Skip to content

Akuntansi Pemerintahan: Perbedaan dengan Akuntansi Bisnis

November 21, 2008

Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan, mekanisme pertanggungjawaban, standar akuntansi, pendekatan pencatatan, dan regulasi. Berikut penjelansannya:

  1. Kepemilikan. Dalam bisnis, kepemilikan perusahaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Modal dinyatakan dalam bentuk saham, sehingga yang disebut pemilik adalah para pemegang saham. Asumsi akuntansi yang kemudian dibuat adalah asumsi kemandirian entitas (economic entity), yakni kepemilikan pemodal hanya sebatas saham yang diinvestasikannnya diperusahaan. Hal ini berbeda dengan organisasi yang disebut pemerintah (daerah), dimana “pemilik”nya adalah masyarakat. Jadi, tidak dikenal istilah modal atau saham.
  2. Mekanisme pertanggungjawaban. Oleh karena pemiliknya berbeda, maka mekanisme pertanggungjawaban operasional dan keuangan juga berbeda antara organisasi bisnis dan pemerintahan. Dalam bisnis, pertanggungjawaban dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara dalam organisasi pemerintahan mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui lembaga perwakilan (representatives) yangd isebut Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPRD).
  3. Standar akuntansi. Standar akuntansi di bisnis berbeda dengan di pemerintahan. Penyusun standar akuntansi untuk bisnis di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang dibentuk oleh para akuntan, sedangkan penyusun standar akuntansi untuk pemerintahan adalah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), yang terdiri dari para pakar, baik dari pemerintahan maupun dari luar pemerintahan.
  4. Pendekatan pencatatan. Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban anggaran. Dalam hal ini, anggaran (APBN/APBD) merupakan dokumen terpenting dan menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas dan operasional pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah akuntansi anggaran (budgetary accounting).
  5. Aspek regulasi. Organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintahan, seperti kebijakan ekonomi, politik, dan moneter. Oleh karena itu, penganggaran dan akuntansi tidak tergantung pada kebutuhan (mekanisme) pasar, seperti halnya bisnis. Semakin sentralistis pembuatan kebijakan tersebut, maka pengelolaan keuangan (dan akuntansi) pemerintahan juga akan semakin kaku pada aturan.

Persamaan Akuntansi

Istilah Debit dan Kredit menjukkan posisi, yakni posisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Kedua istilah ini pertanda bahwa pencatatan harus dilakukan di dua sisi (disebut Double Entry System). Nilai uang di sisi kiri (Debit) dan sisi kanan (Kredit) harus seimbang setiap dilakukan pencatatan (penjurnalan). Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara akuntansi bisnis dan pemerintahan.

Untuk menentukan rekening-rekening (accounts) yang harus didebit atau dikredit pada saat pencataan, maka terlebih dahulu dipahami apa yang disebut dengan persamaan akuntansi (accounting equation). Persamaan dasarnya diambil dari format Neraca, yakni: Aktiva = Pasiva. Jika dijabarkan lebih jauh, maka menjadi: Aktiva = Kewajiban + Ekuitas Dana. Dalam bisnis tidak digunakan istilah ekuitas dana, tetapi modal pemilik (owner’s equity).

Laporan Keuangan

Sama seperti di bisnis, laporan keuangan pemerintahan juga berjumlah 4 (empat), tetapi dengan nama yang berbeda, yakni (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Perbedaan utama LK bisnis dan pemerintah (daerah) adalah:

  1. Komponen LRA vs Laporan Rugi Laba (LRL). Komponen LRL ada dua (Pendapatan dan Biaya), sementara komponen LRA ada tiga (Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan). Selisih antara pendapatan dan biaya/belanja di LRL disebut laba atau rugi, sementara di LRA disebut surplus/defisit. Kedua kelompok istilah ini memiliki makna berbeda.
  2. Komponen Neraca. Berbeda dengan Neraca dalam bisnis, rekening-rekening (accounts) dalam Neraca pemerintahan memunculkan istilah baru, di antaranya Dana Cadangan, Ekuitas Dana (Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan). Uniknya, jumlah yang tercantum dalam Ekuitas Dana berkaitan langsung dengan nilai yang tercantum dalam Aset (Lancar, Tetap, dan Cadangan).
  3. Komponen Laporan Arus Kas (LAK). Dalam bisnis, komponen LAK ada tiga (aktivitas operasi, investasi, pembiayaan) sedangkan dalam pemerintahan ada empat (aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran).
  4. Rugi/Laba vs Surplus/Defisit. Rugi/Laba menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya, yakni memaksimalkan keuntungan (profits), Sementara Surplus/Defisit menunjukkan “hasil” dari pelaksanaan mandat atau kewenangan oleh pemerintah (daerah) berupa anggaran (APBN/D), yang diserahkan oleh lembaga perwakilan (DPRD/D) dalam bentuk kontrak antara DPR/D dan Pemerintah (Daerah) berupa UU atau Perda. Oleh karena itu, jika dalam bisnis memperoleh Laba berarti bagus (sebaliknya: Rugi berarti jelek), maka dalam pemerintahan Surplus atau Defisit tidak berhubungan langsung dengan penilaian bagus atau jelek.
Iklan
9 Komentar leave one →
  1. Desember 3, 2008 12:18 am

    Malam, pak. Saya punya pendapat lain tentang SAP ini di http://rfebrianto.blogspot.com

  2. agus mawardin permalink
    Januari 13, 2009 10:09 am

    Assalaamu ‘alkm wrhmatullaahi wbrkatuh, bgman kbr nya pak, smoga sehat selalu dengan kluarga, sy dengar dari pak haji muhtar, adiknya cacha bertambah, smg menjadi anak yang saleh salehah, AMIIN, semerter ini sy baru diajar sm pak halim.

  3. Januari 13, 2009 11:39 am

    Wa’alaikum salam…
    Alhamdulillah, putri ke-4 kami memang sudah lahir haris Sabtu, 10-01-2009, di RSIA Sakinah Idaman melalui operasi Caesar dengan berat 4,8kg dan panjang 56cm.
    Terima kasih atas doa dan atensinya, mas.
    Selamat berdiskusi panjang dengan Prof. Abdul Halim. Semoga mendapat ide bagus untuk penelitian tesisnya.

  4. yofansky permalink
    April 21, 2009 8:38 pm

    Salam Pa Syukriy..
    Pa saya meneiliti tentang pengaruh kapasitas SDM, pemanfaatan TI dan pengendalian intern terhadap nilai informasi…nilai informasi yg dimaksud adalah keterandalan dan ketepatwaktuan…mungkin modelnya sama dengan penelitian Ibu Desy Indriasari (SNA XI).nah yang jadi permasalahan adalah penguji skripsi saya belum dapat menerima trade off antara keterandalan dan ketpatwaktuan.saya mohon bantuannya kalau bapak memiliki referensi tentang trade off kedua nilai informasi di atas.mohon bantuan dari bapak agar dikirim melalui email

  5. Desember 4, 2010 10:20 pm

    bagaimana cara memposting buku besar kedalam neraca lajur……..
    mhon bantuan y trim’s……

  6. Januari 25, 2012 1:08 pm

    mengapa perbisbisan indonesia anjlok ??

  7. magdalena permalink
    Januari 11, 2013 8:50 pm

    sumbernya ga dicantumin pak ?

  8. guntur permalink
    Mei 17, 2013 11:21 pm

    kenapa negara sekarang itu banyak terjadi tauran

  9. CITRA DEWI permalink
    Oktober 7, 2013 9:12 am

    Assalamualaikum Pak., salam kenal saya mau tanya tentang arti/makna kata GUNGGUNGAN pada Defenisi SAL., “Saldo Anggaran Lebih adalah Gunggungan saldo yang berasal dari dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: