Skip to content

Hasan Tiro dan Kemerdekaan yang Utopis

November 5, 2008

Oleh: Mashudi SR (Serambi Indonesia, 1 November 2008).

HASAN TIRO, tokoh deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dating ke tanah kelahirannya beberapa waktu lalu, menyimpan banyak makna. Bagi pengikut setianya, kepulangan sang “wali nanggroe” itu, tidak saja pengobat rindu, juga semakin memperkokoh kecintaan dan loyalitas kepada sosok dan segala petuah yang diberikan sang wali. Pun bagi para pencinta kedamaian, momentum tersebut menjadi modal besar untuk terus menancapkan fondasi perdamaian di bumi Aceh.

Jika dikaitkan dengan konstalasi politik lokal saat ini, kehadiran Hasan Tiro sesungguhnya memberikan keuntungan politik yang amat luar biasa besar bagi Partai Aceh (PA). Kehadiran Hasan Tiro membuat konsolidasi partai semakin kuat. Ini tentu penting untuk menghadapi pemilu 2009 nanti yang sangat kompetitif. Kehadiran ribuan massa yang begitu antusias menyaksikan dan mendengarkan pesan sang wali, setidaknya bukti besarnya dukungan untuk partai yang didirikan para eks kombatan GAM tersebut.

Sangatlah beralasan bila partai politik peserta pemilu di Aceh menjadi sedikit terpukul terutama partai politik nasional. PA yang notabenenya partai baru lahir dan belum punya pengalaman ikut pemilu, berhasil membuat lawan-lawan politiknya ketar-ketir dan memaksa mereka berfikir secara serius untuk memenangkan perebutan kursi parlemen lokal pada pemilu nanti.

Secara matematis, partai yang lahir dari rahim Komite Peralihan Aceh (KPA) ini dipastikan keluar sebagai pemenang dengan jumlah suara mayoritas. Meskipun belum ada survey yang dilakukan untuk mengukur tingkat penerimaan masyarakat Aceh terhadap PA, tetapi setidaknya lima faktor berikut bisa dijadikan basis penilaian. Pertama, anggota dan simpatisan partai yang mempunyai kesamaan nasib. Umumnya mereka adalah “pelaku sejarah” perjuangan GAM dan korban ketika konflik berkecamuk. Sehingga ada semangat yang begitu kuat untuk lepas dari cengkeraman symbol-simbol penguasa yang berbau pemerintah pusat.

Kedua, adanya restu Hasan Tiro terhadap eksistensi PA sebagai wujud dari transformasi gerakan GAM. Ini secara tidak langsung menjadikan Hasan Tiro sebagai ikon PA dalam merebut simpati rakyat Aceh. Ketiga, struktur partai yang menjangkau lapis terbawah dan tersebar di seluruh Aceh. Kemudahan membangun struktur ini dimungkinkan karena kesediaan KPA menjadikan dirinya sebagai “kuda tunggangan” dan karenanya sebagian besar pengurus KPA adalah pengurus partai.

Keempat, relatif mudahnya mobilisasi dana yang dilakukan PA. Apalagi sebagian mantan anggota GAM saat ini duduk ditampuk kepala pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dengan sendirinya menjadi lumbung dana yang potensial untuk menggerakkan mesin partai.

Kelima, kondisi Aceh yang baru keluar dari pusaran konflik, melahirkan banyak energi pembaharuan dari masyarakat yang tidak menginginkan adanya persinggungan terlalu banyak pemerintah pusat. Status daerah khusus dengan UU No.11/2006 dan MoU Helsinki menjadi basis dalam menata kehidupan Aceh yang baru. Namun PA harus pula menyadari bahwa dunia politik praktis tidak selalu linear apalagi hitam putih. Selalu saja terbuka peluang bagi lawan untuk membalikkan kalkukasi politik agar berpihak kepadanya. Artinya, semua modal politik plus gegap gempita sambutan atas Hasan Tiro tidak bisa dijadikan indicator bahwa partai Muzakkir Manaf ini, akan serta merta keluar sebagai juara. Karena itu, Muzakkir Manaf Cs tidak bisa lalai untuk juga bekerja keras sampai hari pemungutan suara.

Lepas dari itu semua, hal yang paling melegakan anak bangsa atas kepulangan Hasan Tiro ke kampong halamannya itu adalah, gugurnya tuntutan kemerdekaan Aceh terhadap negara Indonesia. Sebuah pernyataan yang begitu lama dinantikan. Tidak ada pesan maker atau yang bernada provokatif. Hanya ada pesan damai.

Sangat tepat nukilan yang ada dalam editorial Serambi Indonesia: “sejarah dan takdir Hasan Tiro memang sedang berubah. Kesepakataan damai yang terwujud antara Pemerintah Indonesia dengan pimpinan GAM setelah tsunami mendera Aceh, telah memungkinkan konflik dan kebencian diakhiri, kehendak untuk merdeka pun dikubur seliang bersama dendam kesumat” (Serambi Indonesia, 27/10/2008).

Hentikan prasangka

Karena itu, sejatinya ini menjadi penanda akhir sebuah kekhawatiran panjang dari petinggi bangsa ini. Jangan sampai MoU Helsinki yang telah berusia tiga tahun dengan segala kemajuan yang dicapainya, tidak bisa memberi keyakinan telah padamnya hasrat keluar dari rumah bernama Indonesia. Transformasi gerakan yang terjadi di tubuh GAM masih juga dicurigai sebagai strategi baru yang lebih licik dan lihai yang dimainkan eks kombatan yang bernanung di bawah pendera PA untuk mengobarkan kembali semangat merdeka. Saya kira tipu Aceh tidak berlaku untuk sebuah proses damai yang sangat mahal harganya. Hanya penjajah Belanda saja yang ketiban sial, menghadapi pejuang Aceh yang berani mati dan lihai dalam tipu menipu.

Saatnya menghentikan semua prasangka terhadap proses damai Aceh. Yang diperlukan saat ini adalah memadamkan sumbu konflik dengan program pembangunan berbasis kebutuhan rakyat. Pilar ekonomi yang terpuruk selama hampir tiga dekade, harus diangkat secara serius, sehingga kesejahteraan masyarakat pulih. Jangan sampai buah damai yang seharusnya manis berubah pahit karena disesaki penyakit prasangka negatif elit bangsa yang berfikiran sempit dan sarat dengan kepentingan politik.

Ketika tinta Perdana Menteri GAM Malik Mahmud dan Menteri Hukum RI Hamid Awaluddin menyentuh lembaran nota kesepahaman bersama, pada saat itu nyala api kemerdekaan Aceh, mulai redup. Muhibbah Hasan Tiro ke nanggroe endatunya beberapa waktu lalu, memastikan seluruh bara api kemerdekaan dan dendam kesumat tidak lagi mengeluarkan asap panas. Tanggal 11 Oktober 2008 menjadi lembar terakhir dari buku harian perjuangan GAM yang ditutup sendiri oleh sang proklamatornya.

Bagi masyarakat bukan kemerdekaan geografis yang diidam dan perjuangkan. Kemerdekaan ekonomi, politik, rasa aman dan nyaman serta budaya lah menjadi incaran mereka saat ini. Berjuang mendapatkan hak-hak ekonomi yang dirampas, keamanan dan kenyamanan yang disandera, hak politik yng dibelenggu, ekspresi budaya yang dkungkung, menjadi musuh yang harus ditaklukkan. Karena itu teriakan apalagi memimpikan Aceh akan menjadi negara yang merdeka hanya tinggal sebuah utopia. Fastabiqu al khairat

*) Penulis adalah Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Aceh.

Iklan
3 Komentar leave one →
  1. amaduq01 permalink
    November 6, 2008 1:22 am

    Pak Syukri..
    inget saya to..??

    Sebagai orang Aceh, bagaimana pendapat jenengan tentang Hasan Tiro..??

  2. Violinie Makhmud permalink
    Desember 26, 2008 2:45 pm

    BANGSA YANG MEMANGSA BANGSA SENDIRI
    KEJAHATAN KLIK KERAJAAN INDO YANG TIDAK DILAWAN
    By Violinie Makhmud
    The Malaysian Students Club (MSC) Sabah, Malaysia
    (untuk hubungi saya bolehlah dimajukan di email saya di violiniemakhmud@yahoo.com)
    Tuan Da’i Bahtiar duta besar Indonesia untuk Malaysia merupakan satu bagian persekongkolan klik kekuasaan di Indonesia. Pejabat-pejabat berpusing posisi di atas selamanya tanpa tokoh-tokoh muda Departemen Luar Negeri yang diberikan kesempatan menjadi duta-duta besar. UU BHP, undang-undang badan hukum pendidikan, pun untuk mencuba-cuba rencana persekongkolan pembodohan terhadap anak anak rakyat supaya klik kekuasaan berkuasa selamanya. Maka tidak ada lagi anak anak rakyat memperolehkan pendidikan universiti yang murah, adalah kehancuran Indonesia. Di Indonesia, tidak ada jeneral-jeneral yang baik seperti di Thailand yang akhirnya memilih menyokong gerakan mahasiswa dari belakang bagi penyelamatan negara dari Somchai/Thaksin, pula boneka-boneka.
    Dinyatakan bahawa universiti-universiti kerajaan di Indonesia diharapkan menyedia prosentase beasiswa bagi anak-anak tidak mampu, ini menyestakan kerana praktik Indonesia selalu lain sepanjang masa. Website website universiti kerajaan nyata-nyata berkata bahawa seorang pelajar boleh diterima asalkan bersedia membayar berkuliah bahkan hingga 50 juta rupiah, kami berpandangan itu mahal bagi rakyat. Rupanya DPR, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia beramalkan KKN dan diskriminasif terhadap rakyat sebangsa sendiri, memandang sebuah pendidikan dari saku kandidat mahasiswa, pelanggaran HAM dan Konstitusi. Mengapa tidak ada sanksi-sanksi bagi DPR/Presiden dan Wakil Presiden? Kami tak paham.
    Rupanya belum lima tahun berkuasa, Presiden membiarkan DPR mengambil dan membelenggu hak terpenting anak-anak rakyat yakni pendidikan murah di dalam universiti universiti kerajaan, sementara kerajaan beramalkan perut anak anak rakyat dikeroncong. Itu tidak semata-mata melanggar HAM namun juga melanggar UUD 1945 kerana nyata-nyata menghapus pendidikan universiti kerajaan yang murah yakni hak bagi semua anak anak bangsa Indonesia. DPR telah mengesahkan UU BHP dan Presiden diam sahaja seribu bahasa, nyata-nyata high level KKN, padahal UU BHP berlawanan dengan legislasi tertinggi yakni UUD 1945. Dari mata telanjang Presiden nyata-nyata terlibat justeru melepas tanggung jawab pendidikan tinggi yang murah bagi semua. Kawan-kawan mahasiswa Indonesia jangan berhenti untuk menekan dengan demo-demo besar terpusat dan terfokus untuk membatalkan undang-undang kejahatan daripada kerajaan Indonesia. Pengadilan Konstitusi harus ditekan supaya cepat membatalkan undang-udnang ini kerana itu konspirasi klik kekuasaan bahkan ketika rakyat Indonesia memperoleh kehidupan berkesusahan.
    Semua nelayan, petani, guru, tentera berpangkat rendah, pegawai rendah/menengah, pengusaha kecil/menengah tidak boleh menyekolahkan anak-anak mereka ke universiti universiti kerajaan kerana direkayasa mahal oleh kerajaan. Orangtua kami dahulu bersekolah di universiti Jakarta dengan beasiswa Malaysia Indonesia. Universiti universiti kerajaan di Indonesia dahulu ada banyak sekali anak anak rakyat seperti universiti universiti Malaysia sekarang ini. Universiti-universiti kerajaan di Indonesia mahal kerana kerajaan Indonesia sudah ‘busuk amalan korupsi’ kerana DPR, Presiden dan Wapres bersekongkol jahat tidak mengadakan UU Pembuktian Terbalik.
    Di Malaysia, kerajaan untuk seluruh rakyat. Erti kata lain, kami bersekolah di universiti universiti kerajaan Malaysia murah dan berkwaliti. Selain ini ada sangat banyak di antara kami memperolehkan beasiswa percuma. Selain ini kerajaan Malaysia menanggung beasiswa bagi kawan-kawan yang bersekolah di universiti negara-negara asing. Kerajaan Malaysia tak membiarkan mahasiswanya semata-mata dari beasiswa daripada negara asing.
    Rupanya kerajaan Indonesia tidak paham konstitusi sendiri UUD 1945. Konstitusi Indonesia sama dengan konstitusi Malaysia diadopsikan dari Eropa dan menyedia pendidikan universiti gratis bagi semua anak rakyat tanpa berkecuali. Beberapa pejabat tinggi Indonesia sering banyak cincong bahawa pendidikan universiti di Indonesia ‘terlalu murah’ dibandingkan dengan negara-negara lain dan memperbandingkan keliru dengan di dalam Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menyedia pendidikan universiti mahal apabila dipandang dari sudut-pandang upah rakyat Indonesia bukan dari sudut-pandang upah rakyat Amerika Syarikat. Bagi rakyat Amerika pendidikan universiti kerajaan mereka murah. Rupanya terdapat senario jahat Indonesia di dalam UU BHP supaya anak-anak rakyat tidak boleh menikmati pendidikan universiti yang murah dan supaya klik berkuasa terus menggenggam kekuasaan selamanya dan boleh mewariskan kepada keturunan mereka sendiri semata-mata. Kerajaan kejam kepada rakyat kerana tidak beramal untuk anak sebangsa, nyata-nyata pelanggaran HAM berat dan UUD 1945. Cara ini dahulu digunakan oleh Belanda berkuasa di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) selama beratus-ratus tahun. Kolonis tidak lagi di Indonesia namun neo-kolonialism tak nampak terus dijalankan oleh klik kekuasaan intern. Inilah sebuah bangsa yang menelan bangsa sendiri.
    Tetapi ini dirasa tidak akan terjadi sekiranya mahasiswa Indonesia bergerak rapi terpusatkan dan skala nasional. Pengusaha-pengusaha nasional harus rapi membiaya mereka dan menyedia logistik makanan bagi penekanan terhadap DPR/Presiden sehingga Pengadilan Konstitusi cepat membatalkan UU BHP. Bukankah pengusaha nasional Indonesia seperti yang lain dahulu juga menyokong gerakan mahasiswa 1998 yang kini diselewengkan kerajaan sekarang? Sokonglah mahasiswa supaya bergerak solid. Kerana apa jadinya bangsa Indonesia tahun-tahun berhadapan? Saatnya seluruh akademisi berinisiatif turut serta gerakan alians mahasiswa dan menggantikan dan meminggirkan rektor-rektor yang tidak setuju pembatalan UU BHP, kerana UU ini kejahatan sadis yang diamalkan kerajaan Indonesia. Kawan-kawan mahasiswa Indonesia perlu mengadopsi strategi Alliance for Democracy mahasiswa dan rakyat Thailand. Thailand berhasil menjatuhkan PM Somchai melalui MKnya dan pertubuhan parti Somchai/Thaksin tidak boleh turut pemilihan lima tahun. Maka sangat dahsyat.
    Reformasi 1998 di Indonesia sudah tak semata-mata diselewengkal tetapi telah dijungkal dan harus dikembalikan pada relnya. Perlu sekali lagi sentuhan tangan-tangan berwawasan daripada tuan doktor ‘sekarang kerupuk kena air’ Amien Rais, tuan doktor Sri Bintang Papungkas, tuan doktor Mohtar Pahpahan dan tuan dokter Hariman Siregar bagi pembatalan daripada UU BHP dan perkara-perkara nasional terpenting lain yang telah dan akan membelenggu beratus-juta anak rakyat. Reformasi terbaru harus segera dipusing kerana tidak bakal ada lagi Indonesia di masa hadapan apabila tidak. Apabila kawan-kawan Thailand berhasil menjatuhkan PM Somchai hanya dengan dukungan logistik makanan dari pengusaha-pengusaha dan semua akademisi dan rakyat kota, mengapa kawan-kawan Indonesia yang negara dibajak kerajaan dari waktu ke waktu tidak mampu? Jangan menunggu dukungan CIA. CIA tidak mendukung mahasiswa Thailand apalagi mahasiswa Indonesia sekarang ini. PM Somchai adalah boneka Thaksin, Thaksin boneka Inggris, Thaksin bos tim bola Inggris. Daripada malu dan tampak, maka Inggris mengusir Thaksin yang sekarang tinggal di Yordania.
    Kami mahasiswa Malaysia memandang bahawa apabila pendidikan universiti kerajaan di Indonesia tidak boleh bagi beratus-juta anak rakyat namun bagi anak-anak pejabat seemata-mata, nescaya Indonesia menghilang tahun-tahun masa hadapan. Saatnya tokoh-tokoh akademi membuat komunikasi Internet rapi bagi sebuah gerakan penyelamatans sebangsa. Anak-anak rakyat diseluruh Indonesia termasuk mereka daripada Aceh dan Papua jangan terlena dan harus solid berdemonstrasi jangan berpikir lambat, atau akhirnya juga nanti akan bersatu jua bahkan disokong oleh anak-anak tentera berpangkat rendah yang juga dirugikan kerajaan ini dan akhirnya bersolidariti. Namun semua sudah terlambat kerana sekarang sahaja negara/rakyat Indonesia tidak nampak tidak ada lagi. Yang ada semata-mata klik kerajaan yang serakah merampas hak anak anak rakyat sebangsa Indonesia untuk kemewahan mereka sendiri dan dinasti, mereka memperlakukan anak anak rakyat dari Aceh sehingga Papua tidak lebih daripada sebagai kacoa-kacoa, sebuah bangsa yang memangsa bangsa sendiri. (The op-writer Violinie Makhmud, a student activist at The Malaysian Students Club MSC, Sabah, Malaysia).

  3. trias permalink
    Maret 28, 2009 11:24 pm

    that’s good writing tp alasan kenapa PA diperkirakan akan menang kurang 1 tuh bang …. padahal yg satu ini yg paling manjur & memang selama ini diterapkan oleh GAM, yaitu INTIMIDASI & TEROR yg sangat menakutkan masyarakat!!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: