkan negara, bukan rajin menjebloskan koruptor ke bui.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. November 26, 2008 7:42 am

    masalah korupsi sudah banyak dibahas, namun tetap saja korupsi semakin marak. Ada apa?
    banyak pendapat bahwa korupsi berhubungan erat dengan mndset. So what? apa solusnya?
    mungkin in bisa dijadkan acuan berfikir selanjutnya:
    – komitmen para pemimpin harus menjadi dasar pembenahan
    – pemberian keteladanan kepada bawahan yang baik
    – pengenalan budaya anti korupsi sejak dini
    – penciptaan sistem n prosedur yang tidak terkesan memasung
    – gaji yang memadai dengan kebutuhan hidup standar
    – pengalokasian APBD untuk masyarakat yang semakin besar
    – pemberian sanksi hukum dan/atau administrasi yang tegas dan setimpal

    ada lagi? silakan nambahkan ..

  2. karna permalink
    November 27, 2008 1:39 pm

    tambahan
    – pembenahan situasi politik
    – professionalisme di kalangan birokrat, stakeholder, pihak swasta

  3. November 28, 2008 9:58 am

    @Pak Pompi
    @Pak Karna
    Terima kasih atas komentar dan poin-poin pentingnya.
    Saya jadi teringat pernah membaca buku berjudul Sosiologi Korupsi karangan Syed Husin Alatas. Beliau kelahiran Bogor, meski berkarir di Malaysia.
    Dalam buku itu ditulis bahwa imperium Romawi runtuh karena korupsi, kerajaan Mesir kuno juga rubuh karena korupsi, dll. Artinya, korupsi memang telah terjadi, berlaku, dan berlangsung sudah sejak lama, tanpa pernah putus.
    Entahlah….:-(

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: